Permintaan Email untuk Pembuatan Akun Individu Aplikasi DAK Nonfisik

DJPK akan melaksanakan soft launching Aplikasi DAK Nonfisik dan diharapkan setiap pemerintah daerah dapat mengakses aplikasi dimaksud. Untuk dapat melakukan login pada Aplikasi DAK Nonfisik, pemerintah daerah harus memiliki akun individu. Akun individu setiap pemerintah daerah akan didaftarkan oleh DJPK dengan menggunakan email aktif pemerintah daerah. Dalam rangka pembuatan akun individu pemerintah daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat menyampaikan alamat email aktif sesuai formulir terlampir kepada DJPK paling lambat tanggal 5 Januari 2018.

Informasi lebih lanjut dapat diunduh melalui tautan berikut.

S-161 PK2

[Updated 15 Desember 2017] Status Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.

Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah.

Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi atas raperda pajak daerah dan retribusi daerah dan memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi tersebut melalui Kementerian Dalam Negeri.

Informasi atas Status Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah update pada 15 Desember 2017, selanjutnya dapat diunduh melalui tautan berikut.

Download (PDF, 17.28MB)

 

Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017

Dasar hukum penerbitan PMK ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2016 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017 serta Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Latar belakang dan gambaran umum isi PMK
a. Rincian DBH CHT menurut daerah provinsi/kabupaten/kota tahun anggaran 2017 telah ditetapkan dalam PMK Nomor 43/PMK.07/2016 sebesar Rp2.997.559.999.000,00 (dua triliun sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
b. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017, DBH CHT ditetapkan sebesar Rp2.949.744.450.000,00 (dua triliun sembilan ratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), atau mengalami penurunan sebesar Rp47.815.549.000 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus lima belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Pokok-pokok isi PMK
a. DBH CHT tahun anggaran 2017 ditetapkan sebesar Rp2.949.744.450.000,00 (dua triliun sembilan ratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
b. Rincian DBH CHT menurut daerah provinsi/kabupaten/kota, tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan RPMK.
c. Penyaluran DBH CHT triwulan IV ke setiap daerah provinsi/kabupaten/kota yaitu sebesar selisih antara rincian DBH CHT tahun anggaran 2017 dengan jumlah DBH CHT yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III berdasarkan PMK Nomor 43/PMK.07/2016.
d. Dengan diberlakukannya PMK ini, maka PMK Nomor 43/PMK.07/2017 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017 dinyatakan tidak berlaku.

Konsekuensi publik atas penerbitan PMK
Dengan diterbitkannya PMK ini, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Triwulan IV dapat segera disalurkan.

PMK tersebut dapat diunduh melalui tautan berikut.

192~PMK.07~2017Per

Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2018

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-53/PK/2017 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2018. Keputusan Direktur Jenderal tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan atas PMK Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.

Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018, target penerimaan cukai hasil tembakau ditetapkan sebesar Rp148.230.000.000.000,00. Diperkirakan sebesar 2% dari target penerimaan cukai hasil tembakau tersebut merupakan penerimaan cukai atas tembakau iris yang tidak termasuk objek Pajak Rokok, sehingga penerimaan cukai yang dijadikan basis untuk menghitung Pajak Rokok TA 2018 sebesar Rp145.265.400.000.000,00 (98% dari target penerimaan cukai hasil tembakau) dan estimasi penerimaan Pajak Rokok yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebesar Rp14.526.540.000.000,00.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Kep-53/PK/2017 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2018 dapat diunduh melalui tautan berikut.

Kepdirjen 53 2017

[Updated 24 November 2017] Status Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.

Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah.

Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi atas raperda pajak daerah dan retribusi daerah dan memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi tersebut melalui Kementerian Dalam Negeri.

Informasi atas Status Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah update pada 24 November 2017, selanjutnya dapat diunduh melalui tautan berikut.

Download (PDF, 16.5MB)