You are here:
  • KB Home
  • Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  • Aspek Pajak dan Retribusi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat klausul penghapusan piutang pajak dapat dilakukan dalam skema pemberian insentif fiskal. Seperti apakah skema pemberian insentif fiskal terkait penghapusan piutang pajak bagi pemerintah daerah Kabupaten/kota?
< Back
Table of Contents

Dalam pasal 114 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat pengaturan penambahan pasal terhadap UU 28 Tahun 2009 tentang PDRD terkait pemberian insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 156B
1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya.
3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan wajib pajak atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan yang rasional.
4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan kepala daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Dalam pasal diatas Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan diskresi kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur tata cara atau skema pemberian insentif fiskal dimaksud dengan melibatkan DPRD berupa pemberitahuan. Ketentuan yang kurang lebih sama juga terdapat dalam UU 28 Tahun 2009 tentang PDRD pasal 107 yang memberikan diskresi kepada Pemerintah Daerah untuk menetukan tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.