17

Apr2020
Permasalahan dalam pelaksanaan transfer DBH adalah penyelesaian atas kurang bayar dan lebih bayar DBH. Alokasi dari Kurang Bayar (KB) DBH dan Lebih Bayar (LB) DBH yang cukup besar, maka permasalahan dalam penyelesaian kurang bayar DBH terkait dengan ketersediaan alokasi dalam APBN, sehingga penyelesaian pembayarannya dianggarkan secara bertahap di dalam ... Read More
17 April 2020papdua

17

Apr2020
DBH bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari penerimaan negara yang dibagihasilkan, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi DBH setiap daerah dibagihasilkan dari rencana penerimaan negara yang dibagihasilkan dalam UU APBN berdasarkan persentase tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ditetapkan ... Read More
17 April 2020papdua

17

Apr2020
Penyaluran KB DBH akan dilaksanakan setelah dianggarkan dalam UU APBN dan/atau UU APBN-P tahun anggaran berikutnya.
17 April 2020papdua

17

Apr2020
Hasil evaluasi terhadap kebijakan pengalokasian dan penyaluran DBH adalah masih terdapat alokasi KB DBH dan alokasi LB DBH yang cukup besar, yang antara lain disebabkan oleh penetapan alokasi DBH pada tahun berjalan didasarkan atas rencana/target penerimaan negara yang mengacu kepada asumsi ekonomi makro yang ditetapkan dalam UU APBN dan ... Read More
17 April 2020papdua

17

Apr2020
Penggunaan DBH DR diatur melalui PP No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi, yang diatur hanya untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Ketentuan ini sangat  membatasi ruang gerak daerah dalam menggunakan DBH DR sehingga banyak terdapat sisa DBH DR di kas daerah kab/kota yang tidak dapat dimanfaatkan. Begitu pula ... Read More
17 April 2020papdua

17

Apr2020
Penggunaan DBH CHT diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBH CHT. Penggunaan tersebut untuk 5 program sesuai UU nomor 39 tahun 2007. Dalam PMK 222/PMK.07/2017 secara detail diatur penggunaan DBH CHT minimal 50% untuk bidang kesehatan yang mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dukungan ... Read More
17 April 2020papdua

17

Apr2020
Penundaan penyaluran DBH TA 2017 TW IV akan diperhitungkan sebagai Kurang Bayar atau LB DBH  TA 2017 berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan dari hasil pemeriksaan oleh BPK atas LKPP TA 2017. Setelah hasil audit BPK atas penerimaan tersebut didapat, kemudian dialokasikan besaran KB DBH dalam APBN, dan pengalokasian akan ... Read More
17 April 2020papdua