26

Apr2021
26 April 2021papdua

26

Apr2021
Dalam pasal 114 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat pengaturan penambahan pasal terhadap UU 28 Tahun 2009 tentang PDRD terkait pemberian insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 156B 1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat ... Read More
26 April 2021papdua

26

Apr2021
26 April 2021papdua

26

Apr2021
Sesuai Pasal 77 ayat (4) dan Pasal 87 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2009, disebutkan: Besarnya NJOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000,- untuk setiap wajib pajak. Besarnya NPOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp60.000.000,- untuk setiap wajib pajak. Dengan demikian, pemberian pengurangan dilakukan sebagai berikut: NJOPTKP untuk PBB-P2 diberikan satu kali per Wajib ... Read More
26 April 2021papdua

26

Apr2021
1. Sebagaimana diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2016 pasal 7 ayat (4) huruf b, bahwa Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPD dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak terutang lebih besar darijumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh WP. 2. Jika Wajib Pajak tidak mendaftarkan ... Read More
26 April 2021papdua

26

Apr2021
1. Pada prinsipnya saat terutang BPTHB bukan pada saat pengajuan sertifikat hak ke BPN, melainkan saat terutang seperti diatur dalam Pasal 90 UU No 28 Tahun 2009 tentang PDRD (misalnya, untuk jual beli = saat terutang adalah saat akta jual beli ditandatangani notaris/PPAT). 2. Oleh karena itu, dalam hal atas tanah ... Read More
26 April 2021papdua

19

Mar2021
Sesuai Putusan MK Nomor 80/PUU-XV/2017, mulai 13 Desember 2021, PPJ tidak dapat dikenakan lagi atas listrik yang dihasilkan sendiri dan dihasilkan sumber lain selain PLN. Oleh karena itu, mulai tanggal tersebut, Pemda hanya dapat memungut PPJ atas listrik yang dihasilkan PLN kepada masyarakat.
19 March 2021papdua