17

Apr2020
Dalam rangka meningkatkan pengawasan Dana Desa, Pemerintah telah dan akan terus melakukan upaya pengawasan yang terintegrasi, efektif dan efisien, melalui: bupati/walikota untuk memberdayakan aparat pengawas fungsional di daerah, serta melakukan pembinaan kepada desa untuk pelaksanaan keterbukaan informasi di desa. mendorong bupati/walikota untuk mengoptimalkan peran organisasi perangkat daerah kabupaten/kota dan ... Read More
17 April 2020papdua

17

Apr2020
Sesuai Pasal 230 Ayat (4) UU 23/2014 dan Pasal 30 ayat (7) PP 17/2018 tentang Kecamatan, untuk Daerah kota yang tidak memiliki Desa, alokasi anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, paling sedikit 5% dari APBD setelah dikurangi DAK. Sesuai Pasal 30 ayat ... Read More
17 April 2020papdua

17

Apr2020
Peran camat sangat strategis dalam membina pengelolaan keuangan desa baik selaku skpd yang paling dekat dengan desa, maupun selaku skpd yang secara khusus ditugaskan oleh pp dan permendargi untuk melaksanakan binwas penyelenggaraan pemdes/ keuangan desa. PP 43/2014 Pasal 154 ayat (1), Camat/ sebutan lain melakukan tugas Pembinaan dan pengawasan ... Read More
17 April 2020papdua

17

Apr2020
17 April 2020papdua

17

Apr2020
a. Penyaluran RKUN-RKUD dalam 3 tahap: Tahap I = 20 % (Paling cepat bulan Januari paling lambat minggu ketiga bulan Juni) Persyaratan Penyaluran: Perda APBD; Perkada tatacara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa Tahap II = 40% (Paling cepat bulan Maret paling lambat minggu keempat bulan Juni) Persyaratan Penyaluran: Laporan realisasi penyaluran ... Read More
17 April 2020papdua

17

Apr2020
a. Penyaluran RKUN-RKUD dalam 2 tahap: Tahap I dan Tahap 2 = 20 % + 40 % (Paling cepat bulan Januari paling lambat minggu keempat bulan Juni) Persyaratan Penyaluran: Perda APBD; Perkada tatacara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa Daftar kinerja penyaluran baik Tahap III = 40% (Paling cepat bulan Juli paling lambat Desember) Persyaratan Penyaluran: Laporan realisasi penyaluran TA ... Read More
17 April 2020papdua

17

Apr2020
Tidak boleh, sesuai dengan Pasal 81 PP No 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa gaji dan tunjangan kepala desa serta perangkat desa bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
17 April 2020papdua