Status Raperda 10 Agustus

25

Aug2017
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah. Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
25 August 2017Humas DJPK
Status Raperda 3 Agustus

25

Aug2017
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah. Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
25 August 2017Humas DJPK
Feature Image-Recovered1

16

Aug2017
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah. Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
16 August 2017Humas DJPK
PDRD 1

12

Aug2017
1.Apakah Pemerintah Daerah boleh memberikan insentif pemungutan pajak kepada Dinas Pendapatan Daerah dalam hal pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ)? Boleh, sepanjang telah mencapai/melampaui target yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal tersebut ... Read More
12 August 2017Humas DJPK
pmk 112

10

Aug2017
10 August 2017Humas DJPK
Feature Image copy dak

09

Aug2017
9 August 2017Humas DJPK
Status Raperda 26 Juli

01

Aug2017
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah. Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
1 August 2017Humas DJPK