21

Nov2015
View | UU No. 17 th. 2003
21 November 2015Pengelola

21

Nov2015
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; bahwa masyarakat Papua sebagai insan ciptaan Tuhan dan bagian dari umat ... Read More
21 November 2015Pengelola

21

Nov2015
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.      bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan ... Read More
21 November 2015Pengelola

21

Nov2015
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1999 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan, dan pembangunan untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan melalui ... Read More
21 November 2015Pengelola

21

Nov2015
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah; bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan ... Read More
21 November 2015Pengelola

21

Nov2015
View | TAP MPR IV th. 2000 View | TAP MPR IV th. 2000
21 November 2015Pengelola
gambar_default

19

Nov2015
Yth. Para Gubernur/Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia       Terlampir kami sampaikan surat Dirjen Perimbangan Keuangan No.S-743/PK/2015 tanggal 18 November 2015 hal Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Download Surat Dirjen PK No.S-743/PK/2015 tgl. 18 November 2015
19 November 2015beny Iswaril