21

Nov2015
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1999 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan, dan pembangunan untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan melalui ... Read More
21 November 2015Pengelola

21

Nov2015
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah; bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan ... Read More
21 November 2015Pengelola

21

Nov2015
View | TAP MPR IV th. 2000 View | TAP MPR IV th. 2000
21 November 2015Pengelola
MitraDJPK2

18

Nov2015

Mobile Info Transfer (Mitra)Sticky Post

0  
18 November 2015Pengelola
foto-6

18

Nov2015
[Best_Wordpress_Gallery id="9" gal_title="Sosialisasi LHKPN di Lingkungan DJPK"]
18 November 2015Pengelola
foto-5

18

Nov2015
[Best_Wordpress_Gallery id="8" gal_title="Pertemuan dengan Ministry of Economy and Finance of Cambodia"]
18 November 2015Pengelola
foto-4

18

Nov2015
[Best_Wordpress_Gallery id="7" gal_title="Workshop Evaluasi Kebijakan Perimbangan Keuangan 25 November 2010"]
18 November 2015Pengelola