Jl. DR. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9, Jakarta Pusat 10710 Fax: 021-3509443     Call Center: 150420 (Jam Operasional: Senin - Jum'at : 08.00 - 16.00 WIB)

PMK 183/PMK.07/2017 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNGGAKAN IURAN JAMINAN KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ATAU DANA BAGI HASIL

/ Uncategorized / Tags:

Share the Post

About the Author

papdua

Related Posts

Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010
Read More
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2020 Tentang Rincian DBH CHT Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021
PMK 121/PMK.07/2017 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNGGAKAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ATAU DANA BAGI HASIL
Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010
Read More
PMK Nomor 93/PMK.07/2016 Tentang Konversi DBH dan atau DAU Non Tunai
Pedoman Umum dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012
Read More
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanganan COVID-19 dan Dampak Akibat COVID-19
Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan TA 2010

Comments

Comments are closed.