You are here:
  • KB Home
  • Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional
  • Terkait dengan perpers 33 tahun 2020 mohon dijelaskan mengapa tidak mencantumkan honor Pejabat Pembuat Komitmen pada bagian pengadaan barang dan jasa? sedangkan pada perpers 16 tahun 2018 terdapat pemberian/pelimpahan wewenang dari PA/KPA kepada PPK dengan segala resikonya namun tidak didukung dengan pemberian insentif/honor yang diatur dalam perundang-undangan. Hal ini dapat berdampak pada tidak adanya personil yang bersedia menjadi PPK sehingga PA/KPA merangkap sebagai PPK dengan segala beban kerjanya, Ini dapat beresiko pula pada pekerjaan pengadaan barang/jasa dari segi administrasi maupun fisik?
< Back
Table of Contents

Dalam proses penetapan honorarium pengelola keuangan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam pengelola keuangan APBN. Pusat menerapkan 3 tingkatan yaitu Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan anak buah dibawahnya Pejabat Pembuat Komitmen. Pejabat Pembuat Komitmen dibantu oleh Staf Pengelola Keuangan. Untuk pemerintah daerah tingkatannya juga 3 yaitu Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dibantu oleh Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat pembuat komitmen (PPKom). Adapun PPTK/PPKom dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang disamakan atau dimapping sama dengan Staf Pengelola Keuangan (SPK). Jadi pada Perpers ini Pengguna anggaran disamakan dengan kuasa pengguna anggaran dan honornya disesuaikan dengan jumlah DPA yang dikelolanya. Begitu juga untuk PPTK/PPKom dan PPK/SPK disesuaikan dengan jumlah pagu DPA nya.
Disamping itu PA/KPA tdk bisa merangkap jabatan dgn PPTK/PPkom karena PPTK/PPKom sebagai pelaksana dibawah PA/KPA. Hal ini berarti honornya salah satu aja dan diambil yang terbesar yaitu PA/KPA.