Dalam Peraturan Kepala Daerah mengenai penetapan dan pembagian Dana Desa setiap Desa, apa saja yang menjadi unsur yang harus ada dan menjadi bahan evaluasi ?

Mengacu pada pasal 10 ayat (2) PMK No. 49/PMK.07/2016, evaluasi terhadap peraturan bupati/walikota, dilakukan paling sedikit terhadap unsur :

  • tata cara penghitungan pembagian Dana Desa;
  • penetapan rincian Dana Desa;
  • mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa;
  • prioritas penggunaan Dana Desa;
  • penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan Dana Desa;
  • sanksi administratif; dan
  • jumlah desa (tambahan).

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota, Kepala KPPN meminta bupati/walikota untuk melakukan perubahan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.

Perubahan peraturan bupati/walikota disampaikan kepada Kepala KPPN dan menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap berikutnya.