Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2009

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, untuk itu Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2009 (PDF) tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2009

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR  23  /PMK.07/2009

TENTANG

PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

BAGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah  Tahun Anggaran 2009;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
    2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
    3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 

 

  4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4920);
    5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
    6. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
    7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

                                   MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH  TAHUN ANGGARAN 2009.
     
   

Pasal 1

    Penerimaan negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan imbangan 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah.
   

Pasal 2

    Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:

a.    16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk provinsi yang bersangkutan;

b.    64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk kabupaten/kota yang bersangkutan;

c.     9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.

   

Pasal 3

    (1) Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunanmasing-masing daerah untuk Tahun Anggaran 2009merupakan perkiraan.
    (2) Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi danBangunan masing-masing daerah untuk Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas rencana penerimaan Pajak Bumi danBangunan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009.
    (3) Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi danBangunan bagian daerah secara keseluruhansebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp19.908.586.906.461,-  (sembilan belas triliun sembilan ratus delapan miliar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus enam ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).

            

 

    (4) Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi danBangunan masing-masing daerah untuk Tahun Anggaran 2009 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.
    (5) Alokasi biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c yang merupakan bagian dari perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
   

Pasal 4

    (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunandilakukan berdasarkan realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan.
    (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunandilaksanakan secara mingguan.
    (3) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunandilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
   

Pasal 5

    Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

      Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Februari 2009

MENTERI KEUANGAN,

 

ttd.

 

SRI MULYANI INDRAWATI

View | Lampiran PMK 23 Tahun 2009

View | Lampiran PMK 23 Tahun 2009

View | PMK 23 Tahun 2009

View | PMK 23 Tahun 2009