26

Apr2021
Honorarium kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa yang tercantum dalam Lampiran I Perpres Nomor 33 Tahun 2020 adalah besaran honorarium per orang per paket. Misalnya, untuk 1 paket pengadaan barang/jasa (konstruksi) dengan nilai pagu sampai dengan Rp200juta, maka setiap orang dalam kelompok kerja diberikan honorarium sebesar Rp680.000,00. Dalam hal kelompok kerja ... Read More
26 April 2021papdua

26

Apr2021
Antara pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang & jasa merupakan 2 (dua) sisi yang berbeda. Seseorang dapat menerima honorarium secara bersamaan di sisi pengelolaan keuangan dan pengadaan barang & jasa sesuai dengan ketentuan masing-masing yang ditetapkan dalam Perpres No 33 Tahun 2020. Baik ketentuan pemberian honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan ... Read More
26 April 2021papdua

26

Apr2021
Biaya transportasi lokal adalah biaya transportasi yang terjadi selama pelaksanaan perjalanan dinas di dalam kota dilaksanakannya tugas. Jika perjalanan dinas dalam kota dilaksanakan dengan durasi kurang dari 8 jam, maka hanya dapat diberikan biaya transportasi lokal secara at cost. Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau ... Read More
26 April 2021papdua

26

Apr2021
Uang Harian Perjalanan Dinas telah ditetapkan dalam Lampiran 1 halaman 31 Perpres 33 Tahun 2020. Selanjutnya, sesuai pasal 3 Perpres Nomor 33 Tahun 2020, Kepala Daerah dapat menetapkan standar harga satuan dengan merujuk kepada Pepres dimaksud sebagai acuan anggaran tertinggi serta dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ... Read More
26 April 2021papdua

26

Apr2021
Pemberian honorarium hanya berdasarkan jenis honorarium yang diatur pada Perpres No 33 Tahun 2020. Selain itu, honorarium tidak dapat diberikan apabila pejabat yang bersangkutan telah menerima tunjangan terkait tugas dan fungsi dimaksud.
26 April 2021papdua

26

Apr2021
Fungsi pengawasan dan pemeriksaan telah termasuk ke dalam tugas pokok dan fungsi APIP sehingga tidak dapat diberikan honorarium.
26 April 2021papdua

26

Apr2021
Standar biaya sebagaimana terdapat pada Perpres SHSR untuk Wakil Ketua DPRD/Wakil Kepala Daerah dapat disetarakan dengan standar yang berlaku bagi Ketua DPRD/Kepala Daerah.
26 April 2021papdua