27

Mar2018
27 March 2018Humas DJPK
REKONSIL

26

Mar2018
Sesuai dengan amanat Pasal 113 PMK 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dan Rekomendasi BPK RI, bahwa dalam rangka sinkronisasi penyajian laporan realisasi anggaran TKDD, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Daerah melakukan rekonsiliasi data realisasi atas penyaluran TKDD. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami ... Read More
26 March 2018Humas DJPK
23 Maret 2018

23

Mar2018
23 March 2018Humas DJPK
26  feb 2018

20

Mar2018
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah. Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
20 March 2018Humas DJPK
15 feb

13

Mar2018
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah. Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
13 March 2018Humas DJPK
15 feb

06

Mar2018
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah. Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
6 March 2018Humas DJPK
SURAT PALSU

28

Feb2018
Sehubungan dengan beredarnya surat palsu perihal Permohonan Percepatan Penyaluran Alokasi Anggaran Akumulasi Kurang Bayar DBH Pajak dan Bukan Pajak Tahun Anggaran 2014-2017 sebagaimana terlampir di bawah, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: Subdirektorat Dana Bagi Hasil tidak pernah mengusulkan konsep surat dimaksud untuk diedarkan di kalangan pemerintah daerah; Sampai dengan saat ini ... Read More
28 February 2018Humas DJPK