You are here:
  • KB Home
  • Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional
  • Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah untuk selaku BUD yg ada standarisasi honornya cuma 1 orang (tabel 1.1). Sedangkan dalam PP No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Daerah Pasal 9 ada kuasa BUD dapat lebih dari satu, seperti saat ini di Badan Keuangan PPU, BUD Kepala Badan, dan ada 2 orang Kabid sebagai Kuasa BUD. Untuk ini dimana kita menetapkan standar Honor ke 2 kuasa BUD itu. BUD itu dipegang oleh Kepala Badan Keuangan dan dibantu 2 orang Kabid itu sebagai Kuasa BUD yg tugas sama dg BUD. Tugas ini diambil alih langsung pada saat Kepala Badan selaku BUD tidak ada di kantor atau dinas luar. Kalo tugas Kuasa BUD 1 dan Kuasa BUD 2 itu cuma tanda tangan SP2D pada saat BUD tidak di tempat atau dinas luar.
< Back
Table of Contents

Apakah Kuasa BUD fungsinya sama dengan BUD? karena info dari Kementerian Dalam Negeri tidak ada kuasa BUD kalau ada BUD. Yang bertanggungjawab terhadap pengeluaran BUD, seandainya ada kuasa BUD pertanyaannya BUD tidak bertanggungjawab atau terbagi tanggungjawaban? ini yang tidak sesuai maka jika ada kuasa BUD maka yang bertanggungjawab kuasa BUD-nya dengan honor sesuai pagu yang dikelolanya, hal ini sama dengan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Intinya kalau BUD berhalangan tetap baru digantikan.