Pelaksanaan NJOPTKP pada pemungutan PBB berlaku hanya satu kali untuk setiap Wajib Pajak, meskipun Wajib Pajak memiliki beberapa objek PBB atau Wajib Pajak melakukan transaksi yang menyebabkan peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan lebih dari satu kali di wilayah kabupaten/kota bersangkutan.