Sebagai wujud komitmen Pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penghitungan DBH Sumber Daya Alam Migas dan Minerba, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga teknis pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak SDA (PNBP SDA) Migas dan Minerba menyelenggarakan kegiatan Bedah Kertas Kerja Penghitungan Realisasi DBH SDA Migas dan Minerba 2019. ... Read More

Jakarta, 27 Juli 2020 - Pandemi Covid-19 telah berdampak signifikan pada kegiatan perekonomian secara nasional. Namun, pemerintah pusat tidak dapat bekerja sendirian untuk dapat melakukan pemulihan ekonomi. Saat ini, dibutuhkan pula peran pemerintah daerah agar proses pemulihan dapat cepat terlaksana. Untuk memulihkan ekonomi Indonesia, pemerintah telah menetapkan program Pemulihan Ekonomi ... Read More

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan salah satu langkah kebijakan yang diarahkan untuk menjaga konsumsi masyarakat, melindungi dan meningkatkan kemampuan ekonomi, serta mendorong investasi dan ekspor-impor. Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi, dimana kegiatan-kegiatan ekonomi di daerah harus dijaga dan dipastikan kegiatan perekonomian dapat berjalan sehingga kesejahteraan ... Read More

Jakarta, 20/07/2020 Kemenkeu – Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melaksanakan penandatanganan serah terima jabatan pejabat eselon II di lingkungan DJPK. Adapun dua posisi jabatan eselon II yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal yang tadinya dijabat oleh Bapak Rukijo, kini digantikan oleh Bapak Harry Z Soeratin dan Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer yang tadinya ... Read More

Jakarta, 2/07/2020 Kemenkeu – Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan rapat panja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) bersama badan anggaran DPR RI di Gedung Nusantara. Dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2021 dan RKP Tahun 2021 dengan tema Pokok – Pokok Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun ... Read More

Sesuai dengan amanat UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), Kementerian Keuangan (c.q. DJPK) menyelenggarakan SIKD secara nasional. Dalam pasal 12 PMK Nomor 74/PMK.07/206 tentang Penyelenggaraan SIKD diamanatkan bahwa pemerintah daerah ... Read More