You are here:
< Back
Table of Contents

Pengelola keuangan daerah yang dapat dibayarkan honorarium adalah seperti yang disebutkan pada Perpres Nomor 33 Tahun 2020. Apabila tidak terdapat di Perpres, maka tidak dapat dibayarkan. Adapun terkait pengurus barang sesuai pasal 100 PP Nomor 27 Tahun 2014, diatur bahwa pengurus barang diberikan insentif dan/atau tunjangan. Dengan demikian, tugas Bendahara Barang sudah melekat di beban kerja dan termasuk tusi. Oleh karena itu, tidak dapat diberikan honorarium. Jika belum dibentuk fungsional maka harus dibentuk dulu.