Feature Image – Waspadai Oknum Jahat

Waspada terhadap Oknum-Oknum yang Mengatasnamakan DJPK terkait Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH

Akhir-akhir ini, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI menerima pengaduan dari beberapa Pemerintah Daerah atas adanya pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mengaku-ngaku telah memperjuangkan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (DBH) dengan meminta imbalan uang dan mengancam akan memotong pengeluaran Dana Alokasi Umum (DAU) daerah yang bersangkutan jika tidak mau memberikan imbalan uang sesuai permintaan mereka.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami menegaskan hal-hal sebagai berikut:

  1. Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH sampai dengan Tahun 2015 yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2016 telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya PMK Nomor 162/PMK.07/2016 tentang Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang Dialokasikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
  2. Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH merupakan salah satu konsekuensi dari pengelolaan DBH;
  3. Penghitungan Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH dilakukan berdasarkan besaran realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan (audited);
  4. Penetapan dan penyaluran Kurang Bayar serta penghitungan Lebih Bayar DBH dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Sekiranya terdapat pihak-pihak atau oknum yang mengaku-ngaku telah berjasa atas penetapan dan penyaluran Kurang Bayar DBH tersebut yang meminta imbalan baik berupa uang, fasilitas, maupun dalam bentuk lainnya, mohon untuk diabaikan.

Download (PDF, 407KB)

/ Berita, Informasi, Informasi Publik

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.