12

Jan2016
Penetapan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2006 dalam pembahasan Rancangan Undang - undang APBN Tahun 2006, Khususnya anggaran belanja untuk daerah antar pemerintah dengan Panitia Anggaran DPR-RI. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124 /PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2006 Menimbang : a.       bahwa sesuai dengan hasil rapat pembahasan Rancangan ... Read More
12 January 2016Pengelola

12

Jan2016
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KMK.07/2003 tentang Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan, dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah, perlu secara periodik ditetapkan Peta Kapasitas Fiskal Daerah dalam rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah dalam bentuk Hibah;   View | Permenkeu - 129 - PMK. 02 - 2005 View | Lampiran
12 January 2016Pengelola

12

Jan2016
Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ... Read More
12 January 2016Pengelola

12

Jan2016
Dalam melaksanakan Pasal 8 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah perlu disusun Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 46 / PMK.02 / 2006 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH MENTERI KEUANGAN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 dan Pasal 19 ... Read More
12 January 2016Pengelola

12

Jan2016
Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan ... Read More
12 January 2016Pengelola

12

Jan2016
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau hibah Luar Negeri, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian ... Read More
12 January 2016Pengelola

12

Jan2016
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, maka Menteri Keuangan perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran ... Read More
12 January 2016Pengelola