Memantau Kesiapan Daerah Menjalankan Program Padat Karya Tunai Dana Desa (Cash for Work)

madiun

Kabupaten Madiun, 18 Januari 2018 – Memasuki tahun keempat pelaksanaan Dana Desa, saat ini desa telah diperkuat kewenangannya dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta membina dan memberdayakan masyarakat. Hasil nyata dari pelaksanaan Dana Desa dalam periode 2015 hingga 2016 antara lain terbangunnya lebih dari 95.200 kilometer jalan desa, 914.000 meter jembatan, 22.616 unit sambungan air bersih, 2.201 unit tambatan perahu, 14.957 unit PAUD, 4.004 unit polindes, 19.485 unit sumur, 3.106 unit pasar desa, 103.405 unit drainase dan irigasi, 10.964 unti posyandu, serta 1.338 unit embung.

Berdasarkan hasil evaluasi, Dana Desa mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang ditunjukkan dengan menurunnya rasio ketimpangan pedesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 pada tahun 2017. Jumlah penduduk miskin menurun dari 17,4 juta pada tahun 2014 menjadi 16,3 juta pada tahun 2017. Persentase penduduk miskin berkurang dari tahun 2015 sebesar 14,09% menjadi 13,47% pada tahun 2017. Pemerintah berkomitmen terus meningkatkan capaian tersebut sehingga Dana Desa mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat desa.

Pada tahun 2018 ini Dana Desa dianggarkan sebesar Rp60 triliun untuk 74.958 desa di seluruh Indonesia. Dana ini diarahkan untuk mengatasi kemiskinan di desa dengan memberikan afirmasi kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai penduduk miskin tinggi. Pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa bersama program penanggulangan kemiskinan lainnya seperti Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai sehingga dapat segera mengentaskan kemiskinan di desa serta mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Pada 18 Januari 2018, DJPK menggelar Diseminasi dan Berbagi Pengalaman dalam Pengelolaan Dana Desa di pendopo Kantor Bupati Madiun. Tema yang disampaikan dalam diseminasi ini adalah “Padat Karya Tunai untuk Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera”. Diseminasi ini dihadari oleh 198 kepala desa, 15 camat, aparat pemerintah daerah, serta pihak-pihak terkait. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Bapak Boediarso Teguh Widodo, menyampaikan bahwa diseminasi ini bertujuan mengkomunikasikan kebijakan Dana Desa tahun 2018, meningkatkan pemahaman para kepala desa dan aparat pemerintah daerah dalam mengelola Dana Desa, serta memperkuat sinergi dan harmonisasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan desa sehingga amanat UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 dapat tercapai, yaitu menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangkaian kegiatan diseminasi ini, Wakil Menteri Keuangan, Bapak Mardiasmo, beserta jajaran pejabat Kabupaten Madiun dan Kementerian Keuangan, melakukan kunjungan kerja ke Desa Klecorejo untuk memantau kesiapan desa dalam menjalankan skema cash for work atau Padat Karya Tunai. Program ini merupakan arahan Presiden RI agar masyarakat desa mendapatkan dampak positif langsung dari Dana Desa. Program Padat Karya Tunai di Desa dimulai dengan melaksanakan piloting di 1.000 desa pada 100 kabupaten/kota yang mempunyai permasalahan sosial ekonomi tinggi.

Tujuan dari Program Padat Karya Tunai di Desa antara lain untuk (i) menciptakan dan memperluas kesempatan kerja di desa, (ii) memupuk rasa kebersamaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat desa, (iii) meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat desa, (iv) meningkatkan akses masyarakat miskin, perempuan, anak, dan kelompok marginal kepada pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, dan (v) membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi di desa.

 

Agar Program Padat Karya Tunai dapat berjalan secara optimal, pembangunan di desa diarahkan untuk bidang-bidang seperti (i) pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana prasarana pedesaan, (ii) pemanfaatan lahan untuk meningkatkan produksi (termasuk di kawasan hutan), (iii) pelaksanaan kegiatan yang produktif seperti pariwisata, ekonomi kreatif, pengembangan potensi ekonomi lokal, pengelolaan hasil produksi pertanian, serta pengelolaan usaha jasa dan industri kecil, (iv) pemberdayaan masyarakat seperti pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, pengelolaan lingkungan pemukiman, pengembangan energi terbarukan, serta penyediaan dan pendistribusian makanan tambahan untuk anak; serta (v) kegiatan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan fisik bangunan tetapi mendukung keberhasilan pelaksanaan pekerjaan fisik.

 

Untuk mendukung pelaksanaan Program Padat Karya Tunai di Desa serta melaksanakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kementerian Keuangan telah melakukan langkah-langkah penyempurnaan pengelolaan Dana Desa. Dari sisi penganggaran dan pengalokasian, pemerintah memperbaiki kebijakan distribusi Dana Desa yang lebih difokuskan pada upaya mendukung pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat antar desa. Dari sisi penyaluran, telah dilakukan perbaikan penyaluran Dana Desa yang memungkinkan Dana Desa Tahap I dapat disalurkan paling cepat pada bulan Januari sebesar 20% dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni, serta Tahap II sebesar 40% paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni, dan Tahap III sebesar 40% paling cepat bulan Juli. Penyaluran Dana Desa didasarkan pada kinerja penyerapan dan capaian output. Dari sisi penggunaan Dana Desa, pemerintah mempertajam prioritas penggunaan Dana Desa yang fokus pada 3-5 kegiatan, yang dilakukan melalui mekanisme swakelola, pemanfaatan bahan baku lokal, dan melalui skema padat karya tunai yang produktif. Dari sisi pembinaan dan pengawasan, perlu dilakukan penguatan pembinaan dan pengawasan, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat pengawas fungsional di daerah, maupun masyarakat desa setempat.

Penatausahaan Keuangan Daerah

IMG-20171006-WA0000

Dalam melalukan penatausahaan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Bendahara penerimaan pada SKPD memiliki tugas menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan.
Sedangkan Bendahara Pengeluaran memiliki tugas mengelola uang persediaan, menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang dalam pengelolaannya,
melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan dan tugas lain sesuai peraturan kepala daerah.
Laporan-laporan pendapatan, belanja serta kekayaan dan kewajiban daerah disusun berdasarkan sistem akuntansi pemerintah daerah. Pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi inilah yang nantinya menghasilkan laporan keuangan daerah.

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

IMG-20171004-WA0001

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) memberitahukan kepada semua Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar menyusun dan menyampaikan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) paling lambat 3 hari kerja setelah APBD ditetapkan. Rancangan DPA-SKPD memuat rincian sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan.
Kemudian Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusunnya kepada PPKD. Tim anggaran pemerintah daerah bersama dengan kepala SKPD yang bersangkutan melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD. DPA-SKPD yang telah disahkan disampaikan kepada Kepala SKPD yang bersangkutan, Kepala satuan kerja pengawasan daerah, dan BPK paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal disahkan.

Pelaksanaan APBD terdiri dari pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kemudian setelah satu semester, Pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya. Laporan tersebut disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.
Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan.

Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah

Perencanaan dan penganggaran copy

Tahap pertama adalah perencanaan dan penganggaran daerah. Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari
efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal.

Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.

Setelah RPJMD ditetapkan, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu
kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD, selanjutnya
disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh kepala daerah. Kemudian Kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan nota kesepakatan.

Setelah RKA-SKPD dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Pengiriman Data melalui SINERGI SIKD

IMG-20171003-WA0000

Pengiriman data ke SIKD nasional melalui SINERGI SIKD dapat dikirimkan lebih dari sekali tanpa menghubungi DJPK terlebih dahulu. Namun, data tidak bisa dikirim lagi apabila DJPK sedang melakukan verifikasi atau verifikasi oleh pusat. Secara otomatis data akan dikunci dan tidak bisa dikirimkan kembali.

SINERGI SIKD

IMG-20170925-WA0000

Apa sih aplikasi agen SINERGI SIKD itu? SINERGI adalah aplikasi yang berfungsi untuk mengirimkan Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan cq DJPK. Beragamnya sistem yang diimplementasikan oleh Pemda, membutuhkan adanya sebuah Agen SIKD yang bersifat umum atau dapat digunakan oleh banyak sistem yang digunakan oleh Pemda.

Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam

IMG-20170922-WA0001

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) terdiri atas 5 (lima) jenis yaitu:
1. DBH SDA Kehutanan merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan SDA Kehutanan.

2. DBH SDA Minyak dan Gas Bumi (Migas) merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan SDA Minyak dan Gas Bumi.

3. DBH SDA Mineral dan Batu Bara (Minerba) merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan SDA Minerba yang berasal dari Iuran Tetap (Land-Rent) dan iuran Eksploitasi/Eksplorasi (royalti).

4. DBH SDA Panas Bumi merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan SDA Panas Bumi yang berasal dari Setoran Bagian Pemerintah atau Iuran Tetap dan Iuran Produksi.

5. DBH SDA Perikanan merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan SDA Perikanan.

Masing-masing penerimaan dari kelima SDA tersebut dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.