You are here:
< Back
Table of Contents

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2), kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain yang diatur dalam Perpres dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunannya, pemda dapat melihat referensi yang ada, misalnya pada e-catalogue. Sepanjang tetap memperhatikan 4 prinsip dan referensi tersedia, maka biaya tersebut dapat diatur melalui Perkada.