Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tentang Proporsi Pembagian Pajak Rokok Untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2015

Dalam rangka pelaksanaan pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok Tahun Anggaran (TA) 2015 berdasarkan PMK Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok, telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-66/PK/2014 tentang Proporsi Pembagian Pajak Rokok Untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2015.

View | Kepdirjen_PK_Proporsi_pajak _Rokok_2015

SE-5/PK/2014 tentang Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2014 dalam Rangka Penyaluran Anggaran Trasnsfer ke Daerah

Yth. Gubernur, Bupati, Walikota
se-Indonesia
di Tempat.

Dalam rangka tertib administrasi dan mempercepat proses penyaluran anggaran transfer ke daerah Tahun Anggaran 2014, maka bersama ini kami sampaikan Surat Edaran nomor SE-5/PK/2014 tentang Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2014 dalam Rangka Penyaluran Anggaran Transfer ke Daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

View | SE_5_PK_2014_LANGKAH_AKHIR_TAHUN_TA_2014

Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-33/PK/2014

Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-33/PK/2014 tentang Penetapan Daftar Daerah, Jumlah Piutang Definitif Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011, dan Prosedur Penyelesaian Piutang melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2014

View | kepdirjen_33_1

Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor SE-12/MK.07/2014 , Nomor 593/2278/SJ, Nomor 4/SE/V/2014

Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor SE-12/MK.07/2014 , Nomor 593/2278/SJ, Nomor 4/SE/V/2014 tentang Petunjuk Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Dalam Kaitannya dengan Pendaftaran Hak atas Tanah atau Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah

View | SEB_Menkeu._Mendagri_dan_Ka_BPN_ttg_Petunjuk_Pemungutan_BPHTB