Bimbingan Teknis Keuangan Daerah

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mendukung tercapainya pembangunan nasional maka pemerintah daerah perlu memastikan mempunyai pendapatan yang cukup dalam rangka membiayai berbagai belanja daerahnya, sumber-sumber pendapatan daerah ini dapat bersumber dari pemerintah pusat dalam bentuk transfer kedaerah dan dana desa serta hibah dan pinjaman. Dalam melakukan pembangunan daerah salah satu hal penting adalah sumber keuangan yang diperlukan, selain yang bersumber dari pusat juga dapat bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dimana PAD ini mencerminkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Komponen PAD yang secara rata-rata yang mempunyai kontribusi paling besar adalah  dari pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh karena itu peningkatan kemampuan dari aparatur pemerintah daerah sangat diperlukan guna merencanakan, melaksanakan, mengelola, menggali serta melaporkan kegiatan kegiatan yang terkait dengan optimalisasi peningkatan PAD khususnya pada bidang pajak daerah dan retribusi daerah. PAD selain dari pajak daerah dan retribusi daerah, juga dapat digali dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selain terkait dengan pendapatan, pemerintah daerah seringkali juga menemui permasalahan dan kendala terkait dengan aset atau barang milik daerah. 

Pemerintah Daerah selain harus fokus dengan upaya peningkatan PAD nya, juga harus mempunyai perhatian yang lebih terhadap pengelolaan keuangan daerah dan manajemen aset daerah, hal ini dikarenakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, transparan serta akuntabel merupakan sebuah kewajiban sebagai penyelenggara pemerintahan guna mempertanggungjawabkan amanah rakyat. Pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pendapatan daerah yang baik dan sesuai dengan ketentuan ini akan  sejalan dengan nawacita nasional pemerintah dalam pembangunan nasional, terkait hal tersebut maka pemerintah daerah juga harus mendukung cita-cita nasional tersebut dan mendorong serta berusaha pemerintah daerah dapat mandiri dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah maupun pendapatan daerahnya.

Peningkatan kemandirian keuangan daerah serta mengatasi berbagai kendala dan permasalahan yang ditemui oleh pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan dan penggalian potensi pendapatan daerah serta aset daerah serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tata kelola pemerintahan yang baik melalui serta penerapan e-government, e-planning, e-budgetting dan e-procurement sudah seharusnya mulai menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah daerah mengikuti perkembangan teknologi yang dapat mempermudah pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka mendukung peningkatkan kualitas para aparatur pengelola keuangan daerah Direktorat PKKD-DJPK merancang berbagai program peningkatan kapasitas dalam bentuk bimbingan teknis (bimtek) yang dapat diikuti oleh para aparatur pengelola keuangan daerah.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut, berdasarkan PMK 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, telah dibentuk Subdirektorat Bimbingan Teknis Keuangan Daerah yang merupakan salah satu sub direktorat di Direktorat PKKD mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bimbingan teknis keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Subdirektorat Bimbingan Teknis Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

a.       Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bimbingan teknis keuangan daerah.

b.      Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis keuangan daerah.

c.       Koordinasi dan fasilitasi penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan materi bimbingan teknis keuangan daerah.

d.      Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dan pelaporan peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah.

Subdirektorat Bimbingan Teknis Keuangan Daerah terdiri atas:

a.       Seksi Perencanaan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah

b.      Seksi Pelaksanaan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah I

c.       Seksi Pelaksanaan Keuangan Daerah II

d.      Seksi Evaluasi dan Pelaporan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah

Sesuai arahan strategis Menteri Keuangan, penguatan pengelolaan keuangan ditekankan pada transparansi pengelolaan anggaran yang mengarah pada pengembangan model e-governance, e-planning, e-budgeting dan e-procurement. Kebijakan Menteri juga menekankan pentingnya kepemimpinan dari pemimpin daerah dalam memaksimalkan potensi pendapatan daerah untuk mendorong porsi pembiayaan swadaya pembangunan daerah yang lebih besar dan mengurangi ketergantungan pembiayaan dari pemerintah pusat.

Untuk itu, kegiatan yang akan dilakukan di tingkat nasional —oleh DJPK— akan fokus dalam tiga tingkat kegiatan pengembangan kapasitas, melalui kegiatan :

1.     Knowledge Sharing: seminar satu hari yang dihadiri oleh bupati/walikota di region setempat, dengan menempatkan beberapa pemimpin daerah inspiratif sebagai pembicara.

2. Bimtek Eksekutif: satu hari workshop tematik yang merupakan kelanjutan dari knowledge sharing, yang diikuti oleh Sekda, Bappeda, BPKAD, dan OPD terkait dengan tema tertentu. Agenda utamanya adalah penyampaian kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan implementasinya, optimalisasi peningkatan pendapatan, serta isu tematik seperti pariwisata, layanan kesehatan terpadu, dan smart city.

3. Bimtek Reguler: 

a. Bimtek Reguler Bidang Perpajakan 

b. Bimtek Reguler Bidang Non-Perpajakan 

Kegiatan ini menyampaikan materi tentang e-governance seperti: e-planning, e-budgeting, e-procurement, pengelolaan BMD, penilaian/pemeriksaan/penagihan pajak daerah, operator console/SISMIOP, penatausahaan perbendaharaan, dan akuntansi berbasis akrual. Peserta adalah aparatur pengelola keuangan.

4. In-House Training

Materi disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Terakhir diperbaharui: Selasa, 8 Mei 2018, 16:36