thumbnail dbh

10

Aug2018
10 August 2018papdua
surat palsu 2

10

Aug2018
Yth. Gubernur, Bupati/Walikota beserta seluruh jajaran pemerintah daerah, mohon agar hati-hati dan tidak mempercayai SURAT PALSU yang mengatasnamakan Direktorat Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan seperti gambar berikut ini. Perlu diketahui bahwa sampai dengan saat ini, Pemerintah tidak mewacanakan adanya APBN-P TA 2018.
10 August 2018papdua
EvaluasiRaperda

10

Aug2018
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah. Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
10 August 2018papdua
WhatsApp Image 2018-07-22 at 20.10.56(1)

24

May2018
Sesuai mandat yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (APBN 2018).Pemerintah melaksanakan kebijakan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ke-13 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), pejabat negara, ... Read More
24 May 2018Humas DJPK
WhatsApp Image 2018-07-22 at 20.10.56

07

Mar2018
Dalam rangka meningkatkan ketersediaan data dalam kebijakan penganggaran dan pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa serta sejalan dengan tujuan penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Nasional, bahwa Informasi Keuangan Daerah (IKD) digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan pengendalian fiskal, maka dibutuhkan  Data Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang ... Read More
7 March 2018Humas DJPK
Padat Karya Tunai

15

Jan2018
Menindaklanjuti amanat PMK No. 187/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2017 Serta Tata Cara Penyelesaiannya Pasal 10 ayat (2), maka disampaikan pula Perdirjen No. 5/PK/2017 tentang Tata Cara Pemotongan atas Lebih Bayar Dana Bagi Hasil dalam Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2016 yang Menggunakan Pagu Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan IV Tahun Anggaran 2017.
15 January 2018Humas DJPK
01 2018 SKB 4 Menteri

12

Jan2018
Untuk menyelaraskan dan menguatkan kebijakan percepatan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu dilakukan sinergi antar kementerian dan lembaga terkait. Menteri Keuangan bersama Menteri Dalam negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas menetapkan Keputusan Bersama yang dapat diunduh melalui tautan berikut. SKB Desa
12 January 2018Humas DJPK