Jl. DR. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9, Jakarta Pusat 10710 Fax: 021-3509443
Call Center: 150420 (Jam Operasional: Senin - Jum'at : 08.00 - 16.00 WIB)
Navigation
Beranda
Profil
Sejarah
Visi dan Misi
Tupoksi
Kewenangan
Organisasi
Struktur Organisasi
Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Eselon I dan Unit Eselon II
Profil Pejabat Eselon I dan II
Profil Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Profil Sekretaris Direktorat Jenderal
Profil Direktur Dana Transfer Umum
Profil Direktur Dana Transfer Khusus
Profil Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer
Profil Direktur Evaluasi dan Sistem Informasi
Informasi Publik
Informasi Publik Berkala
Informasi Publik Serta Merta
Informasi Publik Setiap Saat
Transparansi Kinerja
DIPA
Rencana Kerja
Laporan Kinerja
Laporan Keuangan
Kontrak Kinerja
Laporan Tahunan
PPID Tingkat I DJPK
Maklumat dan Standar Layanan
Regulasi PPID
Profil PPID
Laporan Layanan Informasi
Statistik Akses Layanan Informasi DJPK
FAQ
e-PPID
Mekanisme Permohonan
Formulir
Hubungi PPID Tingkat I DJPK
Publikasi
Daftar Alokasi TKDD
TA 2021
Berita
Pemberitahuan ke Daerah
Kajian Ilmiah
APBD
Rekomendasi Dekon TP
Publikasi Digital
Majalah dan Jurnal Defis
Modul Keuangan Daerah
APBN KiTa
Publikasi Lainnya
Knowledge Management
Kerangka Kerja Program IdS
Rencana Aksi Peserta Program IdS
Hasil Rencana Aksi
Dokumentasi Program IdS
Hubungi Kami
Contact Center DJPK
Next Post
Previous Post
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
?
?
16 April 2019
/
Berita
,
Peraturan
/
Tags:
DAK Non Fisik
,
Peraturan Menteri Keuangan
Share
the Post
About
the Author
Humas DJPK
Related
Posts
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.07/2015
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010
Perkiraan Alokasi DBH SDA Migas dalam rangka Otsus di Provinsi Papua Barat TA 2012
Penetapan Perkiraan Alokasi DBH SDA Kehutanan TA 2009
PMK 224/PMK.07/2017 TENTANG PENGELOLAAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH
PMK Nomor 201/PMK.07/2012
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010
Penetapan Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian pemerintah Pusat Yang dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2008
Comments
Comments are closed.
Next Post
Previous Post
Comments
Comments are closed.