pmk 112

10

Aug2017
10 August 2017Humas DJPK
Feature Image copy dak

09

Aug2017
9 August 2017Humas DJPK
Status Raperda 26 Juli

01

Aug2017
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah. Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
1 August 2017Humas DJPK
Status Raperda 14 Juli

01

Aug2017
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah. Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
1 August 2017Humas DJPK
Surat Pelaksanaan Bimtek

26

Jul2017
Menindaklanjuti kegiatan Knowledge Sharing, Bimbingan Teknis Eksekutif dan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah Bidang Perpajakan Daerah yang telah dilaksanakan. Kementerian Keuangan dalam hal Ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan akan melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Non- Perpajakan. Informasi selengkapnya dapat diunduh melalui tautan berikut.
26 July 2017Humas DJPK
Feature Image-Tembakau

25

Jul2017
1. Sesuai dengan Pasal 66C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan anggaran kegiatan yang didanai oleh DBH CHT. 2. Berdasarkan PMK Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Kepala Daerah membuat laporan realisasi penggunaan DBH CHT ... Read More
25 July 2017Humas DJPK
Status Raperda 7 Juli

25

Jul2017
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah. Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
25 July 2017Humas DJPK