23

Nov2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah   View | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010
23 November 2015Pengelola

23

Nov2015
Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010; Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah   View | Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010; Nomor 53 Tahun 2010
23 November 2015Pengelola

23

Nov2015
Dalam rangka pelaksanaan Sistem Komunikasi dan Manajemen Data Nasional SIKD (Sistem Komandan SIKD) sesuai PP Nomor 65Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, bersama ini kami mengundang Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana terlampir beserta 2 pejabat/staf yang mengelola aplikasi SIPKD untuk hadir dalam acara Launching Sistem Komandan SIKD yang akan diselenggarakan ... Read More
23 November 2015Pengelola

23

Nov2015
Sisa DAK tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 yang belum digunakan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan di atas, dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan DAK pad a bidang yang sarna sesuai dengan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan.   View | S-559/PK/2010
23 November 2015Pengelola

23

Nov2015
Pengenaan sanksi tersebut mulai diberlakukan pada penyaluran Triwulan I tahun 2010   View | S-437/PK/2010 View | S-439/PK/2010 View | S-440/PK/2010 View | S-441/PK/2010
23 November 2015Pengelola

23

Nov2015
Sebagaimana dimaklumi, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sesuai UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tenang Cukai digunakan untuk mendanai lima jenis penggunaan. View | SE-151/MK.07/2010
23 November 2015Pengelola

23

Nov2015
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN   PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN NOMOR PER-    01   /PK/2009         TENTANG   MEKANISME ALUR DATA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN     DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN   Menimbang : a.   bahwa untuk melaksanakan perumusan kebijakan di bidang perimbangan keuangan perlu didukung oleh data dan informasi yang TRUST (compleTe, ... Read More
23 November 2015Pengelola