07

Feb2020
7 February 2020Humas DJPK
Perdirjen-1

07

Feb2020
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Adapun aturan Perdirjen mengenai tata cara penyampaian dokumen ... Read More
7 February 2020Humas DJPK
PMK-8

07

Feb2020
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Adapun aturan PMK terbaru Tentang Tata Cara Penyaluran ... Read More
7 February 2020Humas DJPK

06

Feb2020
6 February 2020Humas DJPK

06

Feb2020
6 February 2020Humas DJPK
S-48

05

Feb2020
Sesuai Surat No.: S-48/PK/2020 tanggal 31 Januari 2020 perihal Penyampaian Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) atas Penyetoran Pajak-Pajak Pusat yang Dipungut/Dipotong dan Disetor ke Rekening Kas Negara atas Belanja yang Berasal dari APBD Sebagai Syarat Salur DBH Pajak (PPh Pasal 21, PPh WPOPDN, dan PBB P3), DJPK mengimbau Pemerintah Daerah agar ... Read More
5 February 2020Humas DJPK
PMK 7

31

Jan2020
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau. Penggunaan DBH CHT ini untuk mendanai program: a. peningkatan kualitas bahan baku; b. pembinaan industri; c. pembinaan lingkungan sosial; d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau e. pemberantasan barang kena cukai ilegal. Program-program diatas diprioritaskan ... Read More
31 January 2020Humas DJPK