You are here:
< Back
Table of Contents

Pemerintah daerah berdasarkan ketentuan Perpres 33 tahun 2020 dapat menetapkan standar harga satuan diluar yang telah diatur dalam perpers tersebut. Hal ini pada dasarnya untuk Perpres baru menampung 80% komponen biaya dan masih 20% lagi yang belum diatur dalam SHSR ini seperti biaya lembur, biaya ATK, biaya sewa. Namun untuk pengaturan honorarium diluar Perpres 33 tahun 2020 tidak diperbolehkan lagi apalagi yang sudah masuk dalam tugas dan fungsinya. Jadi pemerintah daerah tidak bisa lagi melakukan kreativitas terhadap pemberian honor karena sudah diatur norma dan nilai atau besaran honornya.