Kunjungi Bandung Barat dan Bandung, Dirjen Perimbangan Keuangan Harapkan Penggunaan Dana Desa Lebih Efisien dan Produktif

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian, serta mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2017, anggaran Dana Desa sudah terealisasi sebanyak  Rp 127,7 triliun. Mulai Januari 2018, pemerintah menerapkan pola baru dalam pemanfaatan Dana Desa yaitu Padat Karya Tunai (cash for work). Dalam rangka penyebarluasan informasi serta edukasi kepada pemerintah desa atas perubahan pola baru Dana Desa tersebut dan mendorong optimalisasi kebijakan Dana Desa, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengadakan diseminasi kebijakan pengelolaan Dana Desa pada tanggal 6 Maret 2018 lalu di Jawa Barat. Diseminasi yang mengambil tema “Padat Karya Tunai untuk Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera” ini diadakan di dua lokasi berbeda, yakni Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung.

Kegiatan diseminasi dihadiri oleh Bupati, Camat, Kepala Desa, aparat desa, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di masing-masing kabupaten tersebut. Turut hadir dalam acara tersebut, Bapak Boediarso Teguh Widodo selaku Dirjen Perimbangan Keuangan untuk memberikan keynote speech sekaligus membuka secara resmi acara diseminasi pada hari itu. Dalam pidatonya, Direktur Jenderal mengajak para kepala desa ikut terlibat secara penuh dalam pemanfaatan Dana Desa untuk kemakmuran dan pelayanan masyarakat. “Tentu dengan komitmen kepala desa melaksanakan secara penuh dana desa untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat, untuk sebesar-besar pelayanan masyarakat,” ujarnya (6/3) di Ngamprah.

Padat karya tunai merupakan program pemerintah agar penggunaan Dana Desa dapat difokuskan pada pekerjaan yang menyerap banyak tenaga kerja untuk mengurangi angka pengangguran di desa. Selain itu, pelaksanaan pekerjaan diharapkan bisa dilakukan secara swakelola oleh Desa sejak tahap perencanaan dan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal. Adapun sasaran utama dari program Padat Karya Tunai ini adalah masyarakat yang masuk kategori menganggur, setengah menganggur (bekerja kurang dari 35 jam seminggu), penduduk miskin, penerima Program Keluarga Harapan, dan penduduk dengan balita bermasalah gizi (stunting).

“Padat karya tunai adalah skema pola pelaksanaan dana desa yang diharapkan untuk menggunakan, syarat menggunakan tenaga kerja dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang didanai dengan Dana Desa. Kepada tenaga kerja yang terlibat di dalam pelaksanaan dana desa diberikan upah atau honor atau gaji secara tunai, dibayar kas, tidak boleh dihutang, dibayarkan secara harian atau mingguan dengan tujuan untuk memperluas kesempatan kerja di desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Orang kalau bekerja menerima penghasilan, orang yang mendapat penghasilan daya belinya meningkat, mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Itulah yang dimaksud dengan Padat Karya Tunai,” kata Dirjen di sela-sela pidatonya (6/3) di Soreang.

Dalam melaksanakan amanat untuk memberikan layanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Dirjen mengharapkan para kepala desa menggunakan Dana Desa secara lebih efisien dan produktif. “Karena itu saya mohon dengan sangat dan hormat pada kita semua kepala desa sebagai penyelenggara negara, sebagai kepala pemerintahan terdepan untuk menggunakan setiap rupiah dari Dana Desa dan mengelola keuangan desa, setiap rupiah keuangan desa secara efisien, efektif, produktif, transparan dan akuntabel,” ujarnya sebelum menutup pidato di Kabupaten Bandung Barat.

 

Foto Dokumentasi :

Kabupaten Bandung Barat

kesenian tari

“Kesenian tari daerah setempat mengawali acara diseminasi”

Lokasi Diseminasi

“Lokasi diseminasi bertempat di Aula Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat”

keynnoth dirjen

Direktur Jenderal menyampaikan keynote speech pada acara Diseminasi Dana Desa di Bandung Barat

Dir ptndp

“Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Bapak Lisbon Sirait, menyampaikan laporan kegiatan di awal acara”

Dirjen berfoto

 “Direktur Jenderal berfoto bersama Pejabat dan Pimpinan Perangkat Daerah yang hadir”

Kabupaten Bandung

Dirjen beserta pejabat

 “Direktur Jenderal beserta para pejabat yang ikut memberikan sambutan pada acara Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Bandung.”

Dirjen pidato

“Direktur Jenderal menyampaikan pidato pembukaan mengenai kebijakan Dana Desa.”

Diseminasi aula

 

“Diseminasi juga dilakukan di Aula Kantor Bupati Bandung dengan peserta para camat, kepala desa, serta perangkat daerah di Kabupaten Bandung.”

Dirjen berbincang

“Direktur Jenderal berbincang dengan salah satu perwakilan BUMDes setempat.”

beberapa stan

“Beberapa stan (booth) dari BUMDes di Kabupaten Bandung ikut meramaikan acara Diseminasi.”

beberapa kerajinan

“Beberapa kerajinan tangan yang dihasilkan oleh salah BUMDes di Kabupaten Bandung.”

Kunjungi Pulau Seribu Pura, Dirjen Perimbangan Keuangan Ingin Penggunaan Dana Desa Lebih Optimal Bali, 27-28 Februari 2018

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sejak tahun 2015, Dana Desa diserahkan kepada pemerintah desa dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian, serta mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa. Dalam rangka mendorong optimalisasi kebijakan Dana Desa inilah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengadakan diseminasi kebijakan pengelolaan Dana Desa pada tanggal 27-28 Februari 2018 lalu di Bali atau dikenal juga dengan sebutan “Pulau Seribu Pura”. Diseminasi yang mengambil tema “Padat Karya Tunai untuk Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera” ini diadakan di dua lokasi berbeda, yakni Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Klungkung.

Kegiatan diseminasi dihadiri oleh Bupati, Camat, Kepala Desa, aparat desa, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di masing-masing kabupaten tersebut. Turut hadir dalam acara tersebut, Bapak Boediarso Teguh Widodo selaku Dirjen Perimbangan Keuangan untuk memberikan keynote speech sekaligus membuka secara resmi acara diseminasi pada hari itu. Dalam pidatonya, Direktur Jenderal mengajak para kepala daerah yang hadir agar dapat mengoptimalkan penggunaan Dana Desa melalui skema Padat Karya Tunai atau Cash For Work.

Padat karya tunai merupakan program pemerintah agar penggunaan Dana Desa dapat difokuskan pada pekerjaan yang menyerap banyak tenaga kerja untuk mengurangi angka pengangguran di desa. Selain itu, pelaksanaan pekerjaan diharapkan bisa dilakukan secara swakelola oleh Desa sejak tahap perencanaan dan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal. Adapun sasaran utama dari program Padat Karya Tunai ini adalah masyarakat yang masuk kategori menganggur, setengah menganggur (bekerja kurang dari 35 jam seminggu), penduduk miskin, penerima Program Keluarga Harapan, dan penduduk dengan balita bermasalah gizi (stunting).

 

Pencanangan program Padat Karya Tunai bukanlah satu-satunya upaya pemerintah untuk memperbaiki kebijakan Dana Desa di tahun 2018. Upaya lain yang telah dilakukan pemerintah untuk menyempurnakan kebijakan tersebut, antara lain (1.) memperbaiki cara pengalokasian melalui pemberian affirmasi pada desa dengan tingkat kemiskinan yang tinggi; (2.) memfokuskan penggunaan Dana Desa pada maksimal lima kegiatan pembangunan infrastruktur dan kegiatan pemberdayaan masyarakat; serta (3.) memperbaiki pola penyaluran menjadi tiga tahap dan dilakukan sejak awal tahun anggaran.

 

Foto Dokumentasi :

Kabupaten Gianyar

Kesenian tari

Kesenian tari daerah setempat mengawali acara diseminasi.

lokasi diseminasi

Lokasi diseminasi bertempat di Balai Budaya Gianyar.

Dirjen K Speech

 

Direktur Jenderal menyampaikan keynote speech pada acara Diseminasi Dana Desa di Gianyar.

Dirjen secara simbolis

Direktur Jenderal secara simbolis membuka acara diseminasi.

Dirjen berfoto

Direktur Jenderal berfoto bersama Pejabat dan Pimpinan Perangkat Daerah yang hadir.

Dirjen berbincang

Direktur Jenderal berbincang dengan perwakilan BUMDes setempat perihal usaha pemurnian air yang dijalankan.

Kabupaten Klungkung

sebelum memasuki tempat acara

Sebelum memasuki tempat acara, Direktur Jenderal berbincang-bincang dengan perwakilan BUMDes setempat perihal kerajinan tangan yang dihasilkan.

Diseminasi kedua

Diseminasi kedua bertempat di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya, Klungkung.

Dir PKKD

 Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Bapak Lisbon Sirait, menyampaikan laporan kegiatan di awal acara.

Dirjen pidato

Direktur Jenderal menyampaikan pidato pembukaan mengenai kebijakan Dana Desa.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Dorong Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Bengkulu Bengkulu, 26 Februari 2018

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2015-2017), pelaksanaan dana desa telah menghasilkan penyediaan berbagai sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat perdesaan. Selain itu, Dana Desa bersama-sama dengan sumber pendanaan lainnya seperti Alokasi Dana Desa (ADD), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Beras untuk Rakyat Sejahtera (Rastra) juga telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan di perdesaan. Namun, berbagai capaian tersebut dirasa masih belum optimal dalam menurunkan angka kemiskinan di perdesaan (sekitar 13,47% pada tahun 2017). Untuk itu, pemerintah terus mendorong optimalisasi pengelolaan Dana Desa pada tahun 2018, salah satunya dengan mensosialisasikan Program Padat Karya Tunai atau Cash For Work.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Bapak Boediarso Teguh Widodo, menyampaikan setidaknya ada empat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk memaksimalkan Dana Desa di tahun 2018. Pertama, memperbaiki cara pengalokasian melalui pemberian affirmasi pada desa dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Kedua, memfokuskan penggunaan Dana Desa pada maksimal lima kegiatan pembangunan infrastruktur dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Ketiga, mendorong penerapan pola swakelola dengan skema padat karya tunai dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Dana Desa. Keempat, memperbaiki pola penyaluran menjadi tiga tahap dan dilakukan sejak awal tahun anggaran.

Setidaknya itulah pesan besar yang berusaha disampaikan Direktur Jenderal pada dua acara Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu pada Senin, 26 Februari 2018 lalu. Diseminasi yang dihadiri oleh Bupati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Camat, Kepala Desa, aparat desa, dan tokoh masyarakat di masing-masing kabupaten tersebut mengambil tema “Padat Karya Tunai untuk Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera”.

Sebagaimana dijelaskan di atas, Padat Karya Tunai merupakan salah satu program pemerintah terkait kebijakan Dana Desa yang bertujuan agar penggunaan Dana Desa di masing-masing daerah dapat lebih difokuskan kepada pekerjaan Labor Intensive dengan menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran di desa. Pada prinsipnya, pelaksanaan Padat Karya Tunai harus berpegang pada 3 prinsip utama yaitu pelaksanaan kegiatan secara swakelola oleh desa, menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja setempat, dan bahan baku setempat.

Melalui penerapan skema Padat Karya Tunai, diharapkan pengelolaan Dana Desa ke depannya dapat lebih optimal dalam menciptakan lapangan kerja; meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat; serta menumbuhkan permintaan agregat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antar desa. Lebih lanjut, Direktur Jenderal berpesan agar Pemerintah Daerah senantiasa mengutamakan efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparansi, serta akuntabilitas dalam mengelola Dana Desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan diseminasi di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Seluma ini merupakan diseminasi ke-16 dan 17 dalam rangkaian kegiatan diseminasi Dana Desa tahun 2018 untuk mensosialisasikan program Padat Karya Tunai kepada Pemerintah Daerah. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal juga menyaksikan kesenian daerah, serta produk dan kerajinan tangan yang diproduksi oleh BUMDes setempat.

 

Foto Dokumentasi :

Kabupaten Bengkulu Selatan

Tarian daerah

Tarian daerah setempat menyambut kedatangan Direktur Jenderal dan rombongan.

Acara diseminasi

Acara diseminasi ini bertempat di Gedung Pemuda Manna, Bengkulu Selatan.

turut hadir

 

Turut hadir dalam acara tersebut Bupati Bengkulu Selatan – Bapak Dirwan Mahmud, Anggota Komisi XI DPR RI – Ibu Anarulita Muchtar, dan Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan – Bapak Ubaidi Socheh Hamidi.

dirjen k speech

Direktur Jenderal menyampaikan keynote speech tentang Program Padat Karya Tunai dalam pengelolaan Dana Desa.

dirjen berfoto w pejabat

Direktur Jenderal berfoto bersama Pejabat dan Pimpinan Perangkat Daerah yang hadir dalam acara diseminasi kali ini.

dirjen mengunjungi stand

Direktur Jenderal mengunjungi stand-stand yang memamerkan produk dan kerajinan tangan hasil BUMDes setempat.

 

Kabupaten Seluma

dirjen tiba di lokasi

Direktur Jenderal tiba di lokasi diseminasi kedua di Kabupaten Seluma.

diseminasi kedua

Diseminasi kedua ini dihadiri juga oleh Bupati Seluma, Bapak Bundra Jaya.

Dir PTNDP

Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan – Bapak Ubaidi Socheh Hamidi menyampaikan laporan kegiatan acara diseminasi kali ini.

Dirjen Ks

Direktur Jenderal menyampaikan keynote speech sekaligus membuka acara diseminasi.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Diseminasikan Dana Desa dan Mekanisme Cash for Work kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Jawa Timur Jawa Timur, 21-23 Februari 2018

Dalam rangka penyebarluasan informasi kepada para pemangku kepentingan dalam pengelolaan Dana Desa, baik pemerintah daerah, pemerintah desa, maupun para pihak yang terlibat dalam pendampingan, pembinaan dan pengawasan dana desa, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyelenggarakan Diseminasi Dana Desa. Februari lalu, tepatnya pada tanggal 21-23 Februari 2018, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengadakan diseminasi di empat lokasi di Provinsi Jawa Timur. Keempat lokasi tersebut antara lain: (1.) Kabupaten Pasuruan; (2.) Kabupaten Sidoarjo; (3.) Kota Batu; dan (4.) Kabupaten Banyuwangi.

Dana Desa merupakan kebijakan yang telah berjalan sejak tahun 2015. Banyak sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat perdesaan yang telah dibangun dengan menggunakan Dana Desa selama ini, seperti embung desa, jalan desa, jembatan, sanitasi, posyandu, pasar desa, dan sebagainya. Meskipun begitu, pemerintah memandang kebijakan Dana Desa ini masih dapat lebih dioptimalkan untuk menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan di perdesaan, salah satunya melalui penerapan skema Padat Karya Tunai atau Cash For Work.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Bapak Boediarso Teguh Widodo dalam sambutannya menyampaikan bahwa Cash for Work merupakan skema baru dalam pelaksanaan Dana Desa yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dengan memberikan honorarium (upah) langsung secara tunai kepada tenaga kerja yang terlibat, dibayarkan secara harian atau mingguan, dengan tujuan memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Bapak Boediarso juga menginstruksikan agar pembangunan melibatkan sumber daya masing-masing desa sendiri. Material batu dan pasir hingga tenaga kerja harus dari desa itu sendiri.

Di sela-sela padatnya rangkaian kegiatan diseminasi tersebut, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan juga sempat meninjau Mal Pelayanan Publik Banyuwangi dan pengembangan tempat wisata bahari Bunder (Bangsring Under Water) Banyuwangi yang dikelola oleh kelompok nelayan tradisional setempat.

 

 

Foto Dokumentasi :

Kabupaten Pasuruan

Ramah tamah Ramah tamah dengan Sekretaris Daerah dan Pejabat Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Dandes

 Dana Desa di Kabupaten Pasuruan digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelatihan menjahit dan bordir.

 

Dirjen menjelaskan Direktur Jenderal menjelaskan mengenai kebijakan pemerintah terkait optimalisasi Dana Desa tahun 2018.sekda kab pasuruan

 Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan menyerahkan cinderamata kepada Direktur Jenderal.

Dirjen ternyata

Direktur Jenderal ternyata punya bakat membatik juga lho.

 

Kabupaten Sidoarjo

Kab sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo merupakan lokasi ke-2 diseminasi yang dihadiri Direktur Jenderal dalam rangkaian acara kali ini

Turut hadir

Turut hadir dalam acara tersebut Ibu Indah Kurnia, Anggota Komisi XI DPR RI dan Bapak Saiful Ilah, Bupati Sidoarjo .

dirjen menyampaikan

Direktur Jenderal menyampaikan keynote speech sekaligus membuka acara diseminasi.

stand

Direktur Jenderal mengunjungi stand-stand yang memamerkan hasil kerajinan setempat.

 

Kota Batu

Lokasi Dandes

Lokasi Diseminasi Dana Desa di Graha Pancasila Balai Kota Among Tani Kota Batu.

Penyambutan dg tarian

Penyambutan dengan tarian daerah yang diperagakan oleh penari berbakat dari Kota Batu.

Dirjen PK

 

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan keynote speech pada acara Diseminasi Dana Desa di Kota Batu.

Dirjen PK berkunjung

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berkunjung ke Desa Sidomulyo meninjau produksi lokal masyarakat desa setempat.

 

Kabupaten Banyuwangi

 

lokasi dandes banyuwangi

Lokasi Diseminasi Dana Desa di Pendopo Pemda Banyuwangi.

Dirjen PK KS

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan keynote speech sekaligus membuka acara diseminasi di Kabupaten Banyuwangi.

Sesi wawancara

Sesi wawancara dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Dirjen PK berdialog

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdialog dengan salah satu pengelola tempat wisata bahari Bunder (Bangsring Under Water) Banyuwangi.

tempat wisata bahari

Tempat wisata bahari Bunder (Bangsring Under Water) Banyuwangi yang dikelola oleh kelompok nelayan tradisional setempat.

Dirjen PK berkunjung ke mal

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berkunjung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi.

Salah satu stand

Salah satu stand yang ada di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi : Stand Layanan Perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi.

 

 

Menanamkan Semangat Program Padat Karya Tunai di Tanah Minang

Sumatera Barat, 7-8 Februari 2018

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan terus menyebarkan semangat program padat karya tunai atau cash for work dalam pengelolaan Dana Desa kepada pemerintah daerah. Pada tanggal 7 dan 8 Februari 2018 lalu, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kembali mengadakan Diseminasi Dana Desa di Tanah Minang, Sumatera Barat. Terdapat tiga kabupaten yang menjadi lokasi pelaksanaan diseminasi di Provinsi yang terkenal dengan legenda “malin kundang” tersebut, antara lain Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Padang Pariaman.

Diseminasi yang dihadiri oleh Bupati, Camat, Kepala Desa (Wali Nagari), perangkat pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat di masing-masing kabupaten tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman seluruh aparat Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa sekaligus mengevaluasi pelaksanaan Dana Desa sampai dengan tahun 2017. Bapak Boediarso Teguh Widodo selaku Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan hadir dalam rangkaian kegiatan diseminasi tersebut untuk memberikan keynote speech dan menanamkan semangat program padat karya tunai kepada seluruh peserta diseminasi yang hadir. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal juga menyaksikan kesenian daerah, kerajinan tangan dan produk lainnya yang diproduksi oleh BUMDes (BUMNag) setempat.

Program Padat Karya Tunai atau Cash For Work merupakan program pemerintah terkait kebijakan Dana Desa agar penggunaan Dana Desa di masing-masing daerah dapat lebih difokuskan kepada pekerjaan Labor Intensive dengan menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran di desa. Dalam rangka mensosialisasikan program tersebut kepada Pemerintah Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengadakan diseminasi ke berbagai daerah di seluruh Indonesia selama tahun 2018.

Dalam pidato pembukaannya, Direktur Jenderal menyampaikan bahwa dalam melaksanakan skema cash for work, pemerintah daerah harus memegang 3 prinsip utama dalam mengelola Dana Desa yakni pelaksanaan kegiatan secara swakelola oleh desa, menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja setempat, dan bahan baku setempat. Direktur Jenderal juga menjelaskan bahwa sasaran utama program Cash For Work ini adalah masyarakat yang masuk dalam kategori menganggur, setengah menganggur (bekerja kurang dari 35 jam seminggu), penduduk miskin, penerima Program Keluarga Harapan, dan penduduk dengan balita bermasalah gizi (stunting).

Melalui skema cash for work, diharapkan pengelolaan Dana Desa ke depannya dapat lebih optimal dalam menciptakan lapangan kerja; meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat; serta menumbuhkan permintaan agregat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antar desa.

Terakhir, Direktur Jenderal senantiasa mengingatkan kepada Pemerintah Daerah dan Desa setempat untuk segera menyelesaikan (1.) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (2.) Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa; dan (3.) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, agar penyaluran Dana Desa tahap I tahun 2018 dapat segera dilakukan.

Terlepas dari padatnya rangkaian diseminasi kali ini, Direktur Jenderal menyempatkan diri melakukan kunjungan ke lahan yang rencananya akan menjadi lokasi pembangunan Kawasan Pendidikan Terpadu Tarok City di Kabupaten Padang Pariaman. Bersama dengan Bapak Suhatri Bur selaku Wakil Bupati Padang Pariaman,  Direktur Jenderal tampak antusias berdiskusi mengenai rencana pembangunan Tarok City di bawah guyuran hujan kala itu. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap Tarok City nantinya dapat menimbulkan multiplier effect bagi peningkatan perekonomian masyarakat Sumatera Barat, khususnya masyarakat Padang Pariaman.

minang_1minang_2

 

Kabupaten Lima Puluh Kota

minang_1

Aula Kantor Bupati Lima Puluh Kota menjadi lokasi pertama pelaksanaan Diseminasi Dana Desa di Provinsi Sumatera Barat dalam rangkaian diseminasi kali ini.

minang_2

Kedatangan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan disambut dengan tarian daerah setempat.

minang_3

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Lima Puluh Kota – Bapak Ferizal Ridwan dan Anggota Komisi XI DPR RI – Bapak John Kennedy Azis.minang_4

Peserta diseminasi kali ini terdiri dari camat, kepala desa (wali nagari), perangkat pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota.minang_5

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan keynote speech pada acara Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Lima Puluh Kota.minang_6

Wakil Bupati Lima Puluh Kota menyerahkan cinderamata kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.minang_7

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berbincang-bincang dengan BUMDes (dikenal dengan sebutan BUMNagari di Sumatera Barat) setempat mengenai produk dan jasa yang dihasilkan untuk kegiatan usahanya.

 

Kabupaten Tanah Datar

minang_8

Masih di hari yang sama, Direktur Jenderal menghadiri diseminasi kedua bertempat di Aula Kantor Bupati Tanah Datar.

minang_9

Direktur Jenderal menyampaikan keynote speech sekaligus membuka acara diseminasi.

minang_10

Peserta diseminasi antusias mendengarkan penjelasan Direktur Jenderal mengenai program padat karya tunai.minang_11

Direktur Jenderal berbincang-bincang dengan masyarakat setempat usai membuka acara diseminasi di Kabupaten Tanah Datar.

 

Kabupaten Padang Pariaman

minang_12

Diseminasi Dana Desa di Aula Kantor Bupati Padang Pariaman menutup rangkaian diseminasi kali ini.

minang_13

Kedatangan Direktur Jenderal disambut dengan tari-tarian daerah dan seni bela diri silek atau pencak silat.minang_14

Ramah tamah Direktur Jenderal dengan Anggota Komisi XI DPR RI dan Pejabat Kabupaten Padang Pariaman.minang_15

Direktur Jenderal memberikan gambaran umum mengenai program padat karya tunai kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.minang_16

Direktur Jenderal selanjutnya membuka secara resmi acara Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Padang Pariaman.

minang_17

Dalam diseminasi ini, turut dipamerkan beberapa hasil produksi BUMN Padang Pariaman.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Berikan Edukasi Padat Karya Tunai di Kabupaten PALI dan Kabupaten Ogan Ilir

Pada tanggal 30 dan 31 Januari 2018, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Bapak Boediarso Teguh Widodo melaksanakan Diseminasi Dana Desa di dua kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan Kabupaten Ogan Ilir. Di hari pertama, 30 Januari 2018, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan memberikan edukasi kepada perangkat desa dalam menjalankan skema cash for work atau Padat Karya Tunai pada acara Diseminasi Dana Desa yang bertempat di Gedung Arsendora Kompleks Pertamina Pendopo Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI. Pelaksanaan Diseminasi pada hari tersebut mengundang seluruh Camat dan seluruh Perangkat Desa se-Kabupaten PALI. Selain itu, juga diundang Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, anggota DPRD wakil Provinsi Sumatera Selatan, Kepala BPKAD, dan Kepala DPMD.

Dalam rangkaian kegiatan diseminasi ini, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan juga melakukan peninjauan ke stand–stand produksi lokal masyarakat Kabupaten PALI yang pengelolaannya menggunakan dana desa. Kemudian Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan beserta rombongan Bupati PALI meninjau lokasi perkantoran di Talang Kerangan Kelurahan Talang Ubi Utara dan dilanjutkan dengan meninjau Bandara eks. PT Stanvac di kelurahan Handayani Mulya, serta Candi Bumi Ayu di Desa Bumi Ayu Kecamatan Tanah Abang.

Pada hari berikutnya, 31 Januari 2018, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sampai di lokasi Diseminasi Dana Desa selanjutnya yaitu di Gedung Serbaguna Kompleks Perkantoran Terpadu Tanjung Senai Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir. Dalam keynote speech-nya Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan bahwa penggunaan Dana Desa harus benar-benar fokus ke pekerjaan Labor Intensive dengan menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran di desa.

Di akhir acara, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melihat hasil progres pencapaian program padat karya tunai pada stand-stand yang telah disediakan oleh pemerintah setempat seperti pembudidayaan jamur tiram, pembuatan pupuk kompos, kerajinan songket serta pembuatan batu batako dan paving blok.

sumsel_1

Gambar-1:Penyambutan dengan tarian daerah di lokasi Diseminasi Dana Desa, Gedung Arsendora Kompleks Pertamina Pendopo, Kabupaten PALI.

sumsel_2

Gambar-2:Peserta diseminasi yang terdiri dari seluruh Camat dan seluruh Perangkat Desa se-Kabupaten PALI.

sumsel_3

Gambar-3:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan keynote speech pada acara Diseminasi Dana Desa di Kabupaten PALI.

sumsel_4

Gambar-4:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berkunjung ke stand–stand produksi lokal masyarakat Kabupaten PALI yang pengelolaannya menggunakan dana desa.

sumsel_5

Gambar-5:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan meninjau lokasi perkantoran di Talang Kerangan Kelurahan Talang Ubi Utara.

sumsel_6

Gambar-6:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengunjungi Candi Bumi Ayu di Desa Bumi Ayu Kecamatan Tanah Abang.

sumsel_7

Gambar-7:Lokasi Diseminasi Dana Desa kedua di Gedung Serbaguna Kompleks Perkantoran Terpadu Tanjung Senai Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir.

sumsel_8

Gambar-8:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan keynote speech pada acara Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Ogan Ilir.

sumsel_9

Gambar-9:Bupati Ogan Ilir, Bapak H. M. Ilyas Panji Alam, menyerahkan cinderamata kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

sumsel_10

Gambar-10:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berkunjung ke stand-stand di lokasi acara Diseminasi Dana Desa, salah satunya adalah stand pembudidayaan jamur tiram.

sumsel_11

Gambar-11:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berfoto bersama masyarakat pengelola BUMDes pembuatan batu batako dan paving blok.

Kawal Program Padat Karya Tunai, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan “Maraton” di Kalimantan Selatan

Kalimantan Selatan, 25-26 Januari 2018 – Program Padat Karya Tunai atau Cash For Work, merupakan program pemerintah terkait kebijakan Dana Desa agar penggunaan Dana Desa di masing-masing daerah dapat lebih difokuskan kepada pekerjaan Labor Intensive dengan menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran di desa. Dalam rangka mensosialisasikan program tersebut kepada Pemerintah Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan akan mengadakan diseminasi ke berbagai daerah di seluruh Indonesia selama tahun 2018.

Pada tanggal 25 dan 26 Januari 2018 kemarin misalnya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan baru saja melakukan “maraton” Diseminasi Dana Desa di Kalimantan Selatan. Bukan hanya satu melainkan tiga tempat di tiga kabupaten berbeda di Provinsi Kalimantan Selatan yang dikunjungi Bapak Boediarso Teguh Widodo dalam rangkaian kegiatan diseminasi dengan tema “Padat Karya Tunai untuk Desa yang Lebih Sejahtera”. Tiba di Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin pada hari Kamis, 25 Januari 2018 sekitar pukul 08.35 WITA, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan bergegas menuju ke lokasi Diseminasi Dana Desa yang pertama yakni Mahligai Sultan Adam, Kabupaten Banjar. Pada siang harinya, Direktur Jenderal juga memberikan keynote speech pada acara diseminasi di Balairung Tuntung Pandang, Kabupaten Tanah Laut. Pada pagi hari berikutnya, rangkaian “maraton” Diseminasi Dana Desa kali ini diakhiri dengan pemberian keynote speech pada diseminasi yang diadakan di Pawon Tlogo, Kabupaten Barito Kuala.

Seluruh kegiatan diseminasi yang dihadiri oleh Bupati, Camat, Kepala Desa, perangkat pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat di masing-masing kabupaten tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman seluruh aparat Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa sekaligus mengevaluasi pelaksanaan Dana Desa sampai dengan tahun 2017. Dalam rangkaian kegiatan diseminasi ini, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan juga menyempatkan diri menyaksikan kesenian daerah, kerajinan tangan dan produk lainnya yang diproduksi oleh BUMDes setempat.

Dalam pidato pembukaannya, Direktur Jenderal menitikberatkan pada prinsip pelaksanaan Cash For Work yakni dilakukan secara swakelola oleh desa, menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja setempat, dan bahan baku setempat. Direktur Jenderal juga menjelaskan bahwa sasaran utama program Cash For Work ini adalah masyarakat yang masuk dalam kategori menganggur, setengah menganggur (bekerja kurang dari 35 jam seminggu), penduduk miskin, penerima Program Keluarga Harapan, dan penduduk dengan balita bermasalah gizi (stunting). Dengan begitu, diharapkan pengelolaan Dana Desa ke depannya dapat lebih optimal dalam menciptakan lapangan kerja di desa; meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat desa; serta menumbuhkan permintaan agregat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antar desa.

Terakhir, Direktur Jenderal senantiasa mengingatkan kepada Pemerintah Daerah dan Desa setempat untuk segera menyelesaikan (1.) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (2.) Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa; dan (3.) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, agar penyaluran Dana Desa tahap I tahun 2018 dapat segera dilakukan.

kalsel_1

Gambar-1:Lokasi pertama Diseminasi Dana Desa kali ini, Mahligai Sultan Adam, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan

 

kalsel_2

Gambar-2:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyempatkan diri melihat-lihat produk kerajinan tangan yang dibuat oleh BUMDes setempat.

 

kalsel_3

Gambar-3:Peserta diseminasi begitu antusias mengikuti kegiatan kali ini.

 

kalsel_4

Gambar-4:Acara dimulai dengan pertunjukkan kesenian tari daerah yang diperagakan oleh penari-penari cantik Kabupaten Banjar.

 

kalsel_5

Gambar-5:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan keynote speech pada acara Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Banjar.

 

kalsel_6

Gambar-6:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sekaligus membuka acara diseminasi di Kabupaten Banjar tersebut.

 

kalsel_7

Gambar-7:Bupati Banjar, Bapak KH. Khalilurrahman, menyerahkan cinderamata kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebelum Bapak Dirjen bertolak ke lokasi diseminasi berikutnya.

 

kalsel_8

Gambar-8:Lokasi Diseminasi Dana Desa kedua, Balairung Tuntung Pandang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

 

kalsel_9

Gambar-9:Peserta diseminasi melakukan registrasi sebelum acara dimulai.

kalsel_10

Gambar-10:Kali ini acara kembali dimulai dengan pertunjukkan kesenian tari daerah yang diperagakan oleh adik-adik imut dan berbakat dari Kabupaten Tanah Laut.

 

kalsel_11

Gambar-11:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan keynote speech pada acara Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Tanah Laut.

 

kalsel_12

Gambar-12:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan memberikan gambaran mengenai Program Padat Karya Tunai terkait kebijakan Dana Desa ke depannya.

 

kalsel_13

Gambar-13:Wakil Bupati Tanah Laut, Bapak Sukamta, menyerahkan cinderamata kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

 

kalsel_14

Gambar-14:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyempatkan diri melihat-lihat produk kerajinan tangan yang dibuat oleh BUMDes setempat.

 

kalsel_15

Gambar-15:Hari Kedua, peserta diseminasi melakukan registrasi di Pawon Tlogo, Kabupaten Barito Kuala.

 

kalsel_16

Gambar-16:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; Anggota Komisi XI DPR RI, Bapak Ir. H. Ahmadi Noor Supit; dan Bupati Barito Kuala, Ibu Hj. Noormiliyani AS tiba di lokasi terakhir dari rangkaian diseminasi kali ini, yaitu Pawon Tlogo, Kabupaten Barito Kuala.

 

kalsel_17

Gambar-17:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan keynote speech pada acara Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Barito Kuala.

 

kalsel_18

Gambar-18:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan bersama-sama dengan Anggota Komisi XI DPR RI dan Bupati Barito Kuala memberikan pidato sambutan untuk membuka acara Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Barito Kuala – Jumat, 26 Januari 2018.

 

kalsel_19

Gambar-19:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berbincang-bincang dengan perwakilan BUMDes Kabupaten Barito Kuala perihal produk-produk yang dibuat oleh BUMDes tersebut.