22

Nov2015
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR   302/KMK.06/2001 TENTANG IJIN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSUMBER DARI PELAYANAN JASA PENGUJIAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR PADA BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR, DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka untuk menciptakan ketertiban dan kelancaranpelaksanaan penggunaan Penerimaan Negara ... Read More
22 November 2015Pengelola

22

Nov2015
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR    301/KMK.06/2001 TENTANG IJIN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSUMBER DARI BIAYA SERTIFIKASI DAN PENGUJIAN ALAT/ PERANGKAT TELEKOMUNIKASI PADA DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI, DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : bahwa dalam rangka untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan ... Read More
22 November 2015Pengelola

22

Nov2015
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 290/KMK.03/2001 TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR WILAYAH XV DIREKTORAT JENDERAL PAJAK MALUKU DAN IRIAN JAYA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1991 sampai dengan tahun 1992 di Kantor Wilayah XV Direktorat Jenderal Pajak Maluku ... Read More
22 November 2015Pengelola

22

Nov2015
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 154/KMK.07/2001 TENTANG BENTUK DAN TATACARA PENYAMPAIAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksankan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi ... Read More
22 November 2015Pengelola

22

Nov2015
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141 / KMK.07 / 2001 T E N T A N G SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 Undang Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang ... Read More
22 November 2015Pengelola

22

Nov2015
Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan dan sesuai dengan usul Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui surat Nomor SR-189/PK.1/2007 tanggal 2 April 2007, untuk itu a.n.Menteri Keunangan Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan menetapkan : 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... Read More
22 November 2015Pengelola