Pelaksanaan Workshop Dana Desa

Sehubungan dengan telah ditetapkannya PMK No.226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 dan PMK No.199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa, DJPK akan menyelenggarakan Workshop Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018.

Informasi lebih lanjut dapat diunduh melalui tautan berikut.

Download (PDF, 362KB)

Download (PDF, 494KB)

Download (PDF, 329KB)

[Updated 26 Februari 2018] Status Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.

Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah.

Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi atas raperda pajak daerah dan retribusi daerah dan memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi tersebut melalui Kementerian Dalam Negeri.

Informasi atas Status Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah update pada 26 Februari 2018, selanjutnya dapat diunduh melalui tautan berikut.

Download (PDF, 2.43MB)

[Updated 15 Februari 2018] Status Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.

Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah.

Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi atas raperda pajak daerah dan retribusi daerah dan memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi tersebut melalui Kementerian Dalam Negeri.

Informasi atas Status Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah update pada 15 Februari 2018, selanjutnya dapat diunduh melalui tautan berikut.

Download (PDF, 2.29MB)

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-103/PK/2018

Dalam rangka meningkatkan ketersediaan data dalam kebijakan penganggaran dan pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa serta sejalan dengan tujuan penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Nasional, bahwa Informasi Keuangan Daerah (IKD) digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan pengendalian fiskal, maka dibutuhkan  Data Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang lengkap, akurat, terkini dan dapat dipertanggungjawabkan. Data PNSD yang disampaikan oleh pemerintah daerah tersebut akan digunakan dalam perhitungan alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa terutama Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Oleh karena itu, pemerintah daerah diwajibkan mengirim data sesuai aturan yang tercantum dalam Surat Edaran tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (IKD) Data Pegawai Negeri Sipil Daerah melalui SIKD (SE PNSD).

Sesuai dengan SE PNSD nomor SE-2/PK/2018, data PNSD disampaikan secara bulanan berupa softcopy Arsip Data Komputer (ADK) sesuai dengan elemen data yang tercantum dalam SE PNSD. Data ADK yang dikirimkan adalah data dari aplikasi pengelolaan gaji yang digunakan oleh Pemerintah Daerah yang telah terintegrasi dengan aplikasi Agen SINERGI SIKD. Sampai dengan saat ini, aplikasi pengelolaan gaji PNSD yang kompatibel dengan aplikasi sinergi SIKD adalah Aplikasi Simgaji Taspen.

Penyampaian data PNSD dilakukan 2 (dua) kali dalam sebulan melalui aplikasi SIKD dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Penyampaian detil ADK gaji dan tunjangan PNSD selambat-lambatnya pada tanggal 25 sebelum pembayaran gaji dan tunjangan PNSD setiap bulan; dan
  • Penyampaian rekap gaji dan tunjangan PNSD dalam bentuk PDF ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dibubuhkan cap dinas, selambat-lambatnya pada tanggal 5 setelah realisasi pembayaran.

Selain pengiriman data per bulan melalui aplikasi SIKD, pemda diminta menyampaikan hardcopy rekap gaji dan tunjangan PNSD per bulan sesuai lampiran IV dan rekap gaji dan tunjangan PNSD per semester sesuai dengan lampiran V yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dibubuhkan cap dinas, kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, paling lambat tanggal 5 (lima) bulan Juni tahun berjalan untuk semester I dan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan Desember tahun berjalan untuk semester II. (Jakarta, 6 Maret 2018)

Download Surat Dirjen PK Nomor S-103/PK/2018

Download Surat Edaran Nomor SE-2/PK/2018

Update Aplikasi Agen SIKD

Dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah, telah dilakukan rilis update aplikasi agen SINERGI SIKD versi 3.0.0 yang merupakan update dari versi sebelumnya, versi 2.1.0 dan aplikasi agen SIMPATIK SIKD versi 2.2.0 yang merupakan update dari versi sebelumnya, versi 2.1.0.

Penambahan fitur aplikasi agen SINERGI SIKD versi 3.0.0, antara lain:
1. peningkatan kinerja dan keamanan data keuangan daerah;
2. verifikasi Bagan Akun Standar (BAS) level 3; dan
3. penyampaian data Gaji PNSD.

Penambahan fitur pada aplikasi agen SIMPATIK SIKD versi 2.2.0, antara lain:
1. adanya penambahan elemen data rincian SiLPA tahun 2017;
2. verifikasi data posisi kas;
3. dan peningkatan data keamanan.

Update aplikasi SIKD telah dapat diunduh pada link http://www.djpk.kemenkeu.go.id/sikd. Apabila terdapat kendala dalam mengunduh serta mengupdate aplikasi, dapat mengirimkan email ke it.djpk@kemenkeu.go.id

[Updated 15 Februari 2018] Status Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.

Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah.

Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi atas raperda pajak daerah dan retribusi daerah dan memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi tersebut melalui Kementerian Dalam Negeri.

Informasi atas Status Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah update pada 15 Februari 2018, selanjutnya dapat diunduh melalui tautan berikut.

Download (PDF, 1.86MB)