COVER

Focus Group Discussion Evaluasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua TA 2020

Jakarta – Pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2020, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Evaluasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua Tahun Anggaran 2020. Acara Focus Group Discussion ini dilaksanakan secara daring dan disiarkan secara live melalui kanal Youtube DitjenPK Kemenkeu RI.

Pada acara ini, Direktur Dana Transfer Umum, Bapak Adriyanto memberikan sambutan sekaligus membuka acara Focus Group Discussion Evaluasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua TA 2020. Dalam sambutannya Bapak Adriyanto menyampaikan perlunya evaluasi penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua yang telah berjalan selama ini untuk mempersiapkan rumusan-rumusan kebijakan terkait Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur pada tahun depan. Dengan mengetahui penggunaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur pada tahun 2020 dan semester I tahun 2021, apa saja yang telah dicapai dengan adanya Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur ini, pemerintah akan dapat lebih tajam dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan diambil pada tahun berikutnya.

Berikutnya acara FGD dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh para narasumber yang turut andil dalam pelaksanaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua. Penyampaian materi ini dipimpin oleh Bapak Ardimansyah selaku Kepala Subdit Dana Insentif Daerah, Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan.

Untuk kesempatan pertama, materi disampaikan oleh Ibu Marisi Parulian, selaku Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah. Ibu Marisi Parulian menyampaikan materi terkait evaluasi pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat.

Selanjutnya acara dilanjutkan dengan pemaparan dari Direktur Regional 3, Kementerian PPN/Bappenas oleh Ibu Ika Retna Wulandary. Ibu Ika Retna Wulandary menyampaikan materi terkait kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua dan Papua Barat. Salah satunya dengan adanya Inpres nomor 9 tahun 2020.

Narasumber berikutnya yaitu pemaparan oleh Tim Ahli KOMPAK, yang pada hari ini disampaikan oleh Bapak Machfud Sidik. Dalam pemaparannya, Bapak Machfud Sidik menyampaikan kajian evaluasi pemanfaatan dan dampak Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Papua Barat. Dari kajian tersebut, terlihat bahwa ada beberapa temuan umum terkait tata kelola di Provinsi Papua dan Papua Barat, diantaranya alokasi belanja Pendidikan dan kesehatan yang tidak terpenuhi, Dana Insentif Daerah yang tidak optimal, kinerja pengelolaan keuangan yang belum optimal dan rasio SiLPA terhadap belanja umumnya tinggi.

Kemudian pemaparan dari Tim Ahli KOMPAK dilanjutkan oleh Bapak Nur Kholis yang menyampaikan materi terkait temuan-temuan utama pada pengelolaan keuangan di Papua dan Papua Barat serta rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk dapat memperbaiki kinerja pemerintahannya.

Selanjutnya acara dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab dengan perserta FGD, yaitu perwakilan dari BPKAD di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat. Acara FGD ini dapat disaksikan kembali melalui tautan berikut: https://www.youtube.com/watch?v=onkwjuCk0W4

/ Berita

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.