Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagian Daerah Dari Sumber Daya Minyak Bumi Dan Gas Alam T.A 2003

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 237/KMK.06/2003

TENTANG

PENETAPAN PERKIRAAN JUMLAH DANA BAGIAN DAERAH

DARI SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS ALAM

TAHUN ANGGARAN 2003

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang Jumlah Dana Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam Tahun Anggaran 2003;

b.

bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut, perlu untuk menetapkan perkiraan jumlah dana bagian Daerah dari sumber daya alam minyak bumi dan gas alam tahun anggaran 2003 dalam Keputusan Menteri Keuangan.

Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

2.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

4.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);

5.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

6.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

7.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4249);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1982 tentang Kewajiban dan Tata Cara Penyetoran Pendapatan Pemerintah dari hasil Operasi Pertamina Sendiri dan Kontraktor Production Sharing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3239);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);

11.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 344/KMK.06/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Penyaluran Dana Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam;

12.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 551/KMK.06/2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 344/KMK.06/ tentang Penyaluran Dana Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam.

13.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 517 K/81/MEM/2003 tanggal 14 April 2003 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Pertambangan Umum untuk Tahun 2003.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN JUMLAH DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS ALAM UNTUK TAHUN ANGGARAN 2003.

Pasal 1

(1).

Jumlah dana bagian masing-masing Daerah dari sumber daya alam minyak bumi dan gas alam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan perkiraan.

(2).

Perkiraan jumlah dana bagian masing-masing Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disusun berdasarkan asumsi yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 517 K/81/MEM/2003 tanggal 14 April 2003 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Pertambangan Umum untuk Tahun 2003.

Pasal 2

(1).

Jumlah dana bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dari sumber daya alam minyak bumi dan gas alam diperkirakan sebesar Rp. 2.102.062 juta dengan rincian :

a. bagian dari sumber daya alam minyak bumi sebesar Rp. 504.011 juta;

b. bagian dari sumber daya alam gas alam sebesar Rp. 1.598.051 juta.

(2).

Dalam dana bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk :

a. tambahan penerimaan dalam rangka otonomi khusus sebesar Rp.1.309.172 juta dengan rincian :

1. tambahan penerimaan dari sumber daya alam minyak bumi sebesar Rp. 396.001 juta;

2. tambahan penerimaan dari sumber daya alam gas alam sebesar Rp. 913.171 juta.

b. alokasi biaya pendidikan sebesar Rp. 237.867 juta dengan rincian :

1. bagian dari sumber daya alam minyak bumi sebesar Rp. 32.403 juta;

2. bagian dari sumber daya alam gas alam sebesar Rp. 205.464 juta.

(3).

Jumlah alokasi biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b berasal dari pemotongan bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam masing-masing sebesar 30%.

(4).

Pendistribusian lebih lanjut tambahan penerimaan dan alokasi biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) antara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten, Kota atau nama lainnya diatur secara adil dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 3

(1).

Jumlah dana bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Papua dari sumber daya alam minyak bumi dan gas alam diperkirakan sebesar Rp. 71.639 juta dengan rincian :

a. bagian dari sumber daya alam minyak bumi sebesar Rp. 69.270 juta;

b. bagian dari sumber daya alam gas alam sebesar Rp. 2.369 juta.

(2).

Dalam dana bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk tambahan penerimaan dalam rangka otonomi khusus sebesar Rp. 55.779 juta dengan rincian :

a. bagian dari sumber daya alam minyak bumi sebesar Rp. 54.423 juta;

b. bagian dari sumber daya alam gas alam sebesar Rp. 1.356 juta.

(3).

Pembagian lebih lanjut tambahan penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) antara Provinsi Papua, Kabupaten, Kota atau nama lainnya diatur secara adil dengan Perdasus, dengan memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah yang tertinggal.

Pasal 4

(1)

Penyaluran dana bagian Daerah dilakukan secara triwulan.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dana bagian Daerah dari penerimaan Negara yang berasal dari sumber daya alam diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan secara tersendiri.

Pasal 5

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Juni 2003

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

View | Kepmen -237 – KMK. 06-2003

/ Peraturan / Tags:

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.