Dinilai berdasarkan:

• Kapasitas PAD induk yaitu rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah Induk.
• Potensi Pendapatan asli calon daerah persiapan yaitu rasio PAD calon daerah persiapan terhadap Total PAD Daerah Induk.

Pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu opini BPK atas LKPD daerah Induk dan tingkat kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah.

Dinilai berdasarkan:

• Rasio rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun di wilayah cakupan daerah persiapan yang akan dibentuk dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional selama 5 tahun.
• Rasio pendapatan perkapita di wilayah cakupan daerah persiapan yang akan dibentuk dibandingkan dengan pendapatan perkapita nasional.
• Rasio IPM di wilayah cakupan daerah persiapan yang akan dibentuk dibandingkan dengan IPM nasional.

Rasio persentase angka kemiskinan di wilayah cakupan daerah persiapan yang akan dibentuk dibandingkan dengan persentase angka kemiskinan nasional.

• Memberikan masukan dalam penilaian persyaratan dasar Kapasitas Daerah calon Daerah Persiapan dan/atau Daerah Persiapan, khususnya untuk parameter:

1. Potensi Ekonomi; dan
2. Keuangan Daerah.

• Memberikan rekomendasi terkait kapasitas daerah untuk parameter diatas berdasarkan analisa:

1. pertumbuhan ekonomi,
2. potensi unggulan Daerah,
3. kapasitas pendapatan asli Daerah induk,
4. potensi pendapatan asli calon Daerah Persiapan,
5. pengelolaan keuangan dan aset Daerah.

Memastikan DOB menerima hak dibidang pendanaan sesuai Undang-Undang Pembentukannya dan Daerah Induk, Provinsi dan/atau Daerah Lain menyelesaikan kewajiban pendanaannya kepada DOB.

Pembentukan daerah meliputi:

1. Pemekaran Daerah; dan
2. Penggabungan Daerah.

• Pemekaran Daerah:
• Pemekaran Daerah dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan provinsi atau Daerah Persiapan kabupaten/kota, setelah memenuhi persyaratan dasar (baik kewilayahan dan kapasitas daerah) dan persyaratan administratif;
• Dasar pembentukan Daerah Persiapan adalah:

1. Usulan dari Gubernur kepada Pemerintah Pusat, DPR RI, atau DPD RI setelah memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif;
2. Pertimbangan Kepentingan Strategis Nasional.

• Jangka waktu Daerah Persiapan selama 3 tahun untuk Daerah Persiapan yang dibentuk berdasarkan usulan Daerah dan maksimal 5 tahun untuk Daerah Persiapan yang dibentuk dengan pertimbangan Kepentingan Strategis Nasional.
• Persyaratan Persyaratan Dasar Kewilayahan dan Persyaratan Administrasi usulan pembentukan Daerah Persiapan dinilai oleh Pemerintah Pusat.
• Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah dinilai oleh Tim Kajian Independen yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Pusat, dengan parameter:

1. geografi;
2. demografi;
3. keamanan;
4. sosial politik, adat, dan tradisi;
5. potensi ekonomi ;
6. keuangan Daerah; dan
7. kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.

• Pembentukan Daerah Persiapan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
• Pemerintah Pusat melakukan Evaluasi Akhir kepada Daerah Persiapan:

1. Daerah Persiapan dengan Hasil Evaluasi Akhir yang dinyatakan Layak akan ditingkatkan statusnya menjadi DOB.
2. Daerah Persiapan dengan Hasil Evaluasi yang dinyatakan Tidak Layak akan dicabut status Daerah Persiapannya dan dikembalikan ke Daerah Induk.

• Penggabungan Daerah
• Penggabungan Daerah dilakukan berdasarkan:

1. kesepakatan Daerah yang bersangkutan; atau
2. hasil evaluasi Pemerintah Pusat.

• Penggabungan Daerah kabupaten/kota yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Daerah yang bersangkutan, diusulkan oleh gubernur kepada Pemerintah Pusat, DPR RI, atau DPD RI setelah memenuhi persyaratan administratif.
• Penggabungan Daerah provinsi yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Daerah yang bersangkutan diusulkan secara bersama oleh gubernur yang Daerahnya akan digabungkan kepada Pemerintah Pusat, DPR RI, atau DPD RI setelah memenuhi persyaratan administratif.

Penggabungan Daerah berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Pusat dilakukan dalam hal Daerah atau beberapa Daerah tidak mampu menyelenggarakan Otonomi Daerah.

• Bappenas, Deputi Bidang Pengembangan Regional, Direktorat Otonomi Daerah;
• Bappenas, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan;
• Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Otonomi Daerah, Direktorat Penataan Daerah, Otsus dan DPOD; Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah;
• Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Direktorat Toponimi dan Batas Daerah;
• Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Direktorat Pendapatan Daerah; Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan;
• Kementerian Keuangan, Ditjen Perimbangan Keuangan, Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah;

Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

Sebelum Tahun 2015:

• UU 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah;
• PP 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Setelah Tahun 2015:

• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

PP mengenai Penataan Daerah dan PP mengenai Desain Besar Penataan Daerah (sementara masih dalam penyusunan).

• Total saat ini ada 75 DOB, Pembentukan Tahun 2007 – 2014 yang terdiri dari:

Tahun 2015 sampai dengan saat ini, Pemerintah masih memberlakukan moratorium pembentukan daerah baru.

1. Arah Kebijakan DAK Fisik TA 2019, dalam hal penganggaran adalah sebagai berikut:
   • Mempertajam sinkronisasi antara kegiatan yang didanai DAK Fisik dengan Belanja KL, dengan integrasi aplikasi DAK Fisik kedalam aplikasi KRISNA (Kolabrasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran);
   • Perencanaan dan pengalokasian DAK Fisik dengan berbasis usulan daerah (Proposal Based);
   • Mempertajam Menu Kegiatan DAK Fisik serta pengaturan kembali bidang-bidang DAK Fisik sesuai jenisnya dengan tanpa menambah/mengurangi bidang yang sudah didanai di 2018, sesuai dengan rancangan RKP 2019;
2. Pengintegrasian beberapa bidang terkait dengan pendekatan program (programmatic approach) untuk program penanggulangan

Pada dasarnya dalam pelaksanaan DAK TA 2017 telah terdapat kebijakan-kebijakan yang memberikan keringanan (dispensasi) terhadap pelaksanaan DAK Fisik TA 2017, sebagai berikut :

2017. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa, Pemerintah telah memberikan dispensasi berupa perpanjangan waktu penyampaian laporan penyerapan dana dan capaian output dan daftar kontrak dan/atau dokumen sejenis untuk penyaluran DAK Fisik Triwulan II dari semula tanggal 21 Juli menjadi tanggal 31 Agustus 2017.
2018. Pemerintah juga memberikan dispensasi syarat penyaluran untuk DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB, DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan, DAK Fisik Afirmasi Bidang Kesehatan, DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan, dan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi, dalam hal tidak dapat dipenuhi, maka penyaluran triwulan II dan/atau triwulan III dapat disalurkan sekaligus pada triwulan IV dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam PMK 112/2017.

Sehingga, permintaan untuk mengalokasikan DAK Fisik TA 2017 yang tidak salur menjadi DAK kurang bayar 2017 tidak dapat dipenuhi. Selanjutnya, sesuai PMK Nomor 112/PMK.07/2017 bahwa dalam hal bidang DAK Fisik hanya disalurkan sebagian, maka pendanaan dan penyelesaian kegiatan dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Dilakukan Penilaian dengan mempertimbangkan kesesuaian usulan dengan RKP, RPJMN, Kondisi dan Kebutuhan Teknis, maupun kinerja pelaksanaan DAK Fisk tahun sebelumnya. Berdasarkan hal-hal tersebut maka dilakukan penajaman-penajaman kegiatan, sehingga berdasarkan usulan dari daerah dapat diperoleh alokasi DAK sebesar Rp.62,4T. Adapun penilaian dilakukan oleh:

1. Bappenas yang terkait dengan kesesuaian dengan RKP dan RPJMN,
2. K/L Pengampu DAK Fisik terkait dengan indeks data teknis dan kesesuaian dengan program Kementerian,
3. Kementerian Keuangan terkait dengan IKK (Indeks Kemahalan Konstruksi) dan kinerja penyerapan tahun sebelumnya.

1. Sejak Tahun 2017, pengalokasian DAK Fisik dilakukan berdasarkan proposal-based, yaitu dialokasikan berdasarkan usulan (proposal) yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kementerian Teknis.
2. Untuk TA 2018, penyampaian usulan DAK Fisik dilakukan melalui aplikasi e-planning (aplikasi yang dikembangkan bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan) sehingga diharapkan seluruh proposal daerah dapat terintegrasi secara baik dan proses sinkronisasi penganggaran pusat dan daerah dapat dilakukan lebih baik.
3. Melalui aplikasi e-planning, total usulan daerah yang masuk adalah sebanyak 88.792 proposal dengan nilai mencapai Rp5.276 Triliun.
4. Proposal yang masuk kemudian dilakukan proses sinkronisasi dan penilaian program yang dilakukan secara paralel oleh K/L Teknis, Bappenas dan Kemenkeu.

1. Dalam proses perencanaan DAK Fisik, digunakan aplikasi KRISNA dimana dapat digunakan dalam rangka sinkronisasi pendanaan DAK Fisik dan Belanja Kementerian/Lembaga.
2. Dalam proses pengalokasian, dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi yang melibatkan pemda, K/L Pengampu DAK, Bappenas dan Kementerian Keuangan sehingga dihasilkan kesesuaian target, sasaran, dan lokasi DAK Fisik.
3. Penguatan peran Provinsi melalui pemberian kewenangan melakukan verifikasi atas usulan DAK Fisik Kab/Kota di wilayahnya.

Sejak tahun 2017, penyaluran DAK Fisik berdasarkan kinerja pelaksanaan. Hal ini berarti bahwa kecepatan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik di daerah akan sejalan dengan penyaluran DAK Fisik dari pusat ke daerah. Sehingga apabila pemerintah daerah tidak dapat melaporkan pencapaian kinerjanya, baik dalam hal penyerapan maupun pencapaian output-nya, maka DAK tahapan berikutnya tidak dapat disalurkan.

Hal yang terjadi di tahun 2017 adalah:

1. Terdapat permasalahan gagal lelang atau keterlambatan penyampaian dokumen kontrak yang ditanda tangani sebelum tanggal 31 Agustus 2017
2. Terdapat daerah yang tidak dapat memenuhi syarat capaian realisasi penyerapan dan capaian output

Karena salah satu syarat penyaluran DAK Fisik adalah realisasi dari APBD sebesar 75% tahap sebelumnya, maka penyerapan seharusnya mengikuti pola yang sama dengan penyaluran, yaitu semakin tinggi penyaluran seharusnya diikuti pula dengan penyerapan yang memadai pula. Realisasi penyerapan pemerintah daerah terhadap DAK Fisik TA 2017 secara nasional mencapai 82,27% dari DAK yang telah disalurkan.

Penyerapan tertinggi (dihitung dari pagu APBN 2017 sampai dengan Triwulan IV per 15 Januari 2018):

• agregat Provinsi Maluku Utara sebesar 89,72%;
• agregat Provinsi Sumatera Selatan sebesar 87,70%;
• agregat Provinsi DI Yogyakarta sebesar 87,13%.

Penyerapan terendah adalah agregat Provinsi Kalimantan Utara sebesar 73,02%.

Besaran penyaluran dipengaruhi oleh besaran alokasi DAK Fisik yang diterima pemerintah daerah. Secara nasional total penyaluran DAK Fisik TA 2017 sebesar Rp62,1 triliun atau apabila dibandingkan terhadap pagu-nya adalah sebesar 89,32%.

Penyaluran tertinggi dari pagu DAK Fisik APBNP 2017:

• agregat Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 96,48%
• agregat Provinsi Sulawesi Barat sebesar 95,97%
• agregat Provinsi Lampung sebesar 95,86%.

Penyaluran terendah adalah agregat Provinsi Riau sebesar 77,83%.

Sisa DAK Fisik dianggarkan kembali dalam APBD tahun anggaran berikutnya, dengan ketentuan:

1. Untuk sisa 1 tahun sebelumnya (T-1), digunakan pada bidang yang sama untuk mencapai output yang belum tercapai dengan menggunakan petunjuk teknis pada saat output belum tercapai;
2. Untuk sisa lebih dari 1 tahun sebelumnya (T-2 dst), digunakan untuk mendanai bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan.

Sesuai dengan PMK Nomor 50 tahun 2017, kegiatan yang berhenti salur di tahun 2017 tetap harus dilanjutkan dengan sumber pendanaan dari APBD.

1. DAK Fisik dan Dana Desa merupakan bantuan pendanaan dari pemerintah pusat yang diberikan kepada daerah yang menjadi program nasional dalam rangka mencapai prioritas pembangunan nasional. Sehingga capaian outputnya harus terukur dan dievaluasi dengan baik.
2. Oleh karena itu, dalam rangka meyakinkan pencapaian output di daerah atas pelaksanaan kedua pendanaan tersebut, maka Menkeu memerintahkan agar unit penyalur yang akan melakukan verifikasi atas laporan dilakukan oleh KPPN yang lebih dekat dengan lokasi pelaksanaan kegiatan.
3. Hal lain yang melandasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa oleh KPPN adalah agar biaya operasional yang ditanggung pemda dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan lebih murah karena lebih dekat. (KPPN pelaksana penyaluran sebanyak 172 KPPN di seluruh nusantara).

• 1 kontrak saja cukup sebagai syarat salur,
• Ditindaklanjuti Keseluruhan data daftar kontrak harus telah diinput paling lambat tanggal 23 Juli;

Tidak ada, batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap 1 sampai dengan saat ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu tanggal 23 Juli 2018.

1. Sampai dengan saat ini DAK Fisik TA 2018 yang telah disalurkan sebesar Rp10,32 triliun atau sebesar 16,53% dari pagu sebesar Rp62,44 triliun.
2. Terdapat beberapa kendala saat ini pada pemerintah daerah yang masih memproses pemenuhan persyaratan untuk Tahap I (sebesar 25% dari pagu) berupa:
   • Masih terdapat pemerintah daerah yang beranggapan bahwa penyaluran tahap I hanya akan dilakukan apabila semua dokumen kontrak telah disampaikan ke KPPN melalui aplikasi OMSPAN (padahal 1 kontrak saja cukup sebagai syarat salur, namun demikian keseluruhan data daftar kontrak harus telah diinput paling lambat tanggal 23 Juli);
   • Masih terdapat beberapa daerah yang belum memprioritaskan pelaksanaan DAK Fisik di daerahnya (menunjukkan komitmennya kurang);
   • Masih terdapat pemerintah daerah yang masih melakukan proses pengadaan barang/jasa (seharusnya dapat dilakukan di awal tahun anggaran);
   • Masih terdapat daerah yang masih berusaha merubah Rencana Kegiatan yang telah disetujui oleh K/L pengampu DAK Fisik sesuai dengan RKA APBD yang disetujui oleh DPRD (RK seharusnya diubah paling lambat awal bulan Maret).
3. Berbagai kendala tersebut telah dilakukan langkah antisipatif sebagai berikut:
   • Mengirimkan surat percepatan penyaluran kepada pemda; KPPN penyalur DAK Fisik dan Dana Desa; dan K/L teknis pengampu DAK Fisik di bulan Mei 2018;
   • Melakukan sosialisasi kepada pemda dan KPPN penyalur DAK Fisik dan Dana Desa;

DAK Fisik TA 2018 disalurkan kepada daerah dalam 3 tahap, yaitu:

– Tahap I disalurkan sebesar 25% pagu bidang per daerah, dan dapat disalurkan mulai bulan Februari dan paling lambat bulan Juli dengan syarat telah menyampaikan:

1. • APBD tahun berjalan;
2. • Laporan Pelaksanaan tahun 2017;
3. • Dokumen Rencana Kegiatan tahun 2018 yang telah disetujui oleh K/L teknis;
4. • Dokumen Kontrak Kegiatan tahun 2018;
5. • Penyampaian semua dokumen paling lambat 23 Juli 2018.

– Tahap II disalurkan sebesar 45% pagu bidang per daerah paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Oktober dengan syarat :

1. • Laporan Realisasi Output tahap sebelumnya;
2. • Minimal penyerapan 75% dari dana yang telah disalurkan;
3. • Penyampaian semua dokumen paling lambat 23 Oktober 2018.

– Tahap III disalurkan sebesar nilai sisa kebutuhan penyelesaian pekerjaan paling cepat bulan September dan paling lambat Desember dengan syarat:

1. • Laporan Realisasi Output tahap sebelumnya;
2. • Minimal penyerapan 90% dari dana yang telah disalurkan;
3. • Minimal output yang telah dicapai sebesar 70%;
4. • Laporan nilai rencana kebutuhan dana yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan;
5. • Penyampaian semua dokumen paling lambat 17 Desember 2018 dan/atau menyesuaikan dengan ketentuan langkah-langkah akhir tahun.

Target DAK Fisik per bidang secara Nasional adalah :

a. Penyediaan sumber air minum layak bagi 510.412 rumah tangga, 716.352 rumah tangga melalui pembangunan 448 SPAM, dan 243.170 rumah tangga melalui peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP).

b. Pembangunan rumah baru/peningkatan kualitas 225.804 rumah tangga.

c. Penyediaan Prasarana dan Sarana di 15.716 unit Rumah Sakit dan Puskesmas, penyediaan alat kesehatan di 26.387 unit RS dan Puskesmas, dan pengadaan 2.273 paket Kefarmasian.

d. Pencapaian target kemantapan Jalan menjadi 73,38% jalan Provinsi dan 62,88% jalan Kab/Kota.

e. Pembangunan/peningkatan jaringan irigasi seluas 51.000 Ha, Rehabilitasi Jaringan Irigasi seluas 771.850 Ha, Perbaikan 8.200 unit sumber air, dan pembangunan Jalan Usaha Tani sepanjang 600 Km.

f. Pembangunan 127.500 SR untuk SPAL terpusat, Pembangunan 1.700 unit SPAL Terpusat, Penyediaan 500.000 unit tangki septic, Penyediaan 20 unit truk tinja, Pembangunan 10 IPLT baru.

g. Rehab Ruang Belajar untuk 39.220 unit SD, 13.402 unit SMP, dan 5.855 paket SMA/K dan pembangunan Ruang Kelas Baru untuk 5.694 unit SD, 4.095 unit SMP, dan 4.466 paket SMA/K.

h. Dari target masing-masing bidang secara nasional tersebut, terdapat target untuk masing-masing daerah yang akan dicapai.

Sisa Dana tahun anggaran yang lalu diperhitungkan pada penyaluran TA berikutnya dan Pemda wajib menganggarkan kembali Sisa Dana tahun anggaran yang lalu pada TA berikutnya.

a. Pada prinsipnya penyaluran DAK Nonfisik dilakukan berbasis kinerja, artinya untuk bisa salur disuatu tahapan tertentu daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan DAK Nonfisik yang berupa:

• Laporan realisasi penyerapan
• Laporan realisasi penggunaan
• Rekapitulasi SP2D di daerah.

b. Provinsi wajib menyalurkan BOS ke sekolah paling lambat 7 hari kerja setelah diterima di RKUD.

c. Provinsi/Kab/Kota wajib menyalurkan Dana TP, DTP, dan TKG  ke guru paling lambat 7 hari kerja setelah diterima di RKUD.

Untuk membiayai operasional kegiatan penyelenggaraan layanan publik di daerah.

Target output DAK Nonfisik:

1. Dana BOS untuk membantu meringankan biaya pendidikan bagi 47,43 juta siswa;
2. BOP PAUD untuk meringankan biaya pendidikan anak usia dini bagi 6,18 juta peserta didik;
3. Tunjangan Profesi Guru PNSD untuk meningkatkan etos kerja, kinerja, dan memperbaiki kesejahteraan bagi 1,23 juta guru yang telah memiliki sertifikat profesi;
4. Tambahan Penghasilan Guru PNSD untuk meningkatkan etos kerja, kinerja, dan memperbaiki kesejahteraan bagi 265.038 guru yang belum memiliki sertifikat profesi;
5. Tunjangan Khusus Guru PNSD untuk membantu kesulitan hidup guru PNSD yang bertugas di daerah dengan kategori sangat tertinggal yakni sebanyak 50.099 guru PNSD;
6. Bantuan Operasional Kesehatan untuk meringankan biaya kesehatan bagi masyarakat melalui dukungan operasional bagi 9.785 Puskesmas;
7. Bantuan Operasional KB diberikan kepada 5.157 Balai Penyuluhan KB dan 24.312 faskes;
8. Bantuan Dana PK2UKM bagi 25.045 peserta pelatihan dan pendampingan; serta
9. Bantuan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi 542 daerah.

Berdasarkan Pasal 36 UU No. 33 Tahun 2004, Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu perdua belas) dari DAU Daerah yang bersangkutan. Penyaluran DAU dilaksanakan pada hari kerja pertama untuk bulan Januari dan 1 (satu) hari kerja sebelum hari kerja pertama untuk bulan berikutnya. Penyaluran DAU tersebut dilaksnakan dengan mempertimbangkan kewajiban daerah dalam melaksanakan kewajibannya menyampaikan laporan Informasi Keuangan daerah yang bersangkutan.

Sejak tahun 2017 telah berlaku kebijakan DAU bersifat dinamis (tidak bersifat final), sehingga dimungkinkan adanya perubahan pagu DAU nasional dalam APBN Perubahan yang mengakibatkan perubahan alokasi DAU per daerah juga mengalami perubahan. Dalam kondisi demikian, penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan sebesar selisih pagu alokasi DAU pada APBN Perubahan dengan jumlah DAU yang telah disalurkan, dibagi dengan jumlah sisa bulan dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal pagu alokasi DAU dalam APBN Perubahan lebih kecil dari yang telah disalurkan, kelebihan salur DAU diperhitungkan pada penyaluran DAU tahun angaran berikutnya.

1. Pemotongan DAU untuk melunasi tunggakan iuran jaminan kesehatan BPJS latar belakangnya adalah:

• Iuran Jaminan Kesehatan tidak mengalami kenaikan
• Penunggakan pembayaran iuran jaminan kesehatan, termasuk dari pemda
• BPJS mengalami kesulitas likuiditas
• Penyedia layanan kesehatan (a.l. rumah sakit) mengalami kendala pembayaran dari BPJS.

2.Tujuan dari pemotongan DAU untuk melunasi tunggajan dimaksud adalah:

• Membantu likuiditas BPJS untuk menyelenggarakan layanan jaminan kesehatan nasional
• Membantu pelunasan tunggakan iuran daerah dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah

3. Mekanisme pemotongan DAU untuk tunggakan iuran tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 183/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Luran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah Melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil.

4. Pemotongan dilakukan oleh Kementerian Keuangan jika terdapat permintaan dari BPJS kesehatan, yang dilampiri dengan Berita Acara Rekonsiliasi  dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yakni kepala  daerah dan BPJS setempat. Sehingga, pemotongan ini didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak, yakni pihak yang berutang dan berpiutang mengenai jumlah tunggakan dan sumber pelunasan tunggakan dimaksud.  Umur tunggakan iuran pun dipersyaratkan minimal lebih dari satu tahun dan disertai bukti upaya penagihan maksimal dari BPJS kesehatan kepada daerah bersangkutan.

5. Berdasarkan permintaan pemotongan dari BPJS tersebut, Kementerian Keuangan melakukan perhitungan besaran pemotongan DAU dan/atau DBH dengan mempertimbangkan: besaran permintaan pemotongan dan kapasitas fiskal daerah tersebut. Dengan mempertimbangkan agar pelayanan publik di daerah tidak terganggu, maka pelunasan tunggakan tersebut tidak dilakukan secara sekaligus, namun dengan kata lain, pelunasan dilakukan secara bertahap. Besaran pemotongan terhadap setiap daerah bervariasi tergantung kapasitas fiskal daerah bersangkutan.

1. Penyediaan anggaran dan pembayaran THR dan Gaji ke-13, dilaksanakan berdasarkan pada:

• PP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, dan PP Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian   Negara Republik Indonesia,    Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, dalam hal pemberian THR dan Gaji ke-13 dimaksud tidak dapat diberikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya. Ketentuan dimaksud memberikan kesempatan kepada daerah untuk menganggarkan THR dan Gaji ke-13 pada Perubahan APBD dan dibayarkan setelah Perubahan APBD tersebut ditetapkan.
• Surat Mendagri kepada Bupati/Walikota No. 903/3387/SJ tgl 30 Mei 2018 tentang pemberian THR dan Gaji ke-13, pemerintah daerah diminta untuk menyediakan anggaran THR dan Gaji ke-13 dimaksud dengan cara melakukan pergeseran anggaran yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga, penjadwalan ulang kegiatan, dan/atau menggunakan kas yang tersedia. Penyediaan anggaran THR dan Gaji ke-13 dilakukan dengan cara mengubah Penjabaran APBD TA 2018 tanpa menunggu Perubahan APBD TA 2018 yang selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan perubahan Penjabaran APBD dimaksud.

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 merupakan batas pagu belanja tertinggi termasuk untuk belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Usulan penambahan DAU untuk membayar gaji dan THR ke-13 dapat melampaui batas pagu belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Hingga saat ini, tidak direncanakan perubahan atas Undang-Undang tersebut.

3. Sumber penyediaan anggaran dapat berasal dari pendanaan selain DAU antara lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan/atau dana transfer non-earmarked lainnya, dan/atau melakukan efisiensi belanja yang bersifat tidak mendesak, di antaranya perjalanan dinas, penyelenggaraan konsinyering di luar kantor, dan kegiatan sejenis.

1. HR dan Gaji ketiga belas dalam formulasi AD untuk perhitungan alokasi DAU TA 2019 akan memperhitungkan gaji pokok dan tunjangan yang melekat sesuai ketentuan PP mengenai penggajian, yaitu tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan umum dan tunjangan PPh, diluar tunjangan beras.
2. Alokasi DAU tidak memperhitungkan tunjangan kinerja, karena pemberian tunjangan kinerja merupakan diskresi Pemerintah Daerah yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

1. erkait penganggaran gaji PNS Daerah, dalam PP Nomor 58 Tahun 2005, antara lain diatur ketentuan bahwa pembayaran gaji PNS Daerah dibayarkan melalui APBD, dan kepada pegawai negeri sipil daerah dapat diberikan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah masing-masing;
2. Permendagri Nomor 33 Tahun 2017, antara lain mengatur bahwa penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNS Daerah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan, dan pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas (THR);
3. Dalam PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, antara lain diatur bahwa dalam formula perhitungan DAU untuk setiap daerah dihitung dari Alokasi Dasar (AD) yang didasarkan pada Belanja Gaji PNSD, dan Celah Fiskal (CF), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal daerah dengan kapasitas fiskalnya;
4. Formulasi Alokasi Dasar (AD) tersebut telah memperhitungkan gaji PNS Daerah, yaitu berupa gaji pokok, dan tunjangan-tunjangan yang melekat sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Penggajian, yaitu tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan umum, tunjangan beras, tunjangan PPh, termasuk telah memperhitungkan gaji ketiga belas dan THR.
5. Pada tahun 2018, besaran gaji PNS Daerah yang telah diperhitungkan pada AD dalam formulasi pengalokasian DAU secara nasional adalah sebesar Rp194,95 triliun, yang meliputi penghitungan gaji PNS Daerah dan tunjangan yang melekat untuk 13 bulan, dan gaji keempat belas/THR (sebesar Rp11,2 triliun).
6. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas,  daerah sudah bisa menganggarkan THR dan gaji ke-13 dalam APBDnya sejak awal tahun sehingga dapat dilaksanakan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Penyaluran DAU ke daerah dilaksanakan pada hari kerja pertama untuk bulan Januari dan satu hari kerja sebelum hari kerja pertama bulan berikutnya, sebesar 1/12 dari pagu alokasi.

Sampai tanggal 11 Juli 2018, telah dilaksanakan penyaluran DAU sebesar Rp234,05T (58,3%) dari pagu sebesar Rp401,49T triliun. Sebagian pagu DAU belum dapat disalurkan karena :

• Penundaan penyaluran DAU atas keterlambatan penyampaian Laporan Informasi Keuangan Daerah (IKD) berupa data perkiraan belanja operasi, belanja modal, transfer bagi hasil pendapatan, dan transfer bantuan keuangan untuk 12 bulan, laporan posisi kas bulanan, serta ringkasan realisasi APBD bulanan.
• Penundaan penyaluran DAU atas keterlambatan menyampaikan laporan belanja infrastruktur.

Selain itu, penyaluran DAU juga dilakukan untuk penyelesaian kewajiban Daerah sebagai berikut:

• Tunggakan pinjaman daerah,
• Hibah dari daerah induk kepada daerah otonom baru, dan
• Tunggakan iuran jaminan kesehatan terhadap BPJS.

Dalam struktur I-Account APBN, DAU dan DBH merupakan jenis transfer dalam kelompok Dana Transfer Umum (DTU). Melalui UU No. 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018, Pemerintah mengarahkan penggunaan DTU minimal sebesar 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah.

Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat tersedianya layanan publik di masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Pemerintah mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaporkan anggaran belanja infrastruktur daerah yang berasal dari DTU paling lambat tanggal 31 Januari 2018. Terhadap daerah yang belum menyampaikan laporan, akan mendapatkan sanksi penundaan penyaluran DAU bulan Maret atau DBH triwulan I sebesar 5%.

Terhadap pemenuhan kewajiban tersebut, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Alokasi Belanja Infrastruktur 2017:

• > 25% DTU : 229 daerah (20 Provinsi, 209 kab/kota)
• < 25% DTU : 313 daerah (14 Provinsi, 299 kab/kota)

2. Alokasi Belanja Infrastruktur 2018, sampai dengan Juli 2018:

• > 25% DTU : 246 daerah (21 Provinsi, 225 kab/kota)
• < 25% DTU : 288 daerah (11 provinsi, 277 kab/kota)
• Daerah telah menyampaikan laporan : 534 daerah
• Daerah yang belum menyampaikan laporan dan masih dikenakan penundaan penyaluran DAU bulan Maret 2018 : 8 daerah

Afirmasi kepada daerah kepulauan dalam perhitungan DAU dilakukan melalui perhitungan wilayah laut dalam alokasi DAU yang dilaksanakan sejak tahun 2008, dengan cara:

• memasukkan luas laut dalam variabel Luas Wilayah sebagai komponen kebutuhan fiskal daerah. Daerah yang memiliki luas laut kebutuhan fiskalnya menjadi lebih besar dibandingkan dengan daerah yang tidak memiliki luas laut (advantage bagi daerah yang berciri kepulauan).

• Meningkatkan bobot luas laut yang dipergunakan dalam perhitungan alokasi DAU. Pada tahun 2008, bobot wilayah laut untuk provinsi sebesar 25% dan kab/kota sebesar 35%, sedangkan pada tahun 2017 bobotnya menjadi 45% untuk Provinsi dan untuk kab/kota menjadi 50%, dan meningkat menjadi 100% pada tahun 2018 baik untuk provinsi maupun untuk kab/kota.

Adanya afirmasi ini dapat meningkatkan alokasi DAU wilayah kepulauan sehingga dapat meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada wilayah tersebut.

Kebijakan dinamisasi DAU dimulai tahun 2017 dan berlanjut pada 2018, berdampak pada kenaikan ataupun penurunan pagu DAU secara nasional sesuai dengan realisasi pendapatan negara.

Adanya kenaikan penerimaan negara akan berakibat pada naiknya pagu DAU nasional dan begitupun sebaliknya, ketika terdapat penurunan penerimaan negara akan berdampak pada turunnya pagu DAU nasional. Jumlah penerimaan negara dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan pencapaian target realisasi penerimaan, baik di atas maupun di bawah target pendapatan yang akan diikuti dengan perubahan pagu DAU setiap daerah.

Dalam menyikapi kebijakan DAU yang bersifat dinamis ini, langkah-langkah yang harus diambil oleh Daerah, antara lain, dengan melakukan:

1. Optimalisasi PAD;
2. Efisiensi belanja daerah, namun dengan tetap memperhatikan prioritas daerah;
3. Penyesuaian sistem kontrak yang fleksibel sehingga dapat dilakukan perubahan/addendum; dan
4. Efisiensi terhadap belanja yang tidak prioritas seperti belanja perjalanan dinas, rapat-rapat, dan belanja operasional lain.

Kebijakan DAU tidak bersifat final (dinamis) merupakan kebijakan pagu DAU yang mengikuti realisasi PDN Neto.

Sebelum tahun 2017, pagu DAU ditetapkan dalam APBN dengan besaran tetap atau tidak mengalami perubahan sampai dengan tahun anggaran berakhir. Kebijakan pagu DAU bersifat final (tetap) sepanjang tahun ini berdampak pada beban keuangan negara ketika terjadi penurunan penerimaan atau tidak tercapainya target penerimaan.

Pada saat terjadi penerimaan negara di bawah target, dibutuhkan langkah-langkah untuk dapat menjaga pelaksanaan APBN tetap kredibel. Salah satu langkah yang ditempuh dengan melakukan efisiensi belanja negara, termasuk belanja TKDD. Alokasi DAU sebagai salah satu komponen belanja TKDD yang dihitung berdasarkan PDN Neto, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan realisasi penerimaan negara tersebut.

Dengan kebijakan ini, Pemerintah dapat menyesuaikan belanja TKDD melalui DAU untuk menjaga pelaksanaan APBN yang lebih kredibel, sustainable, transparan, dan akuntabel.

Dengan kebijakan DAU tidak bersifat final ini, diharapkan dapat mengurangi beban keuangan negara dalam menjaga kondisi keuangan negara agar tetap sehat, namun dengan tetap memperhatikan target-target pembangunan nasional.

DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah, agar dalam rangka pelak`sanaan Desentralisasi setiap daerah mempunyai kemampuan yang relatif sama dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan penyediaan layanan publik.

Sesuai UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pagu alokasi DAU ditetapkan minimal sebesar 26% dari PDN Neto.

Perhitungan alokasi DAU per daerah dilaksanakan berdasarkan formula dengan konsep Alokasi Dasar dan Celah Fiskal (Fiscal Gap), yaitu selisih antara Kebutuhan Fiskal dengan Kapasitas Fiskal.

Sumber data perhitungan DAU menggunakan data yang berasal dari lembaga statistik Pemerintah dan/atau lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Perhitungan alokasi dasar bukan dimaksudkan untuk menutup seluruh kebutuhan belanja gaji PNSD, namun hanya merupakan faktor yang digunakan sebagai tolok ukur belanja daerah.

Dalam APBN tahun 2018, pagu DAU ditetapkan sebesar Rp401,5 triliun (28,7% dari PDN neto), atau naik sebesar Rp2,9 triliun dari realisasi DAU tahun 2017 sebesar Rp398,6 triliun.

TIDAK, karena berdasarkan PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Pasal 41, data yang digunakan dalam penghitungan DAU diperoleh dari lembaga statistik Pemerintah dan/atau lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Data untuk penghitungan alokasi DAU yang bersumber dari daerah hanya berupa data gaji PNSD beserta data pendukungnya untuk Semester I (Januari s.d. Juni) pada tahun penghitungan dan data realisasi APBD dua tahun anggaran sebelumnya (T-2) yang diperoleh dari Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah diaudit BPK.

Berdasarkan PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Pasal 41, data yang digunakan dalam penghitungan DAU diperoleh dari lembaga statistik Pemerintah dan/atau lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Lembaga-lembaga tersebut yaitu Badan Pusat Statistik, Kementerian Dalam Negeri, Badan Informasi Geospasial, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Daerah dan DJPK.

Oleh karena itu, apabila masih terdapat perbedaan antara data yang digunakan dalam perhitungan alokasi DAU dengan data yang dimiliki oleh daerah, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi langsung dengan unit penyedia data terkait untuk melakukan rekonsiliasi data. Namun demikian, hasil rekonsiliasi data tersebut tidak dapat mengubah alokasi DAU yang telah ditetapkan, melainkan untuk perbaikan data dalam perhitungan DAU tahun berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 dan perubahannya tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, penyedia data dalam rangka pengalokasian DAU adalah sebagai berikut:

1. data Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Bruto, dan Indeks Kemahalan Konstruksi berasal dari Badan Pusat Statistik;
2. data Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Darat berasal dari Kementerian Dalam Negeri;
3. data Luas Wilayah Laut berasal dari Badan Informasi Geospasial; dan
4. data formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah berasal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sementara itu untuk data realisasi DBH, realisasi PAD, Total Belanja Daerah Rata-Rata, dan Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah disediakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan laporan yang disampaikan Pemerintah Daerah. Berikut ringkasan jenis data, tahun, dan sumber data.

Untuk alokasi dasar,

• data Belanja PNSD menggunakan data bulan Juni Tahun Anggaran sebelumnya (T-1) dan
• data formasi CPNSD menggunakan data formasi Tahun Anggaran perhitungan alokasi DAU.

Untuk kebutuhan fiskal,

• data Total Belanja Rata-Rata menggunakan data realisasi APBD dua Tahun Anggaran sebelumnya (T-2),
• data Jumlah Penduduk, Luas Wilayah Darat, Luas Wilayah Laut merupakan data T-1,
• data IPM menggunakan data T-2,
• data PDRB per kapita menggunakan data T-2, dan
• data IKK menggunakan data T-1.

Untuk kapasitas fiskal, data PAD dan DBH menggunakan data realisasi T-2.

Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah.

Data yang digunakan untuk perhitungan alokasi dasar terdiri dari :

• Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (termasuk THR dan gaji ke-13 non Tukin/TPP) dan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD).

Data yang digunakan untuk perhitungan kebutuhan fiskal terdiri dari :

• Total Belanja Rata-Rata,
• Jumlah Penduduk,
• Luas Wilayah Darat,
• Luas Wilayah Laut,
• Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK),
• Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan
• Produk Domestik Regional Buroto (PDRB) per kapita.

Sementara itu, data yang digunakan untuk perhitungan kapasitas fiskal  terdiri dari :

• Pendapatan Asli Daerah (PAD),
• Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam, dan
• DBH Pajak.

Perhitungan PDN Neto Pada TA 2018 :

(Sesuai Pasal 11 ayat (9) UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018)

PDN neto dihitung berdasarkan penjumlahan antara penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dikurangi dengan penerimaan Negara yang dibagihasilkan kepada daerah dan persentase tertentu dari pendapatan Negara yang di-earmark.

Penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah meliputi: (a) pendapatan PPh nonmigas; (b) pendapatan PBB;(c) pendapatan CHT; (d) pendapatan SDA migas; (e) pendapatan SDA mineral dan batubara; pendapatan SDA kehutanan; (g) pendapatan SDA perikanan; dan (f) pendapatan SDA panas bumi. Pendapatan negara yang di-earmarked meliputi: (a) pendapatan PNBP K/L; (b) pendapatan BLU; dan (c) penerimaan perpajakan ditanggung pemerintah (DTP).

Perhitungan PDN Neto pada TA 2019 diusulkan perubahan dalam perhitungan PDN Neto.

PDN Neto dihitung berdasarkan penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan faktor pengurang yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Adapun faktor pengurang, terdiri dari: pertama, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (dengan bobot 100 persen) meliputi: (a) dana perimbangan; (b) Dana Insentif  Daerah; (c) Dana Otonomi Khusus Dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan (d) Dana Desa. Kedua, pendapatan negara yang di-earmarked (dengan bobot 100 persen) meliputi: (a) PNBP K/L (earmarked); (b) penerimaan BLU; dan (c) subsidi pajak DTP.

Sesuai Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pagu alokasi DAU ditetapkan minimal sebesar 26% dari Penerimaan Dalam Negeri (PDN) Neto. Sampai dengan tahun 2014 pagu alokasi DAU ditetapkan sebesar 26% dari PDN Neto, kemudian pada tahun 2015 dan tahun 2016 pagu alokasi DAU ditetapkan naik menjadi sebesar 27,7% dari PDN Neto, terakhir tahun 2017 dan tahun 2018 pagu alokasi DAU ditetapkan naik menjadi sebesar 28,7% dari PDN Neto.

Penundaan penyaluran DBH TA 2017 TW IV akan diperhitungkan sebagai Kurang Bayar atau LB DBH  TA 2017 berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan dari hasil pemeriksaan oleh BPK atas LKPP TA 2017. Setelah hasil audit BPK atas penerimaan tersebut didapat, kemudian dialokasikan besaran KB DBH dalam APBN, dan pengalokasian akan dilakukan setelah ditetapkan PMK KB/LB DBH serta penyaluran dilakukan pada tahun anggaran selanjutnya.

Penggunaan DBH CHT diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBH CHT. Penggunaan tersebut untuk 5 program sesuai UU nomor 39 tahun 2007. Dalam PMK 222/PMK.07/2017 secara detail diatur penggunaan DBH CHT minimal 50% untuk bidang kesehatan yang mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dukungan JKN dalam DBH CHT diarahkan pada sisi supply side yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) di daerah sebagai unit layanan kesehatan terdepan dalam Program JKN. Kegiatan bidang kesehatan meliputi:

• kegiatan pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif;
• penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan (dengan prioritas pada fasilitas kesehatan tingkat pertama);
• pelatihan tenaga administratif dan/atau tenaga kesehatan pada Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan;
• pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah atau/atau pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja

Disamping itu, diamanatkan pula untuk melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan DBH CHT dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH CHT per semester kepada DJPK yang selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan terpenuhinya batas minimal alokasi DBH CHT untuk mendukung JKN dan penggunaan DBH CHT sesuai ketentuan.
2. Bilamana tidak terpenuhinya ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi berupa penundaan, penghentian atau pemotongan penyaluran.

Penggunaan DBH DR diatur melalui PP No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi, yang diatur hanya untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Ketentuan ini sangat  membatasi ruang gerak daerah dalam menggunakan DBH DR sehingga banyak terdapat sisa DBH DR di kas daerah kab/kota yang tidak dapat dimanfaatkan. Begitu pula di provinsi (dikarenakan pengalihan kewenangan kehutanan ke provinsi, maka mulai tahun 2017 DBH DR dialokasikan kepada provinsi penghasil).

Oleh karena itu, untuk memperluas ruang gerak bagi Daerah dalam menggunakan DBH DR, dalam UU APBN 2018 diatur perluasan penggunaan DBH DR dengan peraturan pelaksanaannya melalui PMK No. 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi, dan Perdirjen Perimbangan Keuangan Per-1/PK/2018 tentang Prosedur Pembahasan, Format,  dan Standar Rincian Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi diatur ketentuan sebagai berikut:

1. Penggunaan DBH DR oleh provinsi penghasil.

Penggunaan DBH DR digunakan untuk membiayai kegiatan RHL yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan kegiatan pendukungnya. Kegiatan pendukung tersebut, meliputi:

• Perlindungan dan pengamanan hutan;
• Teknologi rehabilitasi hutan dan lahan;
• Pencegahan & penanggulangan kebakaran hutan & lahan;
• Pengembangan perbenihan;
• Penelitian & pengembangan, pendidikan & pelatihan, penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan reboisasi hutan;
• Pembinaan; dan/atau
• Pengawasan dan pengendalian.

2. Penggunaan sisa DBH DR yang terdapat pada kas daerah Kab/Kota s.d. Tahun 2016.

Sisa DBH DR dapat digunakan untuk:

• Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura);
• Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan;
• Penanaman pohon pada Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis, penanaman bambu pada kanan kiri sungai (kakisu), dan pengadaan bangunan konservasi tanah dan air;

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada poin b. dapat dilaksanakan oleh OPD yang ditunjuk oleh Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangan pada bidang terkait.

1. Hasil evaluasi terhadap kebijakan pengalokasian dan penyaluran DBH adalah masih terdapat alokasi KB DBH dan alokasi LB DBH yang cukup besar, yang antara lain disebabkan oleh penetapan alokasi DBH pada tahun berjalan didasarkan atas rencana/target penerimaan negara yang mengacu kepada asumsi ekonomi makro yang ditetapkan dalam UU APBN dan UU APBN-P. Sementara itu, fluktuasi dari produksi, kurs dolar, dan faktor makro ekonomi lainnya yang terjadi dalam tahun berjalan mempengaruhi deviasi realisasi penerimaan negara dengan target di UU APBN dan UU APBN-P tahun berjalan, sehingga deviasi penerimaan negara tersebut akan berdampak terhadap alokasi KB dan LB DBH tahun berkenaan.
2. Oleh karena itu, perencanaan dalam penyusunan target/perkiraan penerimaan negara menjadi hal yang sangat krusial untuk direncanakan dengan baik sehingga deviasi antara realisasi penerimaan negara dengan target penerimaan negara dalam UU APBN dan UU APBN-P tahun dalam rentang yang minimal.

Penyaluran KB DBH akan dilaksanakan setelah dianggarkan dalam UU APBN dan/atau UU APBN-P tahun anggaran berikutnya.

1. DBH bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari penerimaan negara yang dibagihasilkan, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2. Alokasi DBH setiap daerah dibagihasilkan dari rencana penerimaan negara yang dibagihasilkan dalam UU APBN berdasarkan persentase tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ditetapkan dengan peraturan presiden (Perpres) tentang rincian APBN.
3. Perubahan alokasi DBH dalam tahun berjalan dilakukan apabila terdapat perubahan target penerimaan negara yang dibagihasilkan dalam UU APBN-Perubahan tahun berjalan, dan ditetapkan melalui Perpres tentang rincian APBN-P. Perubahan APBN dapat dilaksanakan dengan pertimbangan adanya perubahan asumsi makro paling sedikit 10%.
4. Perubahan alokasi DBH yang terakhir dalam tahun berjalan adalah perubahan alokasi DBH yang sudah didasarkan atas realisasi penerimaan negara selama 9 bulan dan prognosis penerimaan negara selama 3 bulan, perubahan alokasi tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai prognosis realisasi DBH pada tahun berjalan.
5. Realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan pada tahun berkenaan akan diketahui setelah audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun berkenaan dilakukan, realisasi tersebut akan menjadi dasar Menteri Keuangan untuk menghitung realisasi DBH tahun berkenaan. Angka realisasi DBH dimaksud akan diperhitungkan dengan penyaluran DBH yang dilakukan dalam tahun berkenaan, terhadap selisih kurang akan menjadi alokasi kurang bayar DBH dan terhadap selisih lebih akan menjadi alokasi lebih bayar DBH. Alokasi KB dan LB DBH akan ditetapkan melalui PMK.

1. Permasalahan dalam pelaksanaan transfer DBH adalah penyelesaian atas kurang bayar dan lebih bayar DBH.
2. Alokasi dari Kurang Bayar (KB) DBH dan Lebih Bayar (LB) DBH yang cukup besar, maka permasalahan dalam penyelesaian kurang bayar DBH terkait dengan ketersediaan alokasi dalam APBN, sehingga penyelesaian pembayarannya dianggarkan secara bertahap di dalam APBN.
3. Sedangkan penyelesaian atas perhitungan LB DBH yang dilakukan dengan pemotongan penyaluran DBH tahun berjalan juga mendapat resistensi yang cukup kuat dari daerah karena akan mempengaruhi ruang fiskal di daerah. Karenanya pemotongan LB DBH dilakukan dengan memperhatikan kapasitas fiskal di daerah dan dilakukan secara bertahap.

a. Pelaksanaan skema Padat Karya Tunai yang didanai dari Dana Desa diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan asumsi perhitungan yang digunakan, yaitu:
1) Dana Desa dipergunakan untuk kegiatan pembangunan sebesar 80%;
2) Jumlah proyek kegiatan fokus pada 2 – 5 kegiatan;
3) Besaran upah minimal 30% – 40% dari nilai proyek (pembangunan fisik); dan
4) Durasi pekerjaan antara 55 hari s.d. 150 hari.

b. Dengan dasar tersebut, didapatkan dampak kegiatan Padat Karya Tunai secara nasional sebagai berikut:
1) Menyerap tenaga kerja antara 9,04 juta jiwa – 11,8 juta jiwa;
2) Meningkatkan pendapatan masyarakat antara Rp13,12 triliun – Rp17,5 triliun;
3) Meningkatkan daya beli masyarakat antara Rp9,1 triliun – Rp12,2 triliuin;
4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi 0,09% – 0,12%; dan
5) Menurunkan kemiskinan hingga 355 ribu jiwa.

c. Selain itu, perubahan strategi penggunaan Dana Desa menjadi Padat Karya Tunai diharapkan dapat memberikan dampak sosial, sebagai berikut:
1) Menumbuhkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat;
2) Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya lokal di desa;
3) Menurunkan jumlah balita kurang gizi (stunting) di Desa;
4) Meningkatkan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial-ekonomi; dan
5) Mengurangi arus migrasi dan urbanisasi.

d. Perubahan skema penyaluran Dana Desa yang memungkinkan Dana Desa tahap I dapat disalurkan paling cepat pada bulan Januari diharapkan dapat memacu percepatan pelaksanaan Dana Desa pada awal tahun anggaran, sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat desa.

e. Selain itu, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, penyaluran Dana Desa tetap berdasarkan pada kinerja penyerapan anggaran dan capaian output. Hal ini menjadi penting agar Dana Desa benar-benar dapat tepat sasaran sesuai dengan tujuannya untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk meningkatkan penyerapan Dana Desa telah dilakukan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:
a. Sejak Tahun 2017, penyaluran Dana Desa dilakukan melalui 171 KPPN di daerah, dengan tujuan memperpendek proses penyampaian dokumen dan memperkuat pengawasan di daerah.
b. Melakukan Sosialisasi/bimbingan teknis pengelolaan Dana Desa, termasuk meningkatkan penyerapan Dana Desa, melalui media pemberian buku pedoman, yakni buku Pintar dan buku Saku Dana Desa, serta Desiminasi Dana Desa.
Pada tahun 2017 telah dilaksanakan desiminasi di 14 lokas,i dan tahun 2018 ini akan dilaksanakan di 71 lokasi.
c. Mendorong Bupati/Walikota untuk melakukan fasilitasi kepada Desa dalam penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa dan pelaporan realisasi penyerapan dana dan capaian output agar Dana Desa dapat disalurkan tepat waktu, terserap dan menghasilkan output yg optimal.
d. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program Padat Karya Tunai di Desa dan mengoptimalkan penyerapan Dana Desa, telah dilakukan perbaikan penyaluran melalui revisi PMK 50/PMK.07/2017 dengan PMK Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Perubahan pola penyaluran Dana Desa yang memungkinkan Dana Desa tahap I dapat disalurkan paling cepat pada bulan Januari diharapkan dapat memacu percepatan pelaksanaan Dana Desa pada awal tahun anggaran, sehingga penyerapan Dana Desa bisa lebih optimal dan manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat desa secara langsung.

a. Skema Padat Karya Tunai, yang selanjutnya disebut cash for work pada dasarnya adalah pola pelaksanaan Dana Desa yang berbentuk padat karya yaitu bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dengan memberikan honorarium (upah) langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat, baik secara harian maupun mingguan, dalam rangka memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

b. Program Padat Karya Tunai merupakan bagian dari strategi pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa didasarkan atau dilatarbelakangi pada pertimbangan sebagai berikut:
1) Dana APBN yang mengalir ke desa dalam 3 tahun terakhir semakin meningkat dan telah mencapai Rp287,4 triliun, yang terdiri dari Dana Desa Rp127,8 triliun, Alokasi Dana Desa (ADD) Rp103,4 triliun, PKH Rp16,5 triliun, dan Rastra Rp39,9 triliun. Selanjutnya, dari keempat jenis pendanaan tersebut, anggaran yang mengalir ke desa pada tahun 2018 mencapai Rp107,46 triliun.
2) Kemiskinan di perdesaan mengalami penurunan, dari 17,89 juta orang penduduk miskin (14,09%) di tahun 2015, menurun menjadi 16,31 juta orang (13,47%) pada tahun 2017. Dengan kata lain, penurunan jumlah penduduk miskin pada periode tersebut adalah sebanyak 1,58 juta jiwa atau sebesar 9,69% dari total penduduk miskin.
3) Meskipun diakui telah memberikan dampak yang positif bagi pembangunan di desa, besaran Dana Desa yang terus meningkat, serta diikuti dengan perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik (jalan, jembatan, embung, polindes, dll) sebagai output dari Dana Desa, dirasa masih belum optimal dalam mendukung akselerasi penurunan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan peningkatan daya beli.
4) Dalam rangka memperluas penciptaan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat desa, dan menaikkan permintaan agregat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan desa, dan kesenjangan antardesa, maka Presiden Jokowi mengarahkan agar pemanfaatan Dana Desa pada tahun 2018 khususnya di bidang pembangunan sarana dan prasarana desa dilakukan melalui skema padat karya tunai atau cash for work.

c. Tujuan Program Padat Karya Tunai di Desa ini, antara lain:
1) menciptakan dan memperluas kesempatan kerja di desa;
2) memupuk rasa kebersamaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat Desa;
3) meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat Desa;
4) meningkatkan akses masyarakat miskin, perempuan, anak, dan kelompok marginal kepada pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan;
5) menekan jumlah penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin; dan
6) membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi di Desa.

d. Selanjutnya, guna mendukung pelaksanaan padat karya tunai dan sesuai dengan SKB 4 Menteri (Menteri Keuangan, Menteri Desa PDTT, Menteri Dalam Negeri, Bappenas) Nomor 140-8698 Tahun 2017, Nomor 954/KMK.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017 dan Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017 tanggal 18 Desember 2017, Kementerian Keuangan diberikan mandat untuk melakukan penyesuaian kebijakan penyaluran Dana Desa menjadi paling cepat pada bulan Januari, sehingga pelaksanaan padat karya tunai dapat dimulai sejak awal tahun anggaran.
Atas dasar itu, Kementerian Keuangan telah melakukan penyesuaian kebijakan penyaluran Dana Desa untuk mendukung penganggaran program Padat Karya Tunai di Desa dengan melakukan revisi kedua PMK 50/PMK.07/2017 menjadi PMK Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Kegiatan Padat Karya Tunai dilaksanakan secara terintegrasi, baik pendanaan di tingkat pusat maupun daerah termasuk didalamnya bantuan sosial lainnya, sebagai berikut:

a. Dana Desa
1) Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola, sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara mandiri oleh desa, dengan tidak dikontrakkan kepada pihak ketiga/kontraktor.
2) Pelaksanaan kegiatan Padat karya Tunai di Desa yang menggunakan Dana Desa dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan dalam penetapan harga satuan kegiatan/hari orang kerja (HOK) mengacu pada peraturan Bupati/Walikota Tentang Harga Satuan Biaya setempat.
3) Pemenuhan 30% HOK dari keseluruhan alokasi kegiatan pembangunan Desa dilaksanakan oleh seluruh Desa penerima dana desa.

b. Anggaran Kementerian/Lembaga
Sumber Dana yang berasal dari Kementerian/lembaga yang dapat digunakan untuk kegiatan padat karya tunai di desa tahun 2018 dapat berbentuk:
1) Bantuan Pemerintah (Swakelola oleh K/L (DIPA Pusat) Tugas Pembantuan (TP) danBantuan Sosial.
2) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai di Desa yang menggunakan sumber dana dari Kementerian/ Lembaga dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Anggaran Pemerintah Daerah
Sumber Dana yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat berbentuk:
1) Pendanaan dari Kabupaten/Kota dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan bagian pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta bantuan keuangan APBD lainnya kepada Desa;
2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten/Kota kepada Desa untuk membiayai kegiatan padat karya tunai.
3) Pelaksanaan program/kegiatan padat karya tunai di Desa yang dibiayai dengan APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten/Kota dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana kita ketahui, untuk mendukung pelaksanaan cash for work, Pemerintah telah mengubah pola penyaluran Dana Desa dari 2 tahap menjadi 3 tahap, dengan penyaluran tahap I yang dapat dilaksanakan mulai bulan Januari.
Sampai dengan tanggal 27 Februari 2018, terdapat 178 daerah dengan 29.277 desa yang telah disalurkan Dana Desa dengan besaran Dana Desa Rp4,81 triliun. Sebagian dari Dana tersebut telah digunakan untuk melaksanakan cash for work, dan telah dapat dinikmati sebagai upah bagi masyarakat desa.

Agar tidak terjadi penyelewengan dalam penggunaan Dana Desa, dan dalam rangka pengawasan Dana Desa, Pemerintah pusat juga melakukan sinergi antarkementerian maupun dengan daerah, dimana untuk pengawasan pelaksanaan dana desa, akan dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah, baik pusat maupun daerah secara berjenjang dengan memberdayakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), para Camat, SKPD pembina Desa, aparat pengawas fungsional yang ada, serta pendamping desa.

a. Pemerintah menyiapkan pedoman umum pelaksanaan padat karya yang berasal dari pendanaan K/L dan dari Dana Desa (Sesuai dengan SKB 4 menteri).
b. Telah ditetapkan PMK berkaitan dengan penyaluran Dana Desa tahap I di bulan Januari (PMK Nomor 225/PMK.07/2017).
c. Telah ditetapkan lokasi percontohan pelaksanaan padat karya tunai dan penanganan stunting di Desa pada 1.000 Desa di 100 Kabupaten/Kota, dengan mempertimbangkan tingginya tingkat stunting, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan, dan tingkat perkembangan Desa yang masuk dalam kategori Desa Tertinggal dan Desa Berkembang, serta diutamakan adalah Desa yang menjadi kantong Tenaga Kerja Indonesia.
d. Selain itu, dari 100 Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi percontohan, terdapat 10 Kabupaten yang menjadi lokasi prioritas yaitu Kab. Rokan Hulu, Kab. Lampung Tengah, Kab. Cianjur, Kab. Brebes, Kab. Pemalang, Kab. Lombok tengah, Kab. Ketapang, Kab. Gorontalo, Kab. Maluku tengah, dan Kab. Lanny Jaya.
e. Membentuk tim koordinasi di tingkat pusat, daerah dan di Desa.

a. Sebagaimana tertuang di dalam SKB 4 menteri, Kementerian Desa PDTT bertanggung jawab untuk memfasilitasi penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa paling sedikit 30% wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat.
b. Upah kerja diberikan secara langsung kepada warga Desa yang terlibat kegiatan Padat Karya Tunai secara harian atau mingguan.
c. Batas Bawah dan Batas Atas Upah/HOK ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Desa mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota. Adapun Batas Atas Upah/HOK di bawah Upah Minimum Provinsi. Besaran upah/HOK lebih lanjut akan diatur oleh Peraturan Bupati/Walikota.

a. Bottom up planning, artinya kegiatan harus benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat, dan masyarakat sendiri yang mengelolanya;
b. Mengutamakan prinsip musyawarah (mufakat);
c. Memilih dan menetapkan beberapa (3 s.d 4) program dan kegiatan yang sangat dibutuhkan dan paling prioritas;
d. Mengidentifikasi potensi sumber daya lokal yang tersedia;
e. Menentukan lokasi berdasarkan prioritas pembangunan desa;
f. Mengidentifikasi jenis kegiatan antara lain:
1) Pembangunan sarana dan prasarana desa (embung, jalan, irigasi, dll);
2) Pembangunan Pelayanan Sosial Dasar; dan
3) Pembangunan Sarana Ekonomi Desa (Pasar Desa dll).
g. menganggarkan kegiatan-kegiatan yang bersifat padat karya dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes yang disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD.

a. bersifat swakelola, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara mandiri oleh Desa dan tidak dikontrakkan kepada pihak lain;
b. menggunakan sebanyak-banyaknya tenaga kerja setempat, atau bersifat padat karya sehingga bisa menyerap tenaga kerja (labor intensive) dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja;
c. menggunakan bahan baku atau material setempat (local content).

Jenis Kegiatan padat karya dapat dilakukan melalui:
a. Pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana prasarana perdesaan sesuai dengan daftar kewenangan Desa, antara lain: perbaikan alur sungai dan irigasi, pembangunan dan/atau perbaikan jalan dan jembatan skala Desa, tambatan perahu;
b. pemanfaatan lahan tidur untuk meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan; atau
c. kegiatan produktif lainnya yg memberikan nilai tambah kepada masyarakat dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada dan sifatnya berkelanjutan.

Sasaran tenaga kerja Skema padat karya tunai terutama ditujukan untuk kelompok masyarakat desa yang termasuk pada kategori:
a. Penganggur, yaitu penduduk yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan,
b. Setengah Penganggur, yaitu penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (<35 jam seminggu) atau masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan c. Penduduk Miskin, yaitu yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan

Padat karya tunai (Cash for work) merupakan salah satu bentuk kegiatan padat karya yang diharapkan bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dengan memberikan honorarium (upah) langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat secara harian maupun mingguan, dalam rangka memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan prinsip ini, maka dana desa tidak akan mengalir keluar desa tapi justru berputar di desa itu sendiri, sehingga memberikan sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat setempat.

Perubahan Peraturan Desa tentang APBDes dapat dilakukan apabila terjadi:
a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
b. keadaan yang menyebabkan SilPA tahun sebelumnya harus digunakan;
c. penambahan dan/atau pengurangan pendapatan desa pada tahun berjalan.

Perbedaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terdapat pada sumber dananya. Dana Desa bersumber dari APBN, sedangkan Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD yaitu minimal sebesar 10% dari DAU ditambah DBH.

Tidak boleh, sesuai dengan Pasal 81 PP No 47 Tahun 2015 tentang Pearturan Pelaksanaan UU 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa gaji dan tunjangan kepala desa serta perangkat desa bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).

a. Penyaluran RKUN-RKUD dalam 3 tahap:
1) Tahap I = 20 % (Paling cepat bulan Januari paling lambat minggu ketiga bulan Juni)
Persyaratan Penyaluran:
• Perda APBD;
• Perkada tatacara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa
2) Tahap II = 40% (Paling cepat bulan Maret paling lambat minggu keempat bulan Juni)
Persyaratan Penyaluran:
• Laporan realisasi penyaluran TA sebelumnya;
• Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output TA sebelumnya.
3) Tahap III = 40% (Bulan Juli)
Persyaratan Penyaluran:
• Laporan realisasi penyaluran DD s.d Tahap II rata-rata telah disalurkan 75%;
• Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output TA sebelumnya s.d Tahap II rata-rata 75% dan 50%.

b. Penyaluran RKUD-RKD dalam 3 tahap:
1) Tahap I = 20 % (Paling cepat bulan Januari paling lambat minggu ketiga bulan Juni)
Persyaratan Penyaluran: Perdes APBDes;
2) Tahap II = 40% (Paling cepat bulan Maret paling lambat minggu keempat bulan Juni)
Persyaratan Penyaluran: Laporan realisasi penyerapan dan capaian output TA sebelumnya.
3) Tahap III = 40% (Bulan Juli)
Persyaratan Penyaluran: Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output TA sebelumnya s.d Tahap II rata-rata 75% dan 50%.

Pembagian Dana Desa Tahun 2018 dilakukan melalui:
a. Menurunkan porsi yang dibagi rata, dari 90% menjadi 77% dari pagu DD;
b. Alokasi afirmasi untuk desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi sebesar 3% dari pagu DD;
c. meningkatkan porsi Dana Desa yang dibagi berdasarkan formula dari 10% menjadi 20%; dan
d. mengubah bobot masing-masing variabel pada alokasi formula yang pro pada kemiskinan.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
a. Penggunaan Dana Desa untuk Bidang Pembangunan Desa diarahkan untuk Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan:
1) Sarana Prasarana Desa,
2) Sarana Prasarana Sosial Pelayanan Dasar,
3) Sarana Prasarana Usaha Ekonomi Desa,
4) Sarana Prasarana Pelestarian Lingkungan Hidup, dan
5) Sarana Prasarana lainnya.
b. Penggunaan Dana Desa untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa diarahkan untuk:
1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa,
2) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa, Pengembangan ketahanan masyarakat Desa,
3) Pengembangan ketahanan masyarakat Desa,
4) Pengembangan sistem informasi Desa,
5) Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas

a. menyempurnakan formula pengalokasian dana desa;
b. fokus yang lebih besar pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, yaitu dengan melakukan penyesuaian bobot variabel jumlah penduduk miskin dan luas wilayah;
c. meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa dengan melakukan penyaluran secara bertahap berdasarkan pada kinerja pelaksanaan;
d. mempertajam prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan penyediaan infrastruktur dasar, serta memperluas kesempatan kerja.

a. Pendapatan asli Desa:
hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
b. Alokasi Dana Desa dari APBN.
c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota (paling sedikit 10%).
d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota (minimal 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK).
e. Bantuan keuangan dari APBD Prov dan APBD Kab/Kota.
f. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Sasaran
• Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
• Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan Dana Desa
• Meningkatkan pelayanan publik di desa,
• Mengentaskan kemiskinan,
• Memajukan Perekonomian Masyarakat,
• Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan
• Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal-usul dan/atau hak tradisional.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

1. Tahap I sebesar 50% disalurkan paling cepat bulan Februari setelah daerah menyampaikan:

• Perda APBD Tahun Berjalan;
• Rencana DID tahun Berjalan;
• Realisasi Penyerapan DID Tahun Anggaran Sebelumnya.

Penyampaian data tersebut paling lambat akhir bulan Februari.

1. Tahap II sebesar 50% disalurkan paling cepat bulan Juli setelah daerah menyampaikan Laporan Realisasi penyerapan DID Tahap I paling sedikit 70%. Penyampaian data realisasi tahap I paling lambat akhir Agustus.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN 2018, penggunaan DID diserahkan diskresinya kepada pemerintah daerah dan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Pemanfaatan DID dapat berupa: (i) penyediaan layanan dasar publik, (ii) pembangunan, termasuk rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang pemerintahan, atau (iii) peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan di daerah.

Alokasi DID diberikan tahun 2018 diberikan kepada 313 daerah, terdiri dari 18 provinsi, 235 kabupaten, dan 60 kota. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Di samping alokasi untuk kategori kinerja, tambahan alokasi daerah juga diberikan kepada 18 daerah terbaik dari 313 daerah penerima DID yaitu, kepada 3 daerah provinsi terbaik, 5 daerah kota terbaik, dan 10 daerah kabupaten terbaik, berkisar antara Rp5 miliar sampai dengan Rp25 miliar.

Untuk mendapatkan DID masing-masing daerah harus memenuhi:

1. kriteria utama, yaitu:

• opini BPK atas LKPD Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
• penetapan Perda APBD tepat waktu; dan
• Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui e-procurtment

1. Memiliki nilai kinerja melawati passing grade BB untuk kategori kinerja:

• Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan
• Pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur
• Peningkatan kesejahteraan masyarakat

1. mendapatlan penilaian dan penghargaan dari kementerian/teknis untuk:

• Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
• Perencanaan Daerah;
• SAKIP;
• Inovasi Daerah;
• Kemudahan Usaha.

1. Penguatan peran DID sebagai instrumen insentif dalam sistem transfer ke daerah.
2. Meningkatkan pagu anggaran DID agar lebih signifikan dalam menstimulasi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, pelayanan pemerintahan umum, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Mengalokasikan DID kepada prov, kab/kota berdasarkan kriteria utama dan kategori kinerja.
4. Penggunaan DID disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

1. DID adalah dana yang dialokasikan dalam APBN untuk memberikan penghargaan (reward) kepada provinsi, kabupaten, dan kota yang mempunyai kinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, pelayanan pemerintahan umum, serta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat
2. Tujuan DID antara lain untuk mendorong agar pemerintah daerah dapat meningkatkan:

• Tata kelola Keuangan Daerah
• kualitas kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah;
• kualitas pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur;
• kualitas pelayanan pemerintahan umum;
• kesejahteraan masyarakat;

Kemudahan berusaha di daerah

Pemda dapat melakukan updating data apabila terjadi perubahan. Namun yang perlu diperhatikan adalah perubahan tersebut memiliki dan didukung payung hukum yang jelas, misalnya karena adanya Perda APBD Perubahan atau Perkada Perubahan Penjabaran APBD.

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN IKD DAN PENGENAAN SANKSI

Boleh dan bahkan dianjurkan, agar tidak terlalu membebani anggaran perjalanan dinas dalam APBD. Yang penting dokumen IKD tersebut disampaikan secara lengkap dan tepat waktu serta memenuhi aspek legalitas (tandatangan Pejabat berwenang dan cap dinas).

Penyampaian IKD dilakukan secara hardcopy (dokumen dengan format yang telah ditetapkan) dan softcopy (unggahan data melalui aplikasi SIKD dengan elemen yang telah ditentukan). Untuk keperluan pengunggahan tersebut pada masing-masing Pemda terdapat pegawai/tenaga yang ditunjuk sebagai operator SIKD.

1. Lebih mendorong kepatuhan Daerah dalam menyampaikan IKD melalui aplikasi SIKD;
2. Masih mempertahankan kewajiban penyampaian IKD secara dokumen (hardcopy) guna memenuhi aspek legalitas dan keperluan verifikasi data.

Batas waktu penyampaian data bulanan APBD paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Dalam hal tanggal 20 jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, maka batas waktu penyampaiannya adalah pada hari kerja berikutnya.

Sanksi bagi Pemda yang tidak menyampaikan laporan bulanan APBD secara lengkap dan tepat waktu adalah dapat dikenakan penundaan penyaluran DAU atau DBH bulan berikutnya, dengan nilai paling tinggi 50% dari nilai DBH atau DAU tahap penyaluran sesuai ketentuan.

Besaran penundaan penyaluran DBH atau DAU ditetapkan dengan mempertimbangkan:

1. Kemampuan keuangan daerah; dan/atau

Tingkat kepatuhan daerah dalam penyampaian data Perkiraan Belanja.

Sejak tahun 2016, pemerintah menerapkan kebijakan konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam Bentuk Nontunai. Untuk keperluan tersebut, Pemda diwajibkan menyampaikan laporan bulanan berupa Laporan Realisasi APBD, Laporan Posisi Kas, dan Perkiraan Belanja untuk 12 bulan.

Pengaturan teknisnya ada di PMK No.235/PMK.07/2016 yang telah diubah, terakhir dengan PMK Nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam Bentuk Nontunai.

Sanksi bagi Daerah yang bersangkutan adalah berupa penundaan penyaluran Dana Perimbangan sebesar 25% dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang disalurkan setiap bulan. Apabila Daerah tidak mendapatkan DAU, maka penundaan dilakukan sebesar 25% dari jumlah DBH Pajak Penghasilan yang disalurkan pada tahun berjalan.

Prosesnya didahului dengan surat peringatan yang terbit paling lambat 15 hari setelah batas waktu penyampaian IKD, dan pengenaan sanksi paling lambat 30 hari sejak diterbitkannya surat peringatan.

Batas waktu penyampaian IKD diatur sebagai berikut:

1. APBD : tanggal 31 Januari tahun berjalan
2. Perubahan APBD: 30 hari setelah ditetapkannya Perda APBD-P
3. Laporan Realisasi Semester I: 30 hari setelah berakhirnya semester

Laporan Pertanggungjawaban APBD: tanggal 31 Agustus tahun berikutnya.

Sesuai regulasi di atas, jenis IKD yang harus disampaikan oleh Pemda antara lain:

1. APBD
2. Perubahan APBD
3. Laporan Realisasi Semester I APBD
4. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, yang terdiri dari:

• Realisasi APBD
• Neraca
• Laporan Arus Kas
• Catatan atas Laporan Keuangan

Dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Kewajiban penyampaian IKD adalah sesuai amanat:

1. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP 65 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan SIKD.

Pemda wajib menyampaikan kembali ADK Gaji sesuai dengan Rekap Gaji dan Tunjangan PNSD yang telah diunggah dalam bentuk PDF pada Aplikasi SIKD Nasional (Core SIKD).

Hardcopy Rekap Gaji dan Tunjangan PNSD sebagaimana dimaksud pada Lampiran V tersebut di atas disampaikan :

1. Setiap semester paling lambat tanggal 5 (lima) bulan Juni tahun berjalan untuk hardcopy Rekap Gaji dan Tunjangan PNSD bulan Januari sampai dengan bulan Juni.
2. Setiap semester paling lambat tanggal 5 (lima) bulan Desember tahun berjalan untuk hardcopy Rekap Gaji dan Tunjangan PNSD bulan Juli sampai dengan Desember.
3. Dalam hal tanggal 5 (lima) bertepatan dengan hari libur, penyampaian Rekap Gaji dan Tunjangan PNSD dilakukan 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Rekap Gaji dan Tunjangan PNSD sebagaimana dimaksud pada Lampiran V diunggah dalam bentuk PDF pada aplikasi SIKD Nasional (Core SIKD).

Hardcopy Rekap Gaji dan Tunjangan PNSD sebagaimana dimaksud pada Lampiran IV tersebut diatas disampaikan:

1. Setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) setelah dilakukan pembayaran Gaji dan Tunjangan PNSD.
2. Setiap semester paling lambat tanggal 5 (lima) bulan Juni tahun berjalan untuk hardcopy Rekap Gaji dan Tunjangan PNSD bulan Januari sampai dengan bulan Juni.
3. Setiap semester paling lambat tanggal 5 (lima) bulan Desember tahun berjalan untuk hardcopy Rekap Gaji dan Tunjangan PNSD bulan Juli sampai dengan Desember.
4. Dalam hal tanggal 5 (lima) bertepatan dengan hari libur, penyampaian Rekap Gaji dan Tunjangan PNSD dilakukan 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Rekap Gaji dan Tunjangan PNSD sebagaimana dimaksud pada Lampiran IV diunggah dalam bentuk PDF pada aplikasi SIKD Nasional (Core SIKD).

a. ADK Gaji disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) sebelum tanggal pembayaran gaji dan Tunjangan PNSD.
b. Dalam hal tanggal 25 (dua puluh lima) bertepatan dengan hari libur, penyampaian ADK Gaji dilakukan pada hari kerja terakhir sebelumnya.

Solusinya adalah Pemda dapat mengunduh file ADK dari Aplikasi Agen SIKD dalam bentuk XML yang terkompresi, kemudian mengunggah ADK tersebut ke dalam Aplikasi SIKD Nasional (Core SIKD).

Bagi Pemda yang belum menggunakan aplikasi SIM Gaji PT. TASPEN dalam melaksanakan pembayaran gaji-nya, maka rekonsilisasi secara elektronik masih dapat dilakukan dengan cara menyesuaikan query sistem yang ada dengan query aplikasi SIKD Nasional (CORE SIKD) yang dikelola oleh DJPK, untuk proses penyesuaian query dapat menghubungi Subdit TI Dit EPIKD.

Kegiatan konsolidasi data gaji PNSD untuk perhitungan alokasi dasar DAU pada tahun 2018 ini telah mulai dilakukan dengan cara elektronik melalui aplikasi SIKD Nasional (CORE SIKD), sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan nomor SE-2/PK/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah Data Pegawai Negeri Sipil Daerah Secara Elektronis Melalui Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Namun demikian, untuk menjamin ketersediaan data gaji PNSD secara tepat waktu sesuai jadwal pembahasan perhitungan alokasi DAU Tahun 2019, proses Rekonsiliasi Data Gaji PNSD Semester I (Januari s.d. Juni Tahun 2018) secara MANUAL masih tetap diperlukan, mengingat masih terdapat lebih dari 50 pemda yang sistem pembayaran gaji PNSD-nya belum menggunakan Simda Gaji PT. TASPEN Persero.

1. Pendanaan dekonsentrasi/tugas pembantuan dialokasikan dari APBN Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga.
2. Untuk membiayai program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah.
3. Program dan kegiatan dekonsentrasi/tugas pembantuan dituangkan dalam RKA K/L melaui DIPA K/L.
4. Tidak diperkenankan mensyaratkan adanya dana pendamping (cost sharing) atau sebutan lainnya yang membebani APBD.
5. Pembebanan APBD hanya digunakan untuk mendanai urusan daerah yang disinergikan dengan program dan kegiatan dekonsentrasi/ tugas pembantuan.
6. Kementerian/Lembaga memberitahukan kegiatan dekonsentrasi/tugas pembantuan kepada gubernur/bupati/walikota sebelum pelimpahan/ penugasan dalam rangka mendukung terwujudnya sinergitas pusat dan daerah.
7. Gubernur/bupati/walikota memberitahukan kepada DPRD saat pembahasan RAPBD rencana penyelenggaraan dekonsentrasi/tugas pembantuan.
8. Pengelolaan anggaran dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Penyaluran dana tugas pembantuan dilakukan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

Pertanggungjawaban dana tugas pembantuan dilakukan oleh pemerintah daerah (provinsi/kab/kota yang menerima tugas pembantuan) kepada Kementerian/Lembaga yang menugaskan.

Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan. Kegiatan Tugas Pembantuan dialokasikan untuk kegiatan bersifat fisik, antara lain pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta kegiatan fisik lain yang menambah nilai aset pemerintah.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Penyaluran dana dekonsentrasi dilakukan oleh Bendahara Umum Negara atau kuasanya melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

Pertanggungjawaban dana dekonsentrasi dilakukan oleh provinsi kepada Kementerian/Lembaga yang menugaskan.

Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Kegiatan dekonsentrasi yang dibiayai adalah bersifat nonfisik, antara lain berupa sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey, pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu.

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 248 Tahun 2010.

Langkah yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mendorong daerah melakukan penyerapan anggaran dan agar pemda bisa lebih optimal dalam mengendalikan posisi kas yang wajar, termasuk dana pemda yg disimpan di perbankan adalah:

1. Sesuai ketentuan Peratuan Pemerintah No.56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Pemda yang terlambat menyampaikan Perda APBD dapat dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU).
2. Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 15/2017 ttg APBN 2018 dan PMK No. 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan/atau DAU dalam Bentuk Nontunai, Pemerintah dapat melakukan konversi penyaluran DAU dan/atau DBH ke dalam Surat Berharga Negara (SBN) bagi daerah yg mempunyai posisi kas tidak wajar.
3. Berdasarkan PMK No.93/PMK.07/2016 tentang Konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU sebagaimana telah di revisi dengan PMK No.18/PMK.07/2017, antara lain telah diatur bahwa daerah wajib menyampaikan:
   • laporan posisi kas bulanan.
   • perkiraan belanja operasi, belanja modal, transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan untuk 12 bulan.
   • Ringkasan realisasi APBD bulanan.

Apabila kepala daerah tidak menyampaikan data dimaksud, Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran DBH atau DAU yang dikenakan paling tinggi 50% dari nilai DBH atau DAU sesuai tahap penyalurannya.  Penundaan penyaluran DBH atau DAU tersebut antara lain ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Sesuai ketentuan PMK No. 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah direvisi dengan PMK No. 112/PMK.07/2017 dan PMK No. 225/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, penyaluran Transfer ke Daerah, terutama DAK dan Dana Desa dilaksanakan berdasarkan kinerja penyerapan dana dan capaian output kegiatan dari daerah.

Posisi Simpanan pemda di perbankan secara nasional per Mei 2018 mencapai Rp212,16 T. Jumlah ini lebih rendah sebesar Rp32,34 T (13,23%) dari posisinya pada periode yang sama tahun sebelumnya (Mei 2017) sebesar Rp244,50 T dan posisi dana simpanan pemda per Mei 2018 ini mengalami penurunan sebesar Rp0,25 T (0,12%) dari posisinya pada bulan sebelumnya (April 2018) yang mencapai Rp212,41 T.

Penurunan posisi simpanan pemda Mei 2018 di bandingkan dengan bulan sebelumnya (April 2018) tersebut disebabkan antara lain:

1. adanya realisasi pendapatan daerah Mei 2018 yang lebih rendah daripada realisasi belanja daerah pada bulan Mei 2018, dimana realisasi pendapatan daerah pada bulan Mei 2018 mencapai Rp97,47 T (termasuk dana Tranfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp69,61 T), sementara itu realisasi belanja daerah pada bulan Mei 2018 mencapai Rp97,78 T, naik sebesar Rp37,15 T jika dibandingkan dengan realisasinya pada bulan sebelumnya (April 2018) yang mencapai Rp60,62 T.
2. Peningkatan belanja daerah pada bulan Mei tersebut mengindikasikan bahwa pemda telah mulai merealisasikan belanja operasional maupun belanja modal, diantaranya adalah telah berjalannya proses lelang maupun pelaksanaan kontrak pembangunan di daerah.

Jumlah agregat dana simpanan Provinsi di perbankan pada akhir bulan Mei 2018 mencapai Rp75,67 T, lebih rendah Rp4,37 T (5,46%) dari posisinya pada bulan sebelumnya (April 2018) sebesar Rp80,04 T. Demikian pula, jumlah tersebut lebih rendah Rp2,45 T (3,14%) dari posisinya pada periode yang sama tahun sebelumnya (Mei 2017) sebesar Rp78,12 T.

Jumlah agregat dana simpanan pemda kabupaten di perbankan pada akhir bulan Mei 2018 mencapai Rp105,47 T, lebih tinggi Rp3,26 T (9,37%) dari posisinya pada bulan sebelumnya (April 2018) sebesar Rp102,21 T. Namun demikian, jumlah tersebut lebih rendah Rp25,66 T (19,58%) dari posisinya pada periode yang sama tahun sebelumnya (Mei 2017) sebesar Rp131,15 T.

Jumlah agregat dana simpanan pemda Kota di perbankan pada akhir bulan Mei 2018 sebesar Rp31,02T, lebih tinggi Rp0,86 T (2,86%) dari posisinya pada akhir bulan sebelumnya (April 2018) sebesar Rp30,16T. Jumlah tersebut lebih tinggi Rp1,03 T (4,38%) dari periode yang sama tahun sebelumnya (bulan Januari 2017) sebesar Rp23,45 T. Namun demikian, jumlah tersebut lebih rendah Rp4,21 T (11,96%) dari posisinya pada periode yang sama tahun sebelumnya (Mei 2017) sebesar Rp35,23T.

1. Sesuai tren perkembangan jumlah simpanan pemda di perbankan pada empat tahun terakhir, posisi simpanan pemda di perbankan pada bulan Januari hingga Juni mengalami tren kenaikan. Pada umumnya pola ini karena pada Triwulan I dan II pemda baru dapat merealisasikan belanja operasional, sementara penyerapan belanja modal belum optimal (misalnya proses pemilihan penyedia (pelelangan) masih berjalan, pembebasan lahan yang belum tuntas, dsb). Tren simpanan pemda mulai menurun pada bulan Juli, hal ini karena sudah mulai dibayarkannya tagihan kepada rekanan pengadaan barang/jasa.
2. Adapun posisi tertinggi simpanan pemda di perbankan adalah bulan September. Pada bulan Oktober-Desember, simpanan pemda di perbankan mengalami tren penurunan dan berada pada posisi terendah di bulan Desember. Hal ini menunjukkan bahwa pada triwulan IV, pemda menarik sebagian besar simpanannya di perbankan untuk dipergunakan dalam bentuk realisasi belanja.

Simpanan pemda di perbankan merupakan suatu hal yang wajar, dikarenakan merupakan salah satu bentuk pengelolaan keuangan daerah. Simpanan pemda di perbankan tersebut digunakan oleh pemda untuk melakukan transaksi keuangan daerah, misalnya untuk pembayaran kontrak dengan rekanan, pembayaran gaji pegawai, pembayaran atas pengadaan barang/jasa, penghimpunan pendapatan daerah, dan lain sebagainya. Setiap pemda wajib memiliki Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai sarana transaksi keuangan pemda. Simpanan Pemda di perbankan biasanya dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito.

Dana simpanan Pemda di bank merupakan pendapatan APBD yang belum dapat digunakan untuk mendanai rencana belanja daerah. Hal tersebut antara lain disebabkan karena sebagian kegiatan fisik/proyek belum dilaksanakan, atau kegiatannya sudah dilaksanakan namun belum selesai, sehingga belum dapat dilunasi pembayarannya. Dengan demikian tidak berarti semua simpanan dana Pemda tersebut merupakan dana yang menganggur (dana idle). Sepanjang jumlah dana simpanan tersebut masih sesuai dengan kebutuhan belanja operasi dan belanja modal untuk 3 bulan ke depan, maka hal tersebut masih tergolong wajar.

Sesuai PMK No. 18/PMK.07/2017, daerah yang memiliki simpanan di bank dalam jumlah tidak wajar merupakan daerah yang memiliki Posisi Kas setelah dikurangi perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan untuk kurun waktu 3 (tiga) bulan berikutnya. Simpanan di bank dalam jumlah tidak wajar harus diwaspadai karena berpotensi terjadinya keterlambatan pelaksanaan kegiatan/proyek fisik yang mungkin diperlukan untuk penyediaan infrastruktur pelayanan publik.

Surat Permintaan Penyaluran Hibah dari Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa kepada KPA BUN Pengelolaan Hibah (c.q. Direktur PTNDP).

Surat Permintaan Penyaluran dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Surat Peryataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
2. Berita Acara Pembayaran (BAP).
3. Surat pertimbangan / rekomendasi penyaluran Hibah dari K/L.
4. Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam PHD atau PPH.

1. Dilakukan dengan mekanisme APBN dan APBD.
2. Penyaluran Hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dilaksanakan melalui tata cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
3. Penyaluran Hibah yang bersumber dari PHLN, dilakukan melalui tata cara
   • Pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD;
   • Pembayaran Langsung;
   • Rekening Khusus;
   • Letter of Credit; dan/atau
   • Pembiayaan Pendahuluan.
4. Penyaluran dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan capaian kinerja.
5. Dalam hal Pemda tidak menyediakan dana pendamping atau kewajiban lain yang disyaratkan, penyaluran dana hibah tidak dapat dilakukan.
6. Dalam hal penyaluran hibah melibatkan K/L penyaluran hibah dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari K/L teknis terkait.

Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa membuat dan menyampaikan bukti penerimaan Hibah/Kuitansi kepada KPA BUN Pengelolaan Hibah atas setiap realisasi penyaluran dengan batas waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dana Hibah diterima.

Untuk mendapatkan hibah, Pemerintah Daerah harus memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Kementerian Teknis Pengelola Hibah. Terhadap Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tersebut, akan dilakukan seleksi. Berdasarkan hasil seleksi, Kementerian Teknis mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan terkait besaran hibah dan daftar penerima hibah. Menteri Keuangan berdasarkan usulan yang dimaksud, menerbitkan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH).

Untuk selanjutnya akan dilakukan penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Penyaluran Dana Hibah dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD, dengan didasarkan pada permintaan dari Kepala Daerah setelah kegiatan hibah yang dilaksanakan mendapat verifikasi teknis dari Kementerian/Lembaga selaku Executing Agency

Penerimaan Dalam Negeri (Rupiah Murni) yang dihibahkan mendanai:

1. urusan Pemerintah Daerah atau peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur Pemerintah Daerah;
2. sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban pada APBD;
3. kewenangan Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan berskala nasional atau internasional; dan/atau kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Penerusan Hibah dari Pinjaman Luar Negeri mendanai: kegiatan yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian sasaran program dan prioritas pembangunan nasional.

Penerusan Hibah dari Hibah Luar Negeri  mendanai:

1. urusan Pemerintah Daerah;
2. mendukung program pembangunan nasional; dan/atau
3. spesifik ditentukan oleh calon Pemberi Hibah Luar Negeri

1. Penerimaan Dalam Negeri
2. Pinjaman Luar Negeri; dan/atau
3. Hibah Luar Negeri.

a. Mendanai urusan yang menjadi kewenangan Pemda untuk mendukung prioritas nasional.
b. Penyaluran hibah dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan capaian kinerja.
c. Penilaian capaian kinerja kegiatan oleh K/L selaku executing agency.

Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

Hibah Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Data-data yang telah dikumpulkan dan diverifikasi akan disimpan sebagai database data pada Subdit Data Non Keuangan Daerah sebagai bahan apabila terdapat permintaan data, baik dari pihak internal maupun eksternal.

Proses verifikasi data diawali dengan pengklasifikasian jenis data sesuai pengelompokannya, kemudian dilakukan perbandingan data dengan data sebelumnya atau dilakukan perbandingan data dari sumber data seakunder maupun tersier, kemudian dilakukan analisis terhadap perbandingan data tersebut. Apabila terdapat data-data yang masih kurang valid, akan dilakukan konfirmasi kembali kepada sumber data.

Proses pengumpulan data non keuangan daerah menggunakan 2 (dua) cara, yang pertama adalah pengumpulan data secara langsung kepada sumber data. Metode ini dapat dilakukan dengan membuat surat resmi terkait permintaan data via surat-menyurat, melakukan pertemuan langsung, atau mengambil data langsung pada website sumber data terkait. Metode yang kedua adalah pengumpulan data secara tidak langsung, yakni dengan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan dari sumber data sekunder ataupun tersier dalam rangka mencari data dari sumber data yang lain.

• APBD Murni, paling lambat tanggal 31 Januari tahun berjalan;
• Realisasi APBD Semester I, paling lambat tanggal 30 Juli tahun anggaran berjalan;
• APBD Perubahan, paling lambat 30 hari setelah ditetapkan pada tahun anggaran berjalan; dan
• Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD tahun sebelumnya, paling lambat tanggal 31 Agustus tahun anggaran berjalan.

Pemerintah menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah dengan tujuan untuk :

• Merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional;
• Menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional;
• Merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan pengendalian defisit anggaran; dan
• Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, pinjaman daerah, dan defisit anggaran.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 04/PMK.07/2011, Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan IKD akan dikenai peringatan tertulis oleh Dirjen Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. Dalam hal Pemerintahan Daerah tidak menyampaikan IKD dalam jangka waktu 30 hari setelah terbitnya peringatan tertulis, Dirjen Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menetapkan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Perimbangan setelah koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Sesuai dengan PP Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, bahwa Daerah menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan Daerah kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Informasi Keuangan Daerah tersebut antara lain : APBD dan realisasi APBD Provinsi, Kabupaten, dan kota.

Belanja Infrastruktur Daerah dihitung dari total belanja modal dan belanja pemeliharaan setelah dikurangi belanja dan pemeliharaan untuk aparatur seperti pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung pemerintahan yang mempunyai fungsi utama pelayanan administrasi dan kendaraan dinas.

Sesuai dengan pasal 1 angka 65 PMK Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang dimaksud Infrastruktur adalah fasilitas teknik, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Belanja Infrastruktur yang dimaksud merupakan belanja yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah.

Jika terjadi kendala dalam penggunaan aplikasi agen SINERGI SIKD, hubungi :

• Subdit Teknologi Informasi, Dit. EPIKD, DJPK No. Tlp : (021) 344017
• Bergabung dengan group Facebook Mitra SIKD
• Menghubungi kontak person Tim Teknis SIKD

Email : <it.djpk@kemenkeu.go.id>

<sikd@kemenkeu.go.id>

Status data BELUM FINAL menandakan bahwa status data yang dikirimkan masih dalam bentuk pembahasan atau masih mungkin berubah atau sifat datanya belum siap verifikasi. Jika data telah siap verifikasi maka status data bisa diubah menjadi data FINAL.

Jika terjadi kendala terkait aplikasi SIMPATIK SIKD dapat menghubungi :

Subdit Teknologi Informasi, Dit. EPIKD, DJPK

No.Telp (021) 3440715

Email : <it.djpk@kemenkeu.go.id>

Aplikasi SIMPATIK SIKD akan diupdate secara berkala, jika ada release baru akan diumumkan secara resmi di website DJPK: http://www.djpk.kemenkeu.go.id

Untuk mengetahui aplikasi SIMPATIK SIKD versi terbaru/tersedia :

• Kunjungi di PORTAL CORE SIKD http://www.djpk.kemenkeu.go.id/sikd/
• Klik SIMPATIK SIKD
• Isikan user dan Password
• Pilih menu Unduh Aplikasi (lihat menu sebelah kiri)
• Klik Aplikasi SIMPATIK

Kemudian akan muncul halaman menu SIMPATIK SIKD dan pilih menu aplikasi dan manual.

Apabila terjadi perubahan data, maka Pemda dapat melakukan update data dengan melakukan perubahan status penyusunan laporan. Sebagai contoh jika sudah mengirimkan data dengan status penyusunan ke-1 maka saat membuat data yang baru di bulan yang sama maka status penyusunannya diisi dengan 2. Untuk kemudian dilakukan pengiriman data kembali.

Laporan atau data yang harus dikirim secara periodik setiap bulan adalah sebagai berikut :

• Laporan Posisi Kas Bulanan
• Laporan Perkiraan Belanja
• Scan (pdf) Laporan Posisi Kas
• Scan (pdf) Perkiraan Belanja

Laporan dikirim sekali saja/dikirim lagi jika terjadi perubahan nomor rekening adalah :

Scan (pdf) Rekening Sub Registry.

Laporan atau data Posisi Kas Bulanan dan Perkiraan Belanja Bulanan dikirim ke DJPK melalui aplikasi SIMPATIK SIKD web di <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/simpatik_web>

Laporan atau data yang dapat disusun melalui aplikasi SIMPATIK SIKD adalah sebagai berikut:

• Posisi Kas Bulanan
• Perkiraan Belanja Bulanan

Ya. Untuk menggunakan aplikasi SIMPATIK SIKD pertama kali harus mengunduh paket installer aplikasi SIMPATIK SIKD berupa file zip melalui SIKD Navigator pada web DJPK. Kemudian ekstrak paket installer tersebut untuk menghasilkan sebuah file installer setelah itu file installer SIMPATIK SIKD di-install ke komputer.

Aplikasi SIMPATIK SIKD dapat diunduh di portal SIKD Navigator <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/sikd>

Aplikasi SIMPATIK-Sistem Monitoring Pengendalian Dana Transfer ke Daerah dan Indikasi Kebutuhan daerah adalah aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu Pemda untuk menyiapkan dan mengirimkan data keuangan daerah tertentu yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat (Kementerian Keuangan) terkait dengan data perhitungan dana idle pemerintah daerah sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam bentuk Surat Berharga Negara.

Untuk pengiriman data ke SIKD nasional melalui SINERGI SIKD dapat dikirmkan lebih dari sekali tanpa menghubungi DJPK terlebih dahulu. Namun, data tidak bisa dikirim lagi apabila DJPK sedang melakukan verifikasi atau verifikasi oleh pusat. Secara otomatis data akan dikunci dan tidak bisa dikirim kembali.

Laporan atau data yang dapat dikirim melalui agen SINERGI SIKD adalah sebagai berikut :

• APBD (periode tahunan)
• APBDP (periode tahunan)
• LRA BULANAN (periode bulanan)
• LRA SEMESTERAN (periode semester 1)
• LRA AKHIR TAHUNAN (periode tahunan)
• NERACA (periode semester 1 dan semester 2)
• LAPORAN OPERASIONAL (periode triwulan)
• LAPORAN ARUS KAS (periode tahunan)
• LAPORAN SAL (periode tahunan)
• LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (periode tahunan)
• PFK (periode tahunan)
• LAPORAN DTH/RTH (periode bulanan)
• GENERAL LEDGER (beta)
• PNSD (beta)

Aplikasi SINERGI SIKD akan diupdate secara berkala, jika ada release terbaru akan diumumkan secara resmi di website DJPK http://www.djpk.kemenkeu.go.id

SINERGI adalah aplikasi yang berfungsi untuk mengirimkan Informasi Keuangan Daerah (IKD) ke Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Beragamnya sistem yang diimplementasikan oleh Pemda, membutuhkan adanya sebuah Agen SIKD yang bersifat umum atau dapat digunakan oleh banyak sistem yang digunakan oleh Pemda.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam Bentuk Non Tunai, daerah yang memiliki uang kas dan/atau simpanan di bank dalam jumlah tidak wajar adalah daerah yang memiliki posisi kas saldo positif setelah dikurangi perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan untuk kurun waktu 3 (tiga) bulan berikutnya.

Simpanan pemda diperbankan merupakan bagian yang normal dalam pengelolaan keuangan daerah. Simpanan Pemda diperbankan tersebut digunakan oleh Pemda untuk melakukan transaksi keuangan daerah misalnya untuk pembayaran kontrak dengan rekanan, pembayaran gaji pegawai, pembayaran atas pengadaan barang/jasa, penghimpunan pendapatan daerah, dan sebagainya. Setiap Pemda wajib memiliki Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai sarana transaksi keuangan Pemda. Simpanan Pemda di perbankan biasanya dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Simpanan Pemda di perbankan tidak selalu berarti daerah memiliki dana idle. Dana idle terjadi apabila simpanan tersebut mencapai jumlah yang tidak wajar.

Surplus APBD merupakan selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama. Surplus terjadi bila jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah belanja.

Apabila APBD mengalami surplus tidak selalu berarti daerah tersebut memiliki kelebihan kas, namun hal tersebut terjadi karena anggaran pendapatan daerah lebih besar dari anggaran belanja daerah. Surplus anggaran pendapatan tersebut dapat dianggarkan oleh daerah untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/daerah lain, dan pembentukan dana cadangan (misalnya : untuk dana Pilkada, untuk pembangunan infrastruktur).

Defisit APBD merupakan selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama. Defisit terjadi bila jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah belanja.

Apabila APBD mengalami defisit, defisit tersebut dapat dibiayai dengan penerimaan pembiayaan, termasuk dalam penerimaan pembiayaan tersebut misalnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, penggunaan cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang  dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. SiLPA merupakan dana milik daerah yang bersangkutan, sehingga tidak menimbulkan risiko fiskal seperti halnya pinjaman. Dalam hal APBD mengalami defisit, tidak ada pendanaan khusus yang disalurkan dari APBN kepada daerah untuk menutup defisit tersebut.

Jika angka SILPA-nya negatif berarti bahwa pembiayaan netto belum dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Untuk itu perlu dicari jalan keluarnya. Misalnya dengan mengusahakan sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang lain seperti pencairan dana cadangan, pinjaman dan lain sebagainya, atau dengan mengurangi Belanja dan/atau mengurangi pengeluaran pembiayaan sehingga angka SILPA ini sama dengan nol.

SILPA (dengan huruf I besar/capital) adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Misalnya dalam APBD terdapat defisit anggaran sebesar Rp 100 Miliar, ditutup dengan penerimaan pembiayaan (pembiayaan netto) sebesar Rp 100 Miliar, maka SILPA-nya adalah Rp0, namun jika terdapat defisit anggaran sebesar Rp 100 Miliar dan ditutup dengan penerimaan pembiayaan (pembiayaan netto) sebesar Rp 120 Miliar (SILPA Positif), yang berarti bahwa secara anggaran masih terdapat dana dari penerimaan pembiayaan Rp 20 Miliar yang belum dimanfaatkan untuk membiayan Belanja Daerah dan/atau Pengeluaran Pembiayaan Daerah. SILPA Positif ini perlu dialokasikan untuk menunjang program-program pembangunan di daerah.

SiLPA (dengan huruf i kecil) adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran. Misalnya realisasi penerimaan daerah tahun anggaran 2017 adalah Rp 100 Miliar sedangkan realisasi pengeluaran daerah adalah Rp 90 Miliar, maka SiLPA-nya adalah Rp 10 Miliar.

Beberapa kendala yang umumnya dihadapi daerah sehingga pelaksanaan belanja daerah tidak tepat waktu antara lain :

• penetapan Perda APBD yang terlambat, menyebabkan terlambatnya pelaksanaan kegiatan;
• terjadinya gagal lelang, sehingga pemda harus mengulang proses lelang yang pada akhirnya menghambat penyerapan anggaran dan pencapaian output; dan
• belum selesainya persiapan pelaksanaan kegiatan, misalnya pembebasan tanah.

Berdasarkan data realisasi APBD tahun 2016, realisasi belanja daerah pada semester pertama rata-rata berada pada kisaran 33,32%, dan pada semester kedua realisasi belanja secara rata-rata mencapai 92,02%.

Komposisi belanja daerah dalam APBD 2017 secara nasional terdiri dari :

• Belanja Modal sebesar 21,07%
• Belanja Pegawai sebesar 38,50%
• Belanja barang dan jasa sebesar 22,22% dan
• Belanja lainnya sebesar 18,21%

Komposisi pendapatan daerah dalam APBD 2017 secara nasional terdiri dari :

• Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 24,18%
• TKDD sebesar 66,11% dan
• Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 9,71%

Untuk mengatasi adanya simpanan pemda di perbankan yang tidak wajar, langkah yang dilakukan pemerintah:

•  Pemerintah dapat melakukan konversi penyaluran DAU dan/atau DBH kedalam SBN bagi daerah yang memiliki posisi kas tidak wajar (sesuai ketentuan PMK Nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran DBH dan /atau DAU Dalam Bentuk Non Tunai). Dengan demikian yg dilakukan pemerintah bukan memotong, namun mengkonversi penyaluran DBH dan/atau DAU ke dalam nontunai. Kebijakan konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dilakukan agar Pemda dapat segera memulai melaksanakan kegiatan/proyek fisik dari sejak awal tahun, sehingga realisasi anggaran meningkat dan posisi dana simpanan Pemda di perbankan juga turun.
•  Menerapkan kebijakan penyaluran TKDD berdasarkan kinerja penyerapan dana dan capaian output kegiatan di daerah (sesuai ketentuan PMK No. 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah direvisi dengan PMK No. 112/PMK.07/1017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa).

Dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja di daerah, beberapa langkah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat antara lain:

1. Menerapkan kebijakan pelaksanaan transfer ke daerah berdasarkan kinerja penyerapan anggaran dan output di daerah,
2. Melakukan monitoring posisi kas dan simpanan pemda di perbankan,
3. Memberlakukan sistem reward/punishment. Reward diberlakukan antara lain melalui Dana Insentif Daerah yang diberikan kepada daerah berprestasi berdasarkan beberapa kriteria diantaranya adalah kriteria kinerja keuangan daerah, kinerja keuangan daerah tersebut termasuk total penyerapan (realisasi) belanja. Punishment diberlakukan melalui kebijakan konversi Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum terhadap daerah dengan jumlah simpanan tidak wajar.

Pasal 165 ayat (8) UU No. 28 Tahun 2009 mengatur bahwa tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

PMK Nomor 187/PMK.03/2015 hanya berlaku untuk Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dan tidak mengatur mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah.

Oleh karena itu, masing-masing Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2009 bahwa Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).
Dalam penjelasan UU No. 28 Tahun 2009 juga ditegaskan bahwa jenis pajak yang dapat dipungut oleh Daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Sesuai Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah dan hal tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

UU No. 28 Tahun 2009 mengatur sebagai berikut:

1. Pasal 33 ayat (1) bahwa Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.
2. Pasal 34 bahwa Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, mengatur:

1. Pasal 9 ayat (3) huruf c bahwa Dasar pengenaan Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel untuk Pajak Hotel.
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a bahwa jumlah pembayaran kepada hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c termasuk jumlah pembayaran setelah potongan harga.

Berdasarkan hal tersebut, maka  Pajak Hotel dengan transaksi melalui pihak lain/agen dihitung berdasarkan harga yang dibayarkan oleh pihak lain/agen kepada pihak hotel.

PP Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, mengatur sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Jumlah pembayaran kepada hotel termasuk:
2. jumlah pembayaran setelah potongan harga, dan
3. jumlah pembayaran atas pembelian voucher menginap.

Jumlah yang seharusnya dibayar kepada hotel merupakan voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan Pajak sebesar harga berlaku.

1. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran untuk Pajak restoran. Jumlah pembayaran yang diterima restoran termasuk:
   1. jumlah pembayaran setelah potongan harga, dan
   2. jumlah pembelian dengan menggunakan voucher makanan atau minuman.

Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima restoran merupakan harga jual makanan atau minuman dalam hal voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma.

Pemerintah Daerah tetap dapat memungut PKB atas alat berat dan alat besar selama belum diundangkannya UU pengganti UU Nomor 28 Tahun 2009 atau sampai dengan masa tenggang waktu 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya putusan MK tersebut berakhir (10 oktober 2020).

Apabila setelah masa tenggang waktu 3 (tiga) tahun tersebut telah berakhir dan UU pengganti UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD belum ditetapkan, maka Pemerintah Daerah tidak dapat lagi memungut PKB atas alat berat dan alat besar.

UU No. 28 Tahun 2009 mengatur sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 23, Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
2. Pasal 37 ayat (1) dan (2), bahwa Objek Pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan /atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik yang dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain.

Sesuai Pasal 4A huruf c UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai ditegaskan bahwa jenis pajak yang tidak dikenakan PPN adalah makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya meliputi makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat maupuntidak, termasuk makan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering.

PMK No. 18/PMK.010/2015 tentang Kriteria Jasa Boga atau Katering yang Termasuk Dalam Jenis Jasa yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, mengatur bahwa:

1. Pasal 1 ayat (2), “Jasa Boga atau Katering merupakan jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.”
2. Pasal 2, Tidak ternasuk dalam pengertian jasa boga atau katering yaitu penjualan makanan dan/atau minuman yang dilakukan melalui tempat penjualan berupa toko, kios, dan sejenisnya untuk menjual makanan dan/atau minuman, baik penjualan secara langsung maupun penjualan secara tidak langsung/pesanan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penyerahan makanan/nimuman yang disediakan oleh toko roti (bakery), kios, dan sejenisnya dikenakan PPN sehingga tidak dapat lagi dikenakan Pajak Restoran.

UU No. 23 Tahun 2014 mengatur kewenangan pemberian izin usaha pertambangan MBLB yang merupakan kewenangan provinsi. Sementara UU No. 28 Tahun 2009 mengatur kewenangan pemungutan pajak daerah, dimana pemungutan Pajak MBLB adalah  kewenangan kabupaten/kota. Dengan demikian, walaupun perizinan usaha pertambangan MBLB diterbitkan oleh provinsi, pemungutan pajaknya tetap kewenangan kabupaten/kota.

Pajak Daerah dapat dipungut walaupun kegiatan usaha yang bersangkutan belum memiliki izin usaha karena pajak dimaksud bukan dikenakan atas izin usaha, melainkan dikenakan berdasarkan objek-objek pajak dari masing-masing pajak. Pajak Daerah dapat dipungut apabila Wajib Pajak sudah memenuhi persyaratan objektif dan subjektif sebagaimana diatur dalam UU 28/2009. Walaupun demikian Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mendorong pelaku usaha untuk mengurus izin usaha sesuai kewenangannya.

UU PDRD memberikan diskresi kepada daerah untuk menentukan tata cara penyampaian SPPT baik secara manual maupun menggunakan sistem teknologi dan informasi yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Kepala Daerah, termasuk di dalamnya diatur tentang bukti setor secara elektronik.

SPPT PBB-P2 yang disampaikan secara online merupakan alat bukti hukum yang sah dan dapat dijadikan sebagai dasar penagihan PBB-P2 terutang. Seyogyanya hal tersebut disosialisasikan terlebih dahulu kepada Wajib Pajak dan internal instansi pemungut pajak agar dapat dilaksanakan secara efektif.

Sesuai Pasal 77 ayat (4) dan Pasal 87 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2009, disebutkan:

1. Besarnya NJOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000,- untuk setiap wajib pajak.
2. Besarnya NPOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp60.000.000,- untuk setiap wajib pajak.

Dengan demikian, pemberian pengurangan NJOPTKPP untuk PBB-P2 dan pengurangan NPOPTKP untuk BPHTB berlaku hanya satu kali untuk setiap Wajib Pajak, meskipun Wajib Pajak memiliki beberapa objek PBB-P2 atau Wajib Pajak melakukan transaksi yang menyebabkan peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan lebih dari satu kali di wilayah kabupaten/kota bersangkutan.

Mengacu pada pertanyaan 1 saja.

Infrastruktur ketenagalistrikan berupa SUTET/SUTT dan jaringan distribusi ketenagalistrikan tidak dikenakan PBB-P2 dengan pertimbangan infrastruktur tersebut memerlukan dukungan pemerintah dalam rangka menjamin ketersediaan tenaga listrik yang murah dan terjangkau masyarakat.

Pasal 3 ayat (4) PP Nomor 55 Tahun 2016 menetapkan bahwa BPHTB merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak (self assessment). Berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak dan setelah melalui proses penelitian/pemeriksaan, dalam hal terjadi kelebihan pembayaran BPHTB, berdasarkan ketentuan Pasal 165 (4) UU Nomor 28 Tahun 2009, Kepala Daerah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB). Sesuai ketentuan Pasal 165 ayat (8) UU Nomor 28 Tahun 2009, tata cara pengembalian lebih bayar pajak daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Apabila NPOP saat terjadinya transaksi jual beli atau pemberian Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP, maka dasar pengenaan BPHTB menggunakan NJOP yang ditetapkan oleh DJP.

Berdasarkan Pasal 85 ayat (4) huruf b UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum, tidak dikenakan BPHTB.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, mengatur bahwa tanah untuk Kepentingan Umum antara lain:

1. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
2. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;

pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik.

Berdasarkan Pasal 85 ayat (4) huruf b UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum, merupakan salah satu objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB. Berdasarkan hal tersebut, sepanjang pengadaan tanah yang digunakan untuk Bandara dan PLN merupakan kepentingan umum, maka dikecualikan dari pengenaan BPHTB.

Berdasarkan Pasal 1 angka 23 dan Pasal 37 ayat (1) UU nomor 28 Tahun 2009, jasa boga/catering termasuk dalam pengertian restoran dan pelayanan yang disediakan restoran adalah objek Pajak Restoran.

Berdasarkan Pasal 4A huruf c UU Nomor 42 Tahun 2009 salah satu jenis barang yang tidak dikenakan PPN adalah makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga/catering. Selanjutnya, berdasarkan PMK Nomor 18/PMK.010/2015, penjualan makanan dan/atau minuman yang dilakukan melalui tempat penjualan berupa toko, kios, dan sejenisnya untuk menjual makanan dan/atau minuman tidak termasuk pengertian jasa boga/catering sehingga tetap dikenai PPN.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat kami sampaikan bahwa terhadap penyerahan makanan/minuman yang disediakan oleh toko roti (bakery), kios dan sejenisnya dikenakan PPN dan tidak dapat lagi dikenakan Pajak Restoran.

Sesuai Penjelasan UU Nomor 28 Tahun 2009, dengan perluasan basis pajak dan retribusi yang disertai dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut, jenis pajak yang dapat dipungut oleh Daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Untuk Retribusi, dengan peraturan pemerintah masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis Retribusi selain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang ini sepanjang memenuhi kriteria yang juga ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi dengan peraturan pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah kepada Daerah yang juga diatur dengan peraturan pemerintah.

Sesuai Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Terdapatnya operator milik swasta yang menempel pada menara TVRI tidak menyebabkan berubahnya fungsi utama menara tersebut, maka tidak dapat dikenakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pelaksanaan NJOPTKP pada pemungutan PBB berlaku hanya satu kali untuk setiap Wajib Pajak, meskipun Wajib Pajak memiliki beberapa objek PBB atau Wajib Pajak melakukan transaksi yang menyebabkan peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan lebih dari satu kali di wilayah kabupaten/kota bersangkutan.

Pasal 3 ayat (4) PP Nomor 55 Tahun 2016 menetapkan bahwa BPHTB merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak (self assessment). Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran BPHTB, berdasarkan ketentuan Pasal 165 (4) UU Nomor 28 Tahun 2009, Kepala Daerah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar (SKPDLB) berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak. Sesuai ketentuan Pasal 165 ayat (8) UU Nomor 28 Tahun 2009, tata cara pengembalian lebih bayar pajak daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pajak Daerah dapat dipungut apabila Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak Daerah bukan dikenakan terhadap izin usaha. Berdasarkan hal tersebut, Pajak Daerah tetap dapat dikenakan terhadap usaha yang tidak memiliki izin.

Sesuai Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 69 Tahun 2010 disebutkan bahwa instansi  pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu. Berdasarkan peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian insentif pemungutan PPJ kepada pemungut pajak yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat diberikan insentif pemungutan pajak sepanjang target kinerja yang ditetapkan telah tercapai

Penyelenggaraan reklame dalam rangka pelaksanaan kegiatan politik dikecualikan dari obyek Pajak Reklame sehingga tidak dapat dikenakan Pajak Reklame. Dalam rangka mengatur penyelenggaraan reklame tersebut, Kepala Daerah dapat menerbitkan peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang bentuk, ukuran, lokasi, bahan, dan durasi pemasangan reklame.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (3) PP 69 tahun 2010, dalam hal telah diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di Pemerintah Daerah setempat, maka pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetap dapat diberikan kepada selain kepala daerah, wakil kepala daerah, dan sekretaris daerah.

• UU No. 33 Tahun 2004 tentang Primbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
• PP No. 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.
• PP 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.
• PMK No. 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah dan PMK No. 180/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.
• PMK No. 117/PMK.07/2017 Tentang Batas Maksimal Defisit Kumulatif defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2018.
• PMK No. 121/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Melalui Pemotongan DAU dan/atau DBH.

a. Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah.
b. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas.
c. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.
d. Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain.
e. Pinjaman Daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan Pemerintah Daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
f. Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah.
g. Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.
h. Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam APBD.
i. Seluruh kewajiban Pinjaman Daerah yang jatuh tempo wajib dianggarkan dalam APBD tahun yang bersangkutan.

1. Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Penerimaan umum APBD tahun sebelumnya adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang kegunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu.
2. Memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh Pemerintah. Nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (Debt Service Coverage Ratio/DSCR) paling sedikit 2,5 (dua koma lima). DSCR dihitung dengan rumus sebagai berikut:
3. Dalam hal Pinjaman Daerah diajukan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah harus tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah.
4. Khusus untuk Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang wajib mendapatkan persetujuan dari DPRD.

1. Pemerintah Pusat, berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan Pinjaman Dalam Negeri, dan/atau penerusan Pinjaman Luar Negeri;
2. Pemerintah Daerah lain;
3. Lembaga Keuangan Bank, yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
5. Masyarakat, berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

. Pinjaman Jangka Pendek
Merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran dan Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Pendek yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang berkenaan.

2. Pinjaman jangka Menengah
Merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman (pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain) harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan.

3. Pinjaman Jangka Panjang
Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Panjang yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lain seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

•Pemda mengajukan usulan Pinjaman Jangka Pendek kepada calon pemberi pinjaman.
•Calon pemberi pinjaman melakukan penilaian atas usulan Pinjaman Jangka Pendek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan dan persyaratan pemberi pinjaman.
•Pemda memilih ketentuan dan persyaratan pemberi pinjaman yang paling menguntungkan Pemda.
•Pinjaman Jangka Pendek dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh gubernur, bupati, walikota, atau pejabat yang diberi kewenangan oleh gubernur, bupati atau walikota dan pemberi pinjaman.

a. Dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjamannya kepada Pemerintah, kewajiban membayar pinjaman tersebut diperhitungkan dengan DAU dan/atau DBH dari penerimaan negara yang menjadi hak Daerah tersebut.
b. Ruang Lingkup Pengenaan Sanksi Pemotongan:
• Pinjaman Pemda yang bersumber dari Pemerintah yang dikelola oleh Ditjen Perbendaharaan yang naskah perjanjian pinjamannya ditandatangani setelah diberlakukannya UU No. 25 Tahun 1999 dan UU No. 33 Tahun 2004.
• Pinjaman Pemda yang bersumber dari lembaga yang mendapat penugasan dari Pemerintah untuk memberikan pinjaman daerah.
• Sanksi pemotongan pemotongan DAU dan/atau DBH hanya dapat dikenakan terhadap Pinjaman Pemda yang naskah perjanjian pinjaman atau perubahannya mencantumkan ketentuan mengenai sanksi pemotongan DAU dan/atau DBH.
c. Besaran pemotongan DAU dan/atau DBH dihitung sebesar jumlah Tunggakan (pokok, bunga, denda, dan biaya lainnya).
d. Pemotongan DAU dan/atau DBH dilakukan sekaligus atau bertahap sampai dengan diselesaikan/dilunasi seluruh Tunggakan.
e. Dalam hal pemotongan DAU dan/atau DBH dilakukan bertahap, penyelesaian Tunggakan dapat melebihi satu tahun anggaran sampai dengan seluruh Tunggakan diselesaikan/dilunasi.
f. Pemotongan DAU dan/atau DBH sekaligus atau bertahap untuk masing-masing Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan besarnya permintaan pemotongan, besarnya penyaluran, sanksi pemotongan dan/ atau penundaan lainnya, dan Kapasitas Fiskal.
g. Batas maksimal pemotongan DAU dan/ atau DBH ditetapkan paling tinggi sebesar 15% ( lima belas per seratus) dari jumlah alokasi DAU dan/atau DBH per tahun.
h. Dalam hal pemotongan DAU dan/ atau DBH dilakukan secara bertahap, pemotongan DAU dan/atau DBH untuk tahun selanjutnya dihitung berdasarkan Kapasitas Fiskal dan jumlah DAU dan/atau DBH yang akan disalurkan untuk Daerah bersangkutan pada tahun anggaran berkenaan.

• Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD TA 2018 ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari proyeksi PDB TA 2018.
• Defisit APBD merupakan defisit yang dibiayai dari Pinjaman Daerah.
• Proyeksi PDB adalah proyeksi yang digunakan dalam penyusunan APBN TA 2018.
• Batas Maksimal Defisit APBD TA 2018 masing-masing Daerah ditetapkan berdasarkan kategori Kapasitas Fiskal sebagai berikut:
  • sebesar 5% (lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah TA 2018 untuk kategori sangat tinggi;
  • sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah TA 2018 untuk kategori tinggi;
  • sebesar 4% (empat persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah TA 2018 untuk kategori sedang;
  • sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah TA 2018 untuk kategori rendah; dan
  • sebesar 3% (tiga persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah TA 2018 untuk kategori sangat rendah.
  • Kategori kapasitas fiskal berdasarakan PMK No.119/PMK.07/2017 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah untuk TA 2017.

• Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD terjadi dalam hal rencana Defisit APBD lebih besar dari Batas Maksimal Defisit APBD yang ditetapkan dalam PMK.
• Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
• Persetujuan atau penolakan diberikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah surat permohonan dari kepala daerah diterima secara lengkap.
• Persetujuan atau penolakan terhadap pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD menjadi pertimbangan dalam proses evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA 2018.

• Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.
• Laporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah semester berkenaan berakhir.
• Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan laporan pinjaman kumulatif dan kewajiban pinjaman, Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat menunda penyaluran Dana Perimbangan.
• Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyalurkan kembali Dana Perimbangan dalam hal Pemerintah Daerah telah menyampaikan laporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman.

Merujuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, sektor-sektor infrastruktur yang dapat dibiayai oleh PT SMI adalah:

1. Infrastruktur transportasi, meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel dan stasiun kereta api;
2. Infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol;
3. Infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku
4. Infrastruktur air minum, meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum;
5. Infrastruktur air limbah, meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;
6. Infrastruktur telekomunikasi, meliputi jaringan telekomunikasi;
7. Infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, transmisi atau distribusi tenaga listrik;
8. Infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, atau distribusi minyak dan gas bumi;
9. Infrastruktur lain yang tidak termasuk dalam huruf a sampai dengan huruf h atas persetujuan Menteri Keuangan

1. Mengajukan Surat Permohonan Pinjaman yang dilampiri dengan:
   • Pertimbangan dan Rekomendasi dari Kemendagri.
   • Izin Pelampauan Batas maksimal defisit (jika pinjaman akan mengakibatkan pelampauan batas makimal defisit APBD dalam suatu tahun anggaran).
2. Mengisi Formulir Inisiasi Pinjaman Daerah (format dari PT SMI).
3. Menyerahkan APBD tahun berjalan.
4. Menyerahkan Studi Kelayakan atas usulan proyek yang akan dibiayai yang didasarkan atas Standar Biaya Umum terakhir.
5. Menyerahkan Detail Engineering Design (DED).
6. Menyerahkan Rencana Kerja Pinjaman Daerah (format dari PT SMI).
7. Menyerahkan Nota Perencanaan (format dari PT SMI).
8. Menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan daerah (beserta catatan/ penjelasan atas LHP) selama 5 (lima) tahun terakhir dengan 3 (tiga) tahun terakhir mendapatkan opini minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK.

Rencana Pembangunan Jangka Mengenah (RPJMD) Daerah yang masih berlaku yang sekurangkurangnya memuat informasi bahwa proyek yang diusulkan telah masuk dalam program prioritas pembangunan daerah.

Obligasi Daerah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah melalui penawaran umum di pasar modal.

1. Kegiatan harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah, dapat berupa kegiatan baru atau pengembangan kegiatan yang sudah ada, dan pembiayaan dapat sebagian atau sepenuhnya.
2. Tidak dijamin oleh Pemerintah Pusat sehingga segala resiko yang timbul sebagai akibat dari penerbitan Obligasi Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
3. Termasuk jenis pinjaman jangka panjang (lebih dari satu tahun sesuai dengan syarat perjanjian pinjaman yang bersangkutan).
4. Nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai nominal Obligasi Daerah pada saat diterbitkan.

Obligasi Daerah digunakan untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik atau pembangunan infrastruktur daerah yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kegiatan yang dapat dibiayai dari Obligasi Daerah adalah kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, seperti:

1. pelayanan air minum;
2. penanganan limbah dan persampahan;
3. transportasi;
4. rumah sakit;
5. pasar tradisional;
6. tempat perbelanjaan;
7. pusat hiburan;
8. wilayah wisata dan pelestarian alam;
9. terminal dan sub terminal;
10. perumahan dan rumah susun; dan
11. pelabuhan lokal dan regional.

Tahapan dalam penerbitan Obligasi Daerah dijelaskan melalui gambar berikut

a. Mendapat persetujuan prinsip dari DPRD yang meliputi:
1) persetujuan atas nilai bersih maksimal Obligasi Daerah yang akan diterbitkan pada saat penetapan APBD;
2) kesediaan pembayaran pokok dan bunga sebagai akibat penerbitan Obligasi Daerah;
3) kesediaan pembayaran segala biaya yang timbul dari penerbitan Obligasi Daerah.

b. Mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.

c. Audit terakhir Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

d. Jumlah sisa pinjaman daerah + jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.

e. Memenuhi rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (DSCR) yang ditetapkan oleh Pemerintah sebesar minimal 2,5.

f. Mendapat izin pelampauan defisit APBD dari Menteri Keuangan dalam hal jumlah nominal Obligasi Daerah yang diterbitkan melebihi batas maksimal defisit APBD sebagaimana diatur dalam PMK mengenai Batas Defisit dan Pinjaman Daerah.

 Kerangka Acuan Kegiatan;
 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 Peraturan Daerah mengenai APBD tahun berkenaan;
 Perhitungan jumlah kumulatif pinjaman pemerintah daerah dan defisit APBD;
 Perhitungan Debt Service Coverage Ratio (DSCR);
 Surat persetujuan prinsip DPRD;
 Struktur organisasi, perangkat kerja, dan SDM unit pengelola Obligasi Daerah.

Penilaian Administrasi :
a. Kelengkapan dokumen rencana penerbitan Obligasi Daerah;
b. Kesesuaian format dokumen;
c. Kesesuaian informasi antar dokumen; dan
d. Kesiapan unit pengelola Obligasi Daerah.

Penilaian Keuangan :
a. Jumlah kumulatif pinjaman;
b. Debt service coverage ratio (DSCR); dan
c. Jumlah defisit APBD yang dibiayai dari pinjaman.

Penyederhanaan Prosedur, Persyaratan & Tata cara Penerbitan Obligasi Daerah:
a. Peraturan OJK Nomor 61/POJK.04/2017 tentang Dokumen Penyertaan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan /atau Sukuk Daerah;
b. Peraturan OJK Nomor 62/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; dan
c. Peraturan OJK Nomor 63/POJK.04/2017 tentang Laporan dan Pengumuman Emiten Penerbit Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.