FAQ TERKAIT COVID-19

TRANSFER KE DAERAH

1. Jenis Dana TKD apa saja yang bisa dipergunakan untuk mencegah penyebaran atau penangangan COVID-19?

Jawaban:

  • Sesuai dengan PMK 19/PMK.07/2020 dan KMK Nomor 6/KM.7/2020 maka setidaknya ada 5 (lima) jenis Dana TKD yang bisa diperuntukkan untuk pencegahan dan penanganan COVID-19, yakni Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Insentif Daerah, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Dana Bantuan Operasional Kesehatan)

2. Bagaimana bila daerah sudah memenuhi kebutuhan pendanaan dalam APBD melalui belanja tidak terduga, Apakah tetap harus mempergunakan dana TKD sesuai dalam PMK 19 dan KMK 6?

Jawaban:

  • Pada intinya penanganan dan pencegahan COVID-19 harus mempergunakan belanja wajib kesehatan yang telah ditetapkan dalam UU.
  • Selain itu, apabila mendapat alokasi DID dari kelompok kategori kesehatan, maka alokasi DID kelompok kategori tersebut wajib dianggarkan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19.

DANA BAGI HASIL

3. Bagaimana Mekanisme Penggunaan DBH untuk COVID-19?

Jawaban:

  • Penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sebagaimana tertuang dalam PMK Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH CHT minimal 50% untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19
  • Kewajiban pengalokasian 15% DBH Migas dalam Rangka Otsus Papua Barat untuk bidang kesehatan yang diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19

4. Bagaimana Mekanisme Penyaluran DBH untuk COVID-19?

Jawaban:

  • Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Bidang Kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 yang ditunjang dengan adanya realisasi pelaksanaan kegiatan dalam laporan tersebut. Laporan tersebut sebagai syarat penyaluran DBH SDA Triwulan II dan Triwulan III, serta penyaluran DAU bulan Mei s.d. September 2020.
  • Penyaluran DBH Sumber Daya Alam selain DBH SDA Kehutanan yang semula mempunyai persyaratan berupa laporan pengelolaan sanitasi lingkungan yang untuk penyaluran TW III berubah menjadi laporan kinerja bidang kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan Covid-19. Dengan demikian, laporan pengelolaan sanitasi lingkungan tidak berlaku lagi sebagai persyaratan penyaluran DBH SDA selain SDA Kehutanan Triwulan III TA 2020.

DANA ALOKASI UMUM

5. Bagaimana bila Laporan Kinerja Bidang Kesehatan sudah disampaikan sebagai syarat penyaluran DAU, apakah masih harus disampaikan sebagai persyaratan penyaluran DBH?

Jawaban:

  • Agar tidak terjadi duplikasi penyampaian laporan kinerja kesehatan tersebut, apabila laporan kinerja bidang kesehatan sudah diterima subdit DAU maka akan diakui sebagai syarat salur DBH dan begitu pula sebaliknya karena laporan kinerja tersebut dipakai juga sebagai syarat penyaluran DAU.

6. Bagaimana bila daerah sudah menganggarkan belanja wajib sebesar 10% tetapi belum diperuntukkan bagi penanganan ataupun pencegahan COVID-19?

Jawaban:

  • Belanja wajib bidang kesehatan yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah diarahkan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19. Bila belum dianggarkan diperkenankan untuk perubahan anggaran.
  • Karena implementasi penganggaran dimaksud, nanti disampaikan dalam Laporan Kinerja Bidang Kesehatan sebagai persyaratan penyaluran DAU dan DBH.

7. Berapa Persen kah anggaran belanja wajib kesehatan yang diharuskan untuk kegiatan penanganan dan pencegahan COVID-19?

Jawaban:

  • Pemerintah tidak memberikan besaran prosentase pasti, berapapun yang dianggarkan oleh daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

8. Apakah boleh anggaran DAU Tambahan untuk PPPK dialihkan untuk penanganan COVID-19, karena kami tidak ada PPPK?

Jawaban:

  • Alokasi DAU Tambahan untuk P3K dialokasikan berdasarkan formasi dari KemenPANRB, apabila tidak ada formasi P3K, DAU Tambahan tersebut tidak disalurkan ke daerah tersebut.
  • Apabila masih dibutuhkan anggaran, dapat melakukan penghematan belanja birokrasi dan/atau menunda belanja infrastruktur untuk digunakan bagi penanganan covid.

9. Apakah DAU Tambahan untuk Bantuan Pendanaan Kelurahan boleh dipergunakan untuk penanganan COVID-19?

Jawaban:

  • Untuk sampai saat ini masih peruntukannya sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan sesuai Permendagri 130.

DANA INSENTIF DAERAH

10. Bagaimana Mekanisme Penggunaan DID?

Jawaban:

  • Penggunaan DID diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19.
  • Apabila mendapat alokasi DID dari kelompok kategori kesehatan, maka alokasi DID kelompok kategori tersebut wajib dianggarkan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 (tidak ada batas minimal).
  • Apabila mendapat alokasi DID dari selain kelompok kategori kesehatan, maka kegiatan diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 (tidak ada batas maksimal).
  • Dalam hal alokasi untuk kelompok kategori yang diterima Pemda dialihkan penggunaannya ke kelompok kategori lain dan/atau Pemda telah melakukan pengganggarannya untuk penanganan dan/atau pencegahan Covid-19 dari mata anggaran lain di APBD, maka Pemda harus melampirkan Surat Pernyataan Kepala Daerah dengan melampirkan DPA yang memuat kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 telah dianggarkan dalam APBD.

11. Bagaimana Mekanisme Penyaluran DID?

  • Penyaluran DID Tahap I TA 2020 dilaksanakan paling cepat pada bulan Maret dan paling lambat bulan Juni dengan ketentuan:
    1. Paling lambat pada tanggal 20 Juni, DJPK telah menerima: Perda APBD tahun berjalan, Rencana Penggunaan DID tahun berjalan, dan laporan realisasi DID tahun sebelumnya (bagi daerah yang mendapatkan DID pada tahun sebelumnya).
    2. Alokasi DID untuk Kelompok Kategori Kesehatan akan disalurkan sebesar 100% dari total alokasi yang diterima di kelompok kategori tersebut.
    3. Alokasi DID selain untuk Kelompok Kategori Kesehatan akan disalurkan sebesar 50%.
  • Penyaluran DID Tahap II TA 2020 dilaksanakan paling cepat bulan Juli dan paling lambat bulan Desember dengan ketentuan:
    1. Laporan penyerapan DID Tahap I dengan angka penyerapan paling sedikit 70% dari dana yang diterima di RKUD;
    2. Diterima DJPK paling lambat pada tanggal 20 November.
  • Persyaratan penyaluran DID disusun dan disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah c.q. Portal TKDD.

DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

12. Apakah dimungkinkan pergeseran Anggaran DAK Fisik?

Jawaban:

  • Pergeseran Anggaran DAK Fisik tidak dibolehkan. Yang diperkenankan adalah realokasi penyaluran DAK Fisik Sub Bidang Kesehatan (Perubahan Menu Kegiatan).

13. Apa saja Menu dan Rincian Kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan untuk Jenis Reguler?

Jawaban:

  • Subbidang : Pelayanan Rujukan
    1. Menu: Pembangunan/Rehab Ruang Isolasi. Rician Kegiatan: Pembangunan/Rehab Ruang Isolasi Tekanan Negatif (RTN) dan Pembangunan/Rehab Ruang Isolasi Non Tekanan Negatif (RINTN)
    1. Menu: Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi COVID-19. Rician Kegiatan: Mobile X-Ray, Ventilator (transport/statis bagging/dengan compressor), intubasi set, syringe pump, infusion pump, dan sunction pump

14. Apa saja Menu dan Rincian Kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan untuk Jenis Penugasan?

Jawaban:

  • Subbidang : RS Rujukan
    1. Menu: Pembangunan/rehab Ruang Isolasi. Rincian Kegiatan: Pembangunan/Rehab Ruang Isolasi Tekanan Negatif (RTN) dan Pembangunan/Rehab Ruang Isolasi Non Tekanan Negatif (RINTN)
    1. Menu: Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi COVID-19. Rician Kegiatan: Mobile X-Ray, Ventilator (transport/statis bagging/dengan compressor), intubasi set, syringe pump, infusion pump, dan sunction pump
  • Subbidang : Pengendalian Penyakit
    1. Menu: Peralatan P2P dan STBM COVID-19. Rincian Kegiatan: Box, Infectious sample transport, UN2814, backpack sprayer, decontamination station portable
    1. Menu: BHP P2P COVID-19. Rician Kegiatan: Virus Transport Media (VTM)

15. Apakah harus melakukan perubahan KRISNA?

Jawaban:

  • Perubahan Rencana Kegiatan (RK), harus menggunakan aplikasi KRISNA, dengan pencantuman menu kegiatan COVID-19.

16. Bagaimana tata cara penginputan KRISNA?

Jawaban:

  • Fase Penginputan
    1. Pemda meng-klik request revisi RK pada aplikasi KRISNA
    2. Input volume dan nilai menu kegiatan penanganan COVID-19 dapat diusulkan oleh user pemerintah daerah dan/atau user kementerian/lembaga
    3. Input usulan kegiatan baru yang diinput oleh User Kementerian Lembaga harus dikonfirmasi oleh user pemerintah daerah
    4. Penginputan usulan kegiatan baru dilakukan dengan mengurangi/menghapus volume dan nilai kegiatan lainnya pada subbidang tersebut, dengan nilai total kegiatan pada setiap subbidang tidak melebihi pagu alokasi per subbidang sesuai Pepres Nomor: tentang Rincian APBN TA 2020
    5. User pemerintah daerah tidak boleh melakukan perubahan lokasi dan/atau penambahan untuk kegiatan lainnya diluar menu kegiatan penanganan COVID-19 (karena periode revisi RK sudah selesai)
  • Fase Penilaian
    1. User Kementerian/Lembaga melakukan approve atau reject atas usulan menu kegiatan baru penanganan COVID-19 dan perubahan berupa pengurangan/penghapusan pada kegiatan lainnya
  • Fase Penandatanganan
    1. Berdasarkan RK hasil penilaian KL, pemda melakukan signing
    2. Dilanjutkan User K/L melakukan signing
    3. Pemda meng-klik submit RK yang sudah ditandatangani oleh KL
  • Fase Penyampaian Data ke OMSPAN
    1. KRISNA menyampaikan data RK Final ke aplikasi OMSPAN melalui API

17. Bagaimana Mekanisme penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan untuk COVID-19?

Jawaban:

  • Penyaluran untuk menu kegiatan penanganan COVID-19 dilakukan sekaligus diawal dengan nilai penyaluran sebesar nilai RK
  • Persyaratan penyaluran berupa RK yang telah ditandatangani dan datanya telah disampaikan ke OMSPAN dari aplikasi KRISNA
  • User Pemda menyetujui RK dalam aplikasi OMSPAN sebagai syarat penyaluran
  • KPPN mengecek pemenuhan persyaratan penyaluran
  • KPPN melakukan penyaluran bagi daerah yang telah memenui persyaratan

18. Bagaimana bila semua persyaratan telah dipenuhi tetapi masih belum disalurkan?

Jawaban:

  • Dapat berkoordinasi dengan KPPN setempat, asalkan penyampaiannya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan:

19. Apakah Penggunaan DAK Fisik Kesehatan untuk COVID-19 harus dilaporkan?

Jawaban:

  • Pemda melaporkan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output untuk menu penanganan COVID-19 paling lambat akhir November 2020

20. Bagaimana pengaturannya mengenai  penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan di luar untuk COVID-19?

Jawaban:

  • pelaksanaan DAK Fisik TA 2020 diluar Menu Penanganan COVID-19 di bidang Kesehatan harus tetap berpedoman pada PMK nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus TA 2020 dan/atau Peraturan Menteri Negara/Lembaga terkait tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2020

21. Apakah benar Kementerian Keuangan, menetapkan S-247/MK.07/2020? Apa Alasannya?

Jawaban:

  • Benar, surat dimaksud agar pemerintah daerah saat ini fokus pada penanganan dan pencegahan COVID-19. Sehingga proses PBJ untuk bidang DAK Fisik selain pendidikan dan kesehatan dihentikan, termasuk juga bidang pendidikan subbidang GOR dan Perpusda.

22. Bagaimana yang sudah proses kontrak?

Jawaban:

  • Untuk yang sudah kontrak sebelum tanggal 27 Maret 2020 masih berlaku ketentuan normal, dan agar segera diinput kemdalam aplikasi OMSPAN. Kontrak DAK Fisik adalah kontrak untuk kegiatan² yang sudah tercantum dalam RK, bila terdapat kontrak untuk kegiatan yg tidak tercantum dalam RK, maka tdk bisa dibayarkan melalui DAK Fisik. Khusus untuk Bidang Pendidikan (selain subbidang GOR dan perpusda) dan Bidang Kesehatan proses PPBJ tetap dapat dilakukan dan penginputan terakhir ke OMSPAN adalah tgl 21 Juli 2020.

DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK

23. Dengan terbitnya KMK 6/KM.7/2020 bagaimana perlakuan bagi daerah yang belum menyampaikan Laporan BOK Tahun 2019 kepada DJPK?

Jawaban:

  • Laporan realisaasi  tahun 2019 tetap harus disampaikan kepada DJPK bersamaan dengan penyampaian laooranntahap 1 tahun 2020  sebagai syarat penyaluran Dana BOK Tahap II tahun 2020

24. Bagaimana dengan sisa dana TAYL yang tidak diperhitungkan pada penyaluran Tahap I TA 2020?

Jawaban:

  • Bagi Daerah yang pada penyaluran tahap I 2020 belum diperhitungkan Sisa Dana TAYL maka akan diperhitungkan pada penyaluran tahap II, dan apabila ternyata sisa dananya melebihi pagu tahap Ii maka sisa dana tersebut akan diperhitungkan pada penyaluran BOK tahap I tahun berikutnya.

25. Menu Kegiatan apa saja pada Dana BOK yang dapat digunakan untuk  pencegahan dan/atau penanganan COVID- 19?

Jawaban:

  • Menu Kegiatan yg bisa digunakan untuk penganan COVID 19 adalah Dana Bantuan Operasional Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Puskesmas dapat digunakan untuk kegiatan surveilans COVID-19
  • Dana Bantuan Operasional Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota dapat digunakan untuk pengambilan dan/atau pengiriman rujukan pengujian spesimen Covid-19 ke Laboratorium yang ditunjuk pemerintah

26. Apakah harus melakukan perubahan Rencana Kegiatan pada aplikasi e-renggar jika RK telah ditetapkan?

Jawaban:

  • Ya, Pemda harus melakukan Perubahan Rencana Kegiatan (RK), dengan menggunakan aplikasi e-renggar, dengan mencantumkan menu kegiatan sebagaimana Kepmenkes Nomor HK 01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan untuk Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19 Tahun Anggaran 2020.

27. Bagaimana pengaturannya mengenai  pelaksanaan kegiatan Dana BOK di luar untuk COVID-19?

Jawaban:

  • Pelaksanaan kegiatan Dana BOK TA 2020 diluar Menu Penanganan COVID-19 di bidang Kesehatan harus tetap berpedoman pada Permenkes nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan TA 2020

PERUBAHAN ANGGARAN

28. Bagaimana proses perubahan anggarannya?

Jawaban:

  • Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan penanganan Covid-19 melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2020, dengan tetap berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2020.

29. Apakah dibolehkan untuk dilakukan pergeseran anggaran antar OPD? karena BTT tidak mencukupi?

Jawaban:

  • Dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Pemerintah Daerah dapat melakukan pergeseran anggaran antar OPD dengan menggunakan:
    1. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
    2. memanfaatkan uang kas yang tersedia. Dasarnya adalah Pasal 4 ayat 3 Permendagri 20/2020 dan Pasal 163 PP 12/2019.
  • Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dalam waktu paling lama 1 (satu) hari.
  • Sebelum melakukan pergeseran anggaran Pemerintah Daerah harus menetapkan Kondisi Darurat terlebih dahulu, serta mekanisme penerbitan DPA adalah harus ada dalam perkada penjabaran APBD.
  • Selanjutnya Pergeseran anggaran tersebut diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD (Pasal 4 ayat 1 Permendagri 20/2020).

PENGADAAN BARANG DAN JASA KETIKA BENCANA

30. Bagaimana Mekanisme Pengadaan Barangnya?

Jawaban:

  • Berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan COVID-19 dapat mengacu pada Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2018 dan SE LKPP Nomor 3 Tahun 2020. Hal ini sejalan juga dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2020.

31. Apakah diperbolehkan membeli barang yang dibutuhkan untuk COVID-19 tetapi harganya melebihi pagu yang ditetapkan?

Jawaban:

  • Untuk pembelian diperbolehkan sesuai dengan harga pasar yang ada ketika terjadi bencana darurat.

32. Apakah APD disediakan oleh Pemerintah Pusat?

Jawaban:

SHARING COST ANTAR DAERAH

33. Apakah dimungkinkan sharing cost antar daerah, mengingat RS Rujukan tidak ada di semua daerah?

Jawaban:

  • Saat ini sedang dibahas kebijakannya, untuk saat ini sampai dengan adanya kebijakan/peraturan yang ditetapkan. Pendanaan sharing cost masih belum ada.