PMK20

30

Mar2020
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan ... Read More
30 March 2020Humas DJPK
PMK15

26

Mar2020
PMK Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah PMK pengganti dari PMK Nomor 173/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. PMK Nomor 15/PMK.07/2020 menjadi dasar hukum serta pedoman dalam proses perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran serta monitoring dan evaluasi Dana Keistimewaan DIY bagi ... Read More
26 March 2020Humas DJPK
FEATURE-IMAGE-1-1024×683 copy (1)

16

Mar2020
Penyesuaian penyaluran dan penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah merupakan respon tanggap Pemerintah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan jiwa. Proses penyesuaian dimaksud pada persyaratan penyaluran dan penggunaan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan dapat dipertanggungjawabkan. Ruang lingkup pengaturan meliputi penyaluran dan penggunaan: 1. Dana Bagi ... Read More
16 March 2020Humas DJPK
PMK13

04

Mar2020
Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau TA 2020 menurut daerah provinsi/kabupaten/kota sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020. 
4 March 2020Humas DJPK
Dana BOS

10

Feb2020
Dana  Alokasi Khusus Nonfisik yang  selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan     urusan daerah, salah satunya yaitu Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama ... Read More
10 February 2020Humas DJPK
PMK-8

07

Feb2020
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Adapun aturan PMK terbaru Tentang Tata Cara Penyaluran ... Read More
7 February 2020Humas DJPK
PMK 7

31

Jan2020
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau. Penggunaan DBH CHT ini untuk mendanai program: a. peningkatan kualitas bahan baku; b. pembinaan industri; c. pembinaan lingkungan sosial; d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau e. pemberantasan barang kena cukai ilegal. Program-program diatas diprioritaskan ... Read More
31 January 2020Humas DJPK