Frequently Asked Question (FAQ)

Pagu DAU Nasional dalam Undang-Undang APBN Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun Anggaran 2017 tidak bersifat final atau dapat diubah sesuai perubahan PDN Neto dalam perubahan APBN. Sebagian besar daerah Kabupaten/Kota pada APBN-P 2017 mengalami penurunan alokasi dibandingkan APBN 2017. Hal tersebut merupakan penyesuaian alokasi DAU terhadap PDN Neto yang tercantum dalam APBN-P 2017 dan penyaluran bulan oktober 2017 telah menggunakan pagu APBN-P sehingga banyak daerah Kabupaten/Kota yang penyaluran DAU-nya mengalami penurunan.

Berdasarkan pasal 7 PMK No. 49/PMK.07/2016, dalam hal jumlah Desa di kabupaten/kota lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota menghitung dan menetapkan rincian.

Dana Desa setiap Desa berdasarkan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota setelah dikurangi dengan jumlah Alokasi Dasar untuk selisih jumlah Desa dimaksud.

Demikian pula, dalam hal jumlah Desa di kabupaten/kota lebih banyak dibandingkan dengan jumlah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan jumlah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Mengacu pada pasal 10 ayat (2) PMK No. 49/PMK.07/2016, evaluasi terhadap peraturan bupati/walikota, dilakukan paling sedikit terhadap unsur :

• tata cara penghitungan pembagian Dana Desa;
• penetapan rincian Dana Desa;
• mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa;
• prioritas penggunaan Dana Desa;
• penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan Dana Desa;
• sanksi administratif; dan
• jumlah desa (tambahan).

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota, Kepala KPPN meminta bupati/walikota untuk melakukan perubahan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.

Perubahan peraturan bupati/walikota disampaikan kepada Kepala KPPN dan menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap berikutnya.

Bagi Desa yang mempunyai sisa Dana Desa tahun sebelumnya di RKD lebih dari 30%, Bupati/walikota menunda penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya. Apabila sampai bulan Agustus tahun anggaran berjalan, Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda tersebut tidak dapat disalurkan dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD. Sisa dana dimaksud tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Dalam hal Sisa Dana Desa tahun sebelumnya belum disalurkan dari RKUD ke RKD akibat persyaratan dokumen belum lengkap sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, akan diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap I dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.

Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, bupati/walikota menyampaikan permintaan penyaluran Sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Dalam hal bupati/walikota tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Desa, Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap kepada bupati/walikota.

Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa, terdiri atas:

• Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahun anggaran sebelumnya; dan
• Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahap I.

Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan. Sedangkan, laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan. Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan, kepala desa dapat menyampaikannya kepada Bupati/walikota untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi software.

Selanjutnya, Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa kepada Kepala KPPN dengan tembusan kepada gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa terdiri atas :

1. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya ; dan
2. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I.

Laporan realisasi penyaluran disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterima di RKUD.

Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output  Dana Desa tahun sebelumnya disampaikan paling lambat tanggal 14 Januari tahun anggaran berjalan.

Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I disampaikan paling lambat tanggal 14 Juli tahun anggaran berjalan.

Dalam hal terdapat perbaikan laporan setelah batas waktu penyampaian laporan, Kepala KPPN dapat meminta Bupati/walikota untuk melakukan percepatan penyampaian laporan dimaksud untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi software.

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh bupati/walikota.

• Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah bupati/walikota menerima (a.) peraturan Desa mengenai APBDesa ; dan (b.) laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.

• Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah bupati/walikota menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I dari Kepala Desa, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

Capaian output paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. tahap I, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen); dan
2. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Penyaluran Dana Desa di RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah Kepala KPPN menerima :

1. peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun anggaran berjalan
2. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
3. laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
4. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya

Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala KPPN menerima :

1. laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahap I dari bupati/walikota, menunjukkan paling kurang sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD ; dan
2. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I dari bupati/walikota, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen). Capaian output paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian output dari seluruh desa.

Ketentuan penyaluran Dana Desa, sebagaimana dimaksud di atas berlaku mulai tahun 2018. Untuk tahun 2017, ditentukan sebagai berikut :

1. tahap I, paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen) ; dan
2. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017, disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan selanjutnya untuk Tahap II disampaikan ke KPPN.

Dalam hal bupati/walikota tidak menyampaikan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I sampai dengan bulan Juli dan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUN dan tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Sesuai dengan PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, pengalokasian Dana Desa dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

Dana Desa = Alokasi Dasar + Alokasi Formula

Pengalokasikan Dana Desa menggunakan proporsi dan bobot formula sebagai berikut :

• sebesar 90% berdasarkan pemerataan (Alokasi Dasar-AD) yaitu alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarannya dihitung dengan cari 90% dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara Nasional; dan
• sebesar 10% berdasarkan variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dengan bobot masing-masing variable sebesar 25% ; 35% ; 10 % dan 30%.

Penggunaan proporsi dan bobot formula dimaksud merupakan pilihan terbaik dengan mempertimbangkan :

• aspek pemerataan dan keadilan
• rasio penerima Dana Desa terkecil dan terbesar adalah paling rendah, yakni 1:4; dan
• standar deviasi yang paling rendah

Jumlah Desa yang digunakan saat pengalokasian adalah jumlah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai kode dan dara wilayah administrasi pemerintahan.

Untuk mendapatkan hibah, Pemerintah Daerah harus memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Kementerian Teknis Pengelola Hibah. Terhadap Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tersebut, akan dilakukan seleksi. Berdasarkan hasil seleksi, Kementerian Teknis mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan terkait besaran hibah dan daftar penerima hibah. Menteri Keuangan berdasarkan usulan yang dimaksud, menerbitkan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH). Untuk selanjutnya akan dilakukan penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. Penyaluran Dana Hibah dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD, dengan didasarkan pada permintaan dari Kepala Daerah setelah kegiatan hibah yang dilaksanakan mendapat verifikasi teknis dari Kementerian/Lembaga selaku Executing Agency.

Penyaluran dana tugas pembantuan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga teknis melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

Pertanggungjawaban dana dekonsentrasi dilakukan oleh pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota yang menerima tugas pembantuan) kepada Kementerian/Lembaga yang menugaskan.

Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN dan digunakan oleh Gubernur/Walikota/Bupati termasuk Kepala Desa untuk membiayai kegiatan fisik dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepada yang menugaskan.

Menurut PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Penyaluran dana dekonsentrasi dilakukan oleh Kementerian/Lembaga teknis melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Pertanggungjawaban dana dekonsentrasi dilakukan oleh provinsi kepada Kementerian/Lembaga yang menugaskan.

Transfer ke Daerah meliputi transfer dana perimbangan serta transfer dana otonomi khusus dan penyesuaian.

• Transfer Dana Perimbangan meliputi Transfer DBH Pajak, DBH Cukai Hasil Tembakan, DBH Sumber Daya Alam, DAU dan DAK,
• Transfer Dana Otonomi Khusus meliputi Transfer Dana Otonomi Papua dan Papua Barat, dan Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh,
• Transfer Dana Penyesuaian meliputi Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan penghasilan Guru PNSD, Bantuan Operasional Sekolah, Dana Insentif Daerah dan P2D2.

Dana Dekonsentrasi adalah dana pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi yang berasal dari APBN dan tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Kegiatan dekonsentrasi yang dibiayai adalah bersifat nonfisik dan mendukung penguatan pemberdayaan Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat

Menurut PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu.

Data-data yang telah dikumpulkan dan diverifikasi akan disimpan sebagai database data pada Subdit Data Non Keuangan Daerah sebagai bahan apabila terdapat permintaan data, baik dari pihak internal maupun eksternal.

Proses verifikasi data diawali dengan pengklasifikasian jenis data sesuai pengelompokannya, kemudian dilakukan perbandingan data dengan data sebelumnya atau dilakukan perbandingan data dari sumber data seakunder maupun tersier, kemudian dilakukan analisis terhadap perbandingan data tersebut. Apabila terdapat data-data yang masih kurang valid, akan dilakukan konfirmasi kembali kepada sumber data.

Proses pengumpulan data non keuangan daerah menggunakan 2 (dua) cara, yang pertama adalah pengumpulan data secara langsung kepada sumber data. Metode ini dapat dilakukan dengan membuat surat resmi terkait permintaan data via surat-menyurat, melakukan pertemuan langsung, atau mengambil data langsung pada website sumber data terkait. Metode yang kedua adalah pengumpulan data secara tidak langsung, yakni dengan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan dari sumber data sekunder ataupun tersier dalam rangka mencari data dari sumber data yang lain.

• APBD Murni, paling lambat tanggal 31 Januari tahun berjalan;
• Realisasi APBD Semester I, paling lambat tanggal 30 Juli tahun anggaran berjalan;
• APBD Perubahan, paling lambat 30 hari setelah ditetapkan pada tahun anggaran berjalan; dan
• Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD tahun sebelumnya, paling lambat tanggal 31 Agustus tahun anggaran berjalan.

Pemerintah menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah dengan tujuan untuk :

• Merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional;
• Menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional;
• Merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan pengendalian defisit anggaran; dan
• Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, pinjaman daerah, dan defisit anggaran.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 04/PMK.07/2011, Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan IKD akan dikenai peringatan tertulis oleh Dirjen Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. Dalam hal Pemerintahan Daerah tidak menyampaikan IKD dalam jangka waktu 30 hari setelah terbitnya peringatan tertulis, Dirjen Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menetapkan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Perimbangan setelah koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Sesuai dengan PP Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, bahwa Daerah menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan Daerah kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Informasi Keuangan Daerah tersebut antara lain : APBD dan realisasi APBD Provinsi, Kabupaten, dan kota.

Belanja Infrastruktur Daerah dihitung dari total belanja modal dan belanja pemeliharaan setelah dikurangi belanja dan pemeliharaan untuk aparatur seperti pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung pemerintahan yang mempunyai fungsi utama pelayanan administrasi dan kendaraan dinas.

Sesuai dengan pasal 1 angka 65 PMK Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang dimaksud Infrastruktur adalah fasilitas teknik, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Belanja Infrastruktur yang dimaksud merupakan belanja yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah.

Jika terjadi kendala dalam penggunaan aplikasi agen SINERGI SIKD, hubungi :

• Subdit Teknologi Informasi, Dit. EPIKD, DJPK No. Tlp : (021) 344017
• Bergabung dengan group Facebook Mitra SIKD
• Menghubungi kontak person Tim Teknis SIKD

Email : <it.djpk@kemenkeu.go.id>

<sikd@kemenkeu.go.id>

Status data BELUM FINAL menandakan bahwa status data yang dikirimkan masih dalam bentuk pembahasan atau masih mungkin berubah atau sifat datanya belum siap verifikasi. Jika data telah siap verifikasi maka status data bisa diubah menjadi data FINAL.

Jika terjadi kendala terkait aplikasi SIMPATIK SIKD dapat menghubungi :

Subdit Teknologi Informasi, Dit. EPIKD, DJPK

No.Telp (021) 3440715

Email : <it.djpk@kemenkeu.go.id>

Aplikasi SIMPATIK SIKD akan diupdate secara berkala, jika ada release baru akan diumumkan secara resmi di website DJPK <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>

Untuk mengetahui aplikasi SIMPATIK SIKD versi terbaru/tersedia :

• Kunjungi di PORTAL CORE SIKD <djpk.kemenkeu.go.id/sikd>
• Klik SIMPATIK SIKD
• Isikan user dan Password
• Pilih menu Unduh Aplikasi (lihat menu sebelah kiri)
• Klik Aplikasi SIMPATIK

Kemudian akan muncul halaman menu SIMPATIK SIKD dan pilih menu aplikasi dan manual.

Apabila terjadi perubahan data, maka Pemda dapat melakukan update data dengan melakukan perubahan status penyusunan laporan. Sebagai contoh jika sudah mengirimkan data dengan status penyusunan ke-1 maka saat membuat data yang baru di bulan yang sama maka status penyusunannya diisi dengan 2. Untuk kemudian dilakukan pengiriman data kembali.

Laporan atau data yang harus dikirim secara periodik setiap bulan adalah sebagai berikut :

• Laporan Posisi Kas Bulanan
• Laporan Perkiraan Belanja
• Scan (pdf) Laporan Posisi Kas
• Scan (pdf) Perkiraan Belanja

Laporan dikirim sekali saja/dikirim lagi jika terjadi perubahan nomor rekening adalah :

Scan (pdf) Rekening Sub Registry.

Laporan atau data Posisi Kas Bulanan dan Perkiraan Belanja Bulanan dikirim ke DJPK melalui aplikasi SIMPATIK SIKD web di <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/simpatik_web>

Laporan atau data yang dapat disusun melalui aplikasi SIMPATIK SIKD adalah sebagai berikut:

• Posisi Kas Bulanan
• Perkiraan Belanja Bulanan

Ya. Untuk menggunakan aplikasi SIMPATIK SIKD pertama kali harus mengunduh paket installer aplikasi SIMPATIK SIKD berupa file zip melalui SIKD Navigator pada web DJPK. Kemudian ekstrak paket installer tersebut untuk menghasilkan sebuah file installer setelah itu file installer SIMPATIK SIKD di-install ke komputer.

Aplikasi SIMPATIK SIKD dapat diunduh di portal SIKD Navigator <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/sikd>

Aplikasi SIMPATIK-Sistem Monitoring Pengendalian Dana Transfer ke Daerah dan Indikasi Kebutuhan daerah adalah aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu Pemda untuk menyiapkan dan mengirimkan data keuangan daerah tertentu yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat (Kementerian Keuangan) terkait dengan data perhitungan dana idle pemerintah daerah sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam bentuk Surat Berharga Negara.

Untuk pengiriman data ke SIKD nasional melalui SINERGI SIKD dapat dikirmkan lebih dari sekali tanpa menghubungi DJPK terlebih dahulu. Namun, data tidak bisa dikirim lagi apabila DJPK sedang melakukan verifikasi atau verifikasi oleh pusat. Secara otomatis data akan dikunci dan tidak bisa dikirim kembali.

Laporan atau data yang dapat dikirim melalui agen SINERGI SIKD adalah sebagai berikut :

• APBD (periode tahunan)
• APBDP (periode tahunan)
• LRA BULANAN (periode bulanan)
• LRA SEMESTERAN (periode semester 1)
• LRA AKHIR TAHUNAN (periode tahunan)
• NERACA (periode semester 1 dan semester 2)
• LAPORAN OPERASIONAL (periode triwulan)
• LAPORAN ARUS KAS (periode tahunan)
• LAPORAN SAL (periode tahunan)
• LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (periode tahunan)
• PFK (periode tahunan)
• LAPORAN DTH/RTH (periode bulanan)
• GENERAL LEDGER (beta)
• PNSD (beta)

Aplikasi SINERGI SIKD akan diupdate secara berkala, jika ada release terbaru akan diumumkan secara resmi di website DJPK http://www.djpk.kemenkeu.go.id

SINERGI adalah aplikasi yang berfungsi untuk mengirimkan Informasi Keuangan Daerah (IKD) ke Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Beragamnya sistem yang diimplementasikan oleh Pemda, membutuhkan adanya sebuah Agen SIKD yang bersifat umum atau dapat digunakan oleh banyak sistem yang digunakan oleh Pemda.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam Bentuk Non Tunai, daerah yang memiliki uang kas dan/atau simpanan di bank dalam jumlah tidak wajar adalah daerah yang memiliki posisi kas saldo positif setelah dikurangi perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan untuk kurun waktu 3 (tiga) bulan berikutnya.

Simpanan pemda diperbankan merupakan bagian yang normal dalam pengelolaan keuangan daerah. Simpanan Pemda diperbankan tersebut digunakan oleh Pemda untuk melakukan transaksi keuangan daerah misalnya untuk pembayaran kontrak dengan rekanan, pembayaran gaji pegawai, pembayaran atas pengadaan barang/jasa, penghimpunan pendapatan daerah, dan sebagainya. Setiap Pemda wajib memiliki Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai sarana transaksi keuangan Pemda. Simpanan Pemda di perbankan biasanya dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Simpanan Pemda di perbankan tidak selalu berarti daerah memiliki dana idle. Dana idle terjadi apabila simpanan tersebut mencapai jumlah yang tidak wajar.

Surplus APBD merupakan selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama. Surplus terjadi bila jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah belanja.

Apabila APBD mengalami surplus tidak selalu berarti daerah tersebut memiliki kelebihan kas, namun hal tersebut terjadi karena anggaran pendapatan daerah lebih besar dari anggaran belanja daerah. Surplus anggaran pendapatan tersebut dapat dianggarkan oleh daerah untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/daerah lain, dan pembentukan dana cadangan (misalnya : untuk dana Pilkada, untuk pembangunan infrastruktur).

Defisit APBD merupakan selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama. Defisit terjadi bila jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah belanja.

Apabila APBD mengalami defisit, defisit tersebut dapat dibiayai dengan penerimaan pembiayaan, termasuk dalam penerimaan pembiayaan tersebut misalnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, penggunaan cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang  dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. SiLPA merupakan dana milik daerah yang bersangkutan, sehingga tidak menimbulkan risiko fiskal seperti halnya pinjaman. Dalam hal APBD mengalami defisit, tidak ada pendanaan khusus yang disalurkan dari APBN kepada daerah untuk menutup defisit tersebut.

Jika angka SILPA-nya negatif berarti bahwa pembiayaan netto belum dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Untuk itu perlu dicari jalan keluarnya. Misalnya dengan mengusahakan sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang lain seperti pencairan dana cadangan, pinjaman dan lain sebagainya, atau dengan mengurangi Belanja dan/atau mengurangi pengeluaran pembiayaan sehingga angka SILPA ini sama dengan nol.

SILPA (dengan huruf I besar/capital) adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Misalnya dalam APBD terdapat defisit anggaran sebesar Rp 100 Miliar, ditutup dengan penerimaan pembiayaan (pembiayaan netto) sebesar Rp 100 Miliar, maka SILPA-nya adalah Rp0, namun jika terdapat defisit anggaran sebesar Rp 100 Miliar dan ditutup dengan penerimaan pembiayaan (pembiayaan netto) sebesar Rp 120 Miliar (SILPA Positif), yang berarti bahwa secara anggaran masih terdapat dana dari penerimaan pembiayaan Rp 20 Miliar yang belum dimanfaatkan untuk membiayan Belanja Daerah dan/atau Pengeluaran Pembiayaan Daerah. SILPA Positif ini perlu dialokasikan untuk menunjang program-program pembangunan di daerah.

SiLPA (dengan huruf i kecil) adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran. Misalnya realisasi penerimaan daerah tahun anggaran 2017 adalah Rp 100 Miliar sedangkan realisasi pengeluaran daerah adalah Rp 90 Miliar, maka SiLPA-nya adalah Rp 10 Miliar.

Beberapa kendala yang umumnya dihadapi daerah sehingga pelaksanaan belanja daerah tidak tepat waktu antara lain :

• penetapan Perda APBD yang terlambat, menyebabkan terlambatnya pelaksanaan kegiatan;
• terjadinya gagal lelang, sehingga pemda harus mengulang proses lelang yang pada akhirnya menghambat penyerapan anggaran dan pencapaian output; dan
• belum selesainya persiapan pelaksanaan kegiatan, misalnya pembebasan tanah.

Berdasarkan data realisasi APBD tahun 2016, realisasi belanja daerah pada semester pertama rata-rata berada pada kisaran 33,32%, dan pada semester kedua realisasi belanja secara rata-rata mencapai 92,02%.

Komposisi belanja daerah dalam APBD 2017 secara nasional terdiri dari :

• Belanja Modal sebesar 21,07%
• Belanja Pegawai sebesar 38,50%
• Belanja barang dan jasa sebesar 22,22% dan
• Belanja lainnya sebesar 18,21%

Komposisi pendapatan daerah dalam APBD 2017 secara nasional terdiri dari :

• Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 24,18%
• TKDD sebesar 66,11% dan
• Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 9,71%

Untuk mengatasi adanya simpanan pemda di perbankan yang tidak wajar, langkah yang dilakukan pemerintah:

•  Pemerintah dapat melakukan konversi penyaluran DAU dan/atau DBH kedalam SBN bagi daerah yang memiliki posisi kas tidak wajar (sesuai ketentuan PMK Nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran DBH dan /atau DAU Dalam Bentuk Non Tunai). Dengan demikian yg dilakukan pemerintah bukan memotong, namun mengkonversi penyaluran DBH dan/atau DAU ke dalam nontunai. Kebijakan konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dilakukan agar Pemda dapat segera memulai melaksanakan kegiatan/proyek fisik dari sejak awal tahun, sehingga realisasi anggaran meningkat dan posisi dana simpanan Pemda di perbankan juga turun.
•  Menerapkan kebijakan penyaluran TKDD berdasarkan kinerja penyerapan dana dan capaian output kegiatan di daerah (sesuai ketentuan PMK No. 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah direvisi dengan PMK No. 112/PMK.07/1017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa).

Dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja di daerah, beberapa langkah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat antara lain:

1. Menerapkan kebijakan pelaksanaan transfer ke daerah berdasarkan kinerja penyerapan anggaran dan output di daerah,
2. Melakukan monitoring posisi kas dan simpanan pemda di perbankan,
3. Memberlakukan sistem reward/punishment. Reward diberlakukan antara lain melalui Dana Insentif Daerah yang diberikan kepada daerah berprestasi berdasarkan beberapa kriteria diantaranya adalah kriteria kinerja keuangan daerah, kinerja keuangan daerah tersebut termasuk total penyerapan (realisasi) belanja. Punishment diberlakukan melalui kebijakan konversi Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum terhadap daerah dengan jumlah simpanan tidak wajar.

Berdasarkan Pasal 85 ayat (4) huruf b UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum, merupakan salah satu objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB. Berdasarkan hal tersebut, sepanjang pengadaan tanah yang digunakan untuk Bandara dan PLN merupakan kepentingan umum, maka dikecualikan dari pengenaan BPHTB.

Berdasarkan Pasal 1 angka 23 dan Pasal 37 ayat (1) UU nomor 28 Tahun 2009, jasa boga/catering termasuk dalam pengertian restoran dan pelayanan yang disediakan restoran adalah objek Pajak Restoran.

Berdasarkan Pasal 4A huruf c UU Nomor 42 Tahun 2009 salah satu jenis barang yang tidak dikenakan PPN adalah makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga/catering. Selanjutnya, berdasarkan PMK Nomor 18/PMK.010/2015, penjualan makanan dan/atau minuman yang dilakukan melalui tempat penjualan berupa toko, kios, dan sejenisnya untuk menjual makanan dan/atau minuman tidak termasuk pengertian jasa boga/catering sehingga tetap dikenai PPN.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat kami sampaikan bahwa terhadap penyerahan makanan/minuman yang disediakan oleh toko roti (bakery), kios dan sejenisnya dikenakan PPN dan tidak dapat lagi dikenakan Pajak Restoran.

Sesuai Penjelasan UU Nomor 28 Tahun 2009, dengan perluasan basis pajak dan retribusi yang disertai dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut, jenis pajak yang dapat dipungut oleh Daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Untuk Retribusi, dengan peraturan pemerintah masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis Retribusi selain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang ini sepanjang memenuhi kriteria yang juga ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi dengan peraturan pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah kepada Daerah yang juga diatur dengan peraturan pemerintah.

Sesuai Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Terdapatnya operator milik swasta yang menempel pada menara TVRI tidak menyebabkan berubahnya fungsi utama menara tersebut, maka tidak dapat dikenakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pelaksanaan NJOPTKP pada pemungutan PBB berlaku hanya satu kali untuk setiap Wajib Pajak, meskipun Wajib Pajak memiliki beberapa objek PBB atau Wajib Pajak melakukan transaksi yang menyebabkan peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan lebih dari satu kali di wilayah kabupaten/kota bersangkutan.

Pasal 3 ayat (4) PP Nomor 55 Tahun 2016 menetapkan bahwa BPHTB merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak (self assessment). Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran BPHTB, berdasarkan ketentuan Pasal 165 (4) UU Nomor 28 Tahun 2009, Kepala Daerah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar (SKPDLB) berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak. Sesuai ketentuan Pasal 165 ayat (8) UU Nomor 28 Tahun 2009, tata cara pengembalian lebih bayar pajak daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pajak Daerah dapat dipungut apabila Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak Daerah bukan dikenakan terhadap izin usaha. Berdasarkan hal tersebut, Pajak Daerah tetap dapat dikenakan terhadap usaha yang tidak memiliki izin.

Sesuai Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 69 Tahun 2010 disebutkan bahwa instansi  pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu. Berdasarkan peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian insentif pemungutan PPJ kepada pemungut pajak yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat diberikan insentif pemungutan pajak sepanjang target kinerja yang ditetapkan telah tercapai

Penyelenggaraan reklame dalam rangka pelaksanaan kegiatan politik dikecualikan dari obyek Pajak Reklame sehingga tidak dapat dikenakan Pajak Reklame. Dalam rangka mengatur penyelenggaraan reklame tersebut, Kepala Daerah dapat menerbitkan peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang bentuk, ukuran, lokasi, bahan, dan durasi pemasangan reklame.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (3) PP 69 tahun 2010, dalam hal telah diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di Pemerintah Daerah setempat, maka pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetap dapat diberikan kepada selain kepala daerah, wakil kepala daerah, dan sekretaris daerah.