17

Apr2020
UU No. 33 Tahun 2004 tentang Primbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. PP No. 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. PP No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. PMK No. 111/PMK.07/2012 tentang ... Read More
17 April 2020papdua

17

Apr2020
Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
17 April 2020papdua

17

Apr2020
Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri. Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain. Pinjaman Daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan ... Read More
17 April 2020papdua

17

Apr2020
1. Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Penerimaan umum APBD tahun sebelumnya adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang kegunaannya dibatasi ... Read More
17 April 2020papdua

17

Apr2020
Pemerintah Pusat, berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan Pinjaman Dalam Negeri, dan/atau penerusan Pinjaman Luar Negeri; Pemerintah Daerah lain; Lembaga Keuangan Bank, yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; ... Read More
17 April 2020papdua

17

Apr2020
Pinjaman Jangka Pendek Merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran dan Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran berjalan. Pinjaman jangka Menengah Merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban ... Read More
17 April 2020papdua

17

Apr2020
Pemda mengajukan usulan Pinjaman Jangka Pendek kepada calon pemberi pinjaman. Calon pemberi pinjaman melakukan penilaian atas usulan Pinjaman Jangka Pendek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan dan persyaratan pemberi pinjaman. Pemda memilih ketentuan dan persyaratan pemberi pinjaman yang paling menguntungkan Pemda. Pinjaman Jangka Pendek dituangkan dalam perjanjian pinjaman ... Read More
17 April 2020papdua