21

Nov2015
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah; bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan ... Read More
21 November 2015Pengelola

21

Nov2015
View | TAP MPR IV th. 2000 View | TAP MPR IV th. 2000
21 November 2015Pengelola
gambar_default

19

Nov2015
Yth. Para Gubernur/Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia       Terlampir kami sampaikan surat Dirjen Perimbangan Keuangan No.S-743/PK/2015 tanggal 18 November 2015 hal Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Download Surat Dirjen PK No.S-743/PK/2015 tgl. 18 November 2015
19 November 2015beny Iswaril