Implementasi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Jafung AKPD) bagi Pemerintah Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah, dan pengelolaan keuangan daerah, serta memanfaatkan perpanjangan masa inpassing Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah sampai dengan Desember 2018 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing, kami mengundang Pemerintah Daerah seluruh Indonesia agar mendaftarkan PNSD di lingkungannya untuk diangkat menjadi Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

Informasi selengkapnya dapat diunduh melalui tautan berikut.

Download (PDF, 745KB)