Penjelasan terkait Pemberian tunjangan kinerja sebagai tambahan penghasilan (remunerasi) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus pemberian insentif pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sehingga tidak menimbulkan persepsi ganda

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (3) PP 69 tahun 2010, dalam hal telah diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di Pemerintah Daerah setempat, maka pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetap dapat diberikan kepada selain kepala daerah, wakil kepala daerah, dan sekretaris daerah.