25

Nov2015
Berdasarkan kurang bayar dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan umum untuk daerah provinsi, kabupaten, dan kota telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008. Dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud, Menteri Keuangan perlu ... Read More
25 November 2015Pengelola

25

Nov2015
Dengan berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, piutang negara/daerah dapat dihapuskan secara mutlak auat bersyarat dari pembukuan, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatus tersendiri dalam undang-undang, untuk itu Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari ... Read More
25 November 2015Pengelola

25

Nov2015
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan pada tanggal 27 Oktober 2008. View | PMK No.156/PMK.07/2008
25 November 2015Pengelola

25

Nov2015
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah, Menteri Keuangan mengatur mengenai kriteria pemberian hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah setelah berkoordinasi dengan Kementerian Negara/Lembaga terkait. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Hibah Daerah. View | PMK No.168/PMK.07/2008
25 November 2015Pengelola

25

Nov2015
Untuk melaksanakan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah, Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang ... Read More
25 November 2015Pengelola

25

Nov2015
Dalam rangka penyelesaian tunggakan pinjaman Pemerintah Daerah yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah, perlu Optimalisasi penyelesaian piutang negara pada Pemerintah Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153 Tahun 2008 tentang Penyelesaian Piuntang Negara yang Bersumber ... Read More
25 November 2015Pengelola

25

Nov2015
View | PMK No.186/PMK.07/2008 View | Lampiran PMK No.186/PMK.07/2008
25 November 2015Pengelola