Penetapan Alokasi dan Daerah Penerima Dana Penyesuaian Murni Tahun Anggaran 2006

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 123/PMK.02/2005

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DAN DAERAH PENERIMA

DANA PENYESUAIAN MURNI TAHUN ANGGARAN 2006

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a.     bahwa untuk memenuhi kebijakan tentang tidak adanya daerah provinsi yang menerima DAU Tahun Anggaran 2006 lebih rendah dari pada DAU Tahun Anggaran 2005 ditambah Dana Penyesuaian Murni Tahun Anggaran 2005, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 dialokasikan Dana Penyesuaian Murni;

b.     bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Alokasi Dan Daerah Penerima Dana Penyesuaian Murni Tahun Anggaran 2006;

Mengingat : 1.     Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.     Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.     Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4.     Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5.     Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Repllblik Indonesia Nomor 4571);

6.     Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

7.     Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2005 tentang Dana Alokasi Umum (DAU) Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2006;

8.     Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 jo Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Panitia Kerja Belanja Daerah Panitia Anggaran DPRRI tanggal 28 September sampai dengan tanggal 27 Oktober 2005 dalam rangka pembahasan RAPBN Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN DAERAH PENERIMA DANA PENYESUAIAN MURNI TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Dana Penyesuaian Murni diberikan kepada daerah provinsi, sehingga tidak ada daerah yang menerima alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2006 lebih rendah dari penerimaan DAU ditambah Dana Penyesuaian Murni Tahun Anggaran 2005.

Pasal 2

(1) Dana Penyesuaian Murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian pada Anggaran Belanja untuk Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006.
(2) Dana Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran� 2006.
(3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dianggarkan dalam kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pasal 3

Dana Penyesuaian Murni yang dialokasikan kepada daerah provinsi merupakan satu kesatuan dengan alokasi DAU Tahun Anggaran 2006 dan penggunaannya sepenuhnya menjadi wewenang daerah sesuai dengan proritas kebutuhan daerah dalam kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejaterahan masyarakat.

Pasal 4

(1) Penghitungan besarnya Dana Penyesuaian Murni untuk masing-masing daerah provinsi dilakukan bersamaan dengan penghitungan Dana Alokasi Umum yang hasilnya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2005 tentang Dana Alokasi Umum (DAU) Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2006.
(2) Rincian besarnya Dana Penyesuaian Murni Tahun Anggaran 2006 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing daerah penerima adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 5

Dana Penyesuaian Murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), disediakan untuk daerah penerima terhitung sejak bulan Januari Tahun 2006 melalui penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pasal 6

Penetapan Dana Penyesuaian Murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) hanya berlaku untuk Tahun Anggaran 2006.

Pasal 7

(1)        Masing-masing daerah provinsi penerima Dana Penyesuaian Murni wajib melaporkan realisasi penggunaan dana tersebut setiap bulannya kepada Menteri Keuangan cq. Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, paling lambat (1) satu bulan setelah triwulan berkenaan.

(2)        Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan, pelaporan dan mekanisme penyaluran Dana Penyesuaian Murni diatur oleh Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan.

Pasal 8

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2006.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Desember 2005

MENTERI KEUANGAN,

ttd.-

SRI MULYANI INDRAWATI

View | Permenkeu – 123 – PMK. 02 – 2005

View | Lampiran