Menkeu Himbau Kepala Desa Optimalkan Dana Desa

Tidore, 8 Maret 2018 – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghimbau agar Dana Desa digunakan secara optimal sesuai kebutuhan masyarakat.

“Dana Desa ini harus digunakan dengan fokus sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak terlalu banyak aktivitas, misalnya dana difokuskan untuk membangun infrastruktur desa,” ujarnya dalam acara Diseminasi Dana Desa di Kantor Walikota Tidore Kepulauan.

Acara bertema “Padat Karya Tunai untuk Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera” tersebut dihadiri oleh Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hatari, Plt. Gubernur Maluku Utara, Walikota Tidore Kepulauan, jajaran Pejabat Eselon I Kementerian Keuangan serta para kepala desa se-Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara.

Diseminasi ini merupakan upaya Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, untuk meningkatkan pemahaman seluruh aparat Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa sehingga kebijakan Dana Desa dapat semakin memajukan perekonomian desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo turut mendampingi wanita nomor satu di Kementerian Keuangan tersebut dalam sesi pemaparan dan tanya jawab seputar pelaksanaan Dana Desa.

Selepas acara, Menkeu menyempatkan diri mengunjungi stand-stand yang memamerkan kerajinan tangan, makanan ringan maupun barang lainnya yang diproduksi oleh BUMDes setempat.

Sebuah sejarah baru tercetak pada hari itu. Semenjak kemerdekaan Republik Indonesia, ini adalah pertama kalinya seorang menteri keuangan menginjakkan kaki di Provinsi Maluku Utara.

Foto Dokumentasi :

a

“Menteri Keuangan dan rombongan tiba di Tidore Kepulauan dengan menggunakan kapal patroli DJBC.”

b

“Menteri Keuangan menghadiri Diseminasi Dana Desa didampingi oleh Dirjen Perimbangan Keuangan.”

c

“Dirjen Perimbangan Keuangan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan diseminasi di Tidore Kepulauan.”

d

“Peserta diseminasi kali ini terdiri dari kepala desa se-Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Pulau Morotai.”

Q

“Menteri Keuangan memberikan arahan kepada para kepala desa agar mengelola Dana Desa secara optimal.”

g

 “Sesi tanya jawab dengan peserta diseminasi.”

h

“Sesi foto peserta diseminasi dan Menteri Keuangan.”

i

“Menteri Keuangan mengunjungi salah satu stand yang memamerkan barang-barang produksi lokal.”

Dirjen Perimbangan Keuangan Arahkan Penggunaan Dana Desa untuk Kegiatan Padat Karya Jawa Barat, 29 Maret 2018

Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang ditujukan untuk mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

Kebijakan Dana Desa merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan Cita ke-3 dari Nawa Cita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tak ayal, ketepatan waktu penyaluran dan efektivitas penggunaan Dana Desa yang telah disalurkan menjadi kunci penting agar cita-cita tersebut dapat terwujud.

Dalam rangka mensosialisasikan hal-hal terkait penganggaran, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa, DJPK mengadakan kegiatan diseminasi Dana Desa di Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang pada hari Kamis, 29 Maret 2018.

Acara yang mengambil tema “Padat Karya Tunai untuk Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera” tersebut diikuti oleh bupati, camat, kepala desa, perangkat desa, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di masing-masing kabupaten yang menjadi lokasi diseminasi tersebut.

Dalam kedua acara tersebut, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Bapak Boediarso Teguh Widodo menyampaikan keynote speech sekaligus membuka secara resmi acara diseminasi.

Direktur Jenderal menyampaikan bahwa untuk mempercepat penyaluran Dana Desa, pemerintah telah mengubah kebijakan penyaluran Dana Desa, yang semula dua tahap menjadi tiga tahap, yang memungkinkan penyaluran dilakukan sejak bulan Januari (awal tahun).

Selain itu, guna meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan, Direktur Jenderal menghimbau agar penggunaan Dana Desa difokuskan pada kegiatan yang sifatnya padat karya atau menyerap banyak tenaga kerja, dengan mengutamakan tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

 

 

 

Foto Dokumentasi :

Kabupaten Purwakarta

foto

2

taribenderadirjeng

Kabupaten Karawang

krw1qehs

 

[Updated 10 April 2018] Status Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.

Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah.

Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi atas raperda pajak daerah dan retribusi daerah dan memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi tersebut melalui Kementerian Dalam Negeri.

Informasi atas Status Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah update pada 10 April 2018, selanjutnya dapat diunduh melalui tautan berikut.

Diseminasi Dana Desa Diharapkan Menjadi Wawasan Baru Bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Kabupaten OKI

pameran 2Ogan Komering Ilir, 2 Maret 2018

 

Diseminasi Dana Desa bertemakan “Padat Karya Tunai untuk Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera” yang digelar di Aula Kantor Bupati Ogan Komering Ilir disambut dengan antusias oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa. Dengan adanya diseminasi ini, para kepala OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, camat, kepala desa, perangkat desa, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir diharapkan dapat memperkaya informasi mengenai pengelolaan Dana Desa dan mekanisme cash for work.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Bapak Boediarso Teguh Widodo dalam sambutannya menyampaikan bahwa memasuki tahun keempat pelaksanaan Dana Desa, saat ini desa telah diperkuat kewenangannya dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta membina dan memberdayakan masyarakat. Hasil nyata dari pelaksanaan Dana Desa dalam periode 2015 hingga 2017 antara lain terbangunnya 199.100 kilometer jalan desa, 1.599 kilometer jembatan, 325.599 unit sambungan air bersih, 4.656 unit embung desa, 48.271 unit posyandu, 19.794 unit pasar desa, 43.723 unit PAUD desa, 342.407 unit sumur dan MCK, 299.345 unit drainase dan irigasi.

Bapak Boediarso juga menyampaikan bahwa program Padat Karya Tunai dapat berjalan secara optimal jika pembangunan di desa diarahkan untuk bidang-bidang seperti pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana prasarana pedesaan, pemanfaatan lahan untuk meningkatkan produksi (termasuk di kawasan hutan), pelaksanaan kegiatan yang produktif seperti pariwisata, ekonomi kreatif, pengembangan potensi ekonomi lokal, pengelolaan hasil produksi pertanian, serta pengelolaan usaha jasa dan industri kecil. Pemberdayaan masyarakat seperti pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, pengelolaan lingkungan pemukiman, pengembangan energi terbarukan, serta penyediaan dan pendistribusian makanan tambahan untuk anak juga turut mengoptimalkan program Padat Karya Tunai.

Stand-stand pameran produksi lokal masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir pun turut meramaikan acara tersebut. Produksi lokal tersebut meliputi jamur tiram, tas dan kotak tisu yang terbuat dari anyaman bambu, serta kreasi karangan bunga.

 

 

 

Foto Dokumentasi :

peserta diseminasi

 “Peserta diseminasi melakukan registrasi sebelum acara dimulai.”

Penyambutan Tarian

“Penyambutan dengan tarian daerah yang diperagakan oleh penari berbakat dari Kabupaten Ogan Komering Ilir.”

antusiasme peserta

 “Antusiasme peserta diseminasi mendengarkan penjelasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengenai cash for work.”

pameran 1

pameran 2

“Pameran produksi lokal masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir.”

Kunjungi Bandung Barat dan Bandung, Dirjen Perimbangan Keuangan Harapkan Penggunaan Dana Desa Lebih Efisien dan Produktif

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian, serta mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2017, anggaran Dana Desa sudah terealisasi sebanyak  Rp 127,7 triliun. Mulai Januari 2018, pemerintah menerapkan pola baru dalam pemanfaatan Dana Desa yaitu Padat Karya Tunai (cash for work). Dalam rangka penyebarluasan informasi serta edukasi kepada pemerintah desa atas perubahan pola baru Dana Desa tersebut dan mendorong optimalisasi kebijakan Dana Desa, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengadakan diseminasi kebijakan pengelolaan Dana Desa pada tanggal 6 Maret 2018 lalu di Jawa Barat. Diseminasi yang mengambil tema “Padat Karya Tunai untuk Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera” ini diadakan di dua lokasi berbeda, yakni Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung.

Kegiatan diseminasi dihadiri oleh Bupati, Camat, Kepala Desa, aparat desa, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di masing-masing kabupaten tersebut. Turut hadir dalam acara tersebut, Bapak Boediarso Teguh Widodo selaku Dirjen Perimbangan Keuangan untuk memberikan keynote speech sekaligus membuka secara resmi acara diseminasi pada hari itu. Dalam pidatonya, Direktur Jenderal mengajak para kepala desa ikut terlibat secara penuh dalam pemanfaatan Dana Desa untuk kemakmuran dan pelayanan masyarakat. “Tentu dengan komitmen kepala desa melaksanakan secara penuh dana desa untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat, untuk sebesar-besar pelayanan masyarakat,” ujarnya (6/3) di Ngamprah.

Padat karya tunai merupakan program pemerintah agar penggunaan Dana Desa dapat difokuskan pada pekerjaan yang menyerap banyak tenaga kerja untuk mengurangi angka pengangguran di desa. Selain itu, pelaksanaan pekerjaan diharapkan bisa dilakukan secara swakelola oleh Desa sejak tahap perencanaan dan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal. Adapun sasaran utama dari program Padat Karya Tunai ini adalah masyarakat yang masuk kategori menganggur, setengah menganggur (bekerja kurang dari 35 jam seminggu), penduduk miskin, penerima Program Keluarga Harapan, dan penduduk dengan balita bermasalah gizi (stunting).

“Padat karya tunai adalah skema pola pelaksanaan dana desa yang diharapkan untuk menggunakan, syarat menggunakan tenaga kerja dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang didanai dengan Dana Desa. Kepada tenaga kerja yang terlibat di dalam pelaksanaan dana desa diberikan upah atau honor atau gaji secara tunai, dibayar kas, tidak boleh dihutang, dibayarkan secara harian atau mingguan dengan tujuan untuk memperluas kesempatan kerja di desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Orang kalau bekerja menerima penghasilan, orang yang mendapat penghasilan daya belinya meningkat, mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Itulah yang dimaksud dengan Padat Karya Tunai,” kata Dirjen di sela-sela pidatonya (6/3) di Soreang.

Dalam melaksanakan amanat untuk memberikan layanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Dirjen mengharapkan para kepala desa menggunakan Dana Desa secara lebih efisien dan produktif. “Karena itu saya mohon dengan sangat dan hormat pada kita semua kepala desa sebagai penyelenggara negara, sebagai kepala pemerintahan terdepan untuk menggunakan setiap rupiah dari Dana Desa dan mengelola keuangan desa, setiap rupiah keuangan desa secara efisien, efektif, produktif, transparan dan akuntabel,” ujarnya sebelum menutup pidato di Kabupaten Bandung Barat.

 

Foto Dokumentasi :

Kabupaten Bandung Barat

kesenian tari

“Kesenian tari daerah setempat mengawali acara diseminasi”

Lokasi Diseminasi

“Lokasi diseminasi bertempat di Aula Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat”

keynnoth dirjen

Direktur Jenderal menyampaikan keynote speech pada acara Diseminasi Dana Desa di Bandung Barat

Dir ptndp

“Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Bapak Lisbon Sirait, menyampaikan laporan kegiatan di awal acara”

Dirjen berfoto

 “Direktur Jenderal berfoto bersama Pejabat dan Pimpinan Perangkat Daerah yang hadir”

Kabupaten Bandung

Dirjen beserta pejabat

 “Direktur Jenderal beserta para pejabat yang ikut memberikan sambutan pada acara Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Bandung.”

Dirjen pidato

“Direktur Jenderal menyampaikan pidato pembukaan mengenai kebijakan Dana Desa.”

Diseminasi aula

 

“Diseminasi juga dilakukan di Aula Kantor Bupati Bandung dengan peserta para camat, kepala desa, serta perangkat daerah di Kabupaten Bandung.”

Dirjen berbincang

“Direktur Jenderal berbincang dengan salah satu perwakilan BUMDes setempat.”

beberapa stan

“Beberapa stan (booth) dari BUMDes di Kabupaten Bandung ikut meramaikan acara Diseminasi.”

beberapa kerajinan

“Beberapa kerajinan tangan yang dihasilkan oleh salah BUMDes di Kabupaten Bandung.”

[Updated 27 Maret 2018] Status Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.

Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah.

Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi atas raperda pajak daerah dan retribusi daerah dan memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi tersebut melalui Kementerian Dalam Negeri.

Informasi atas Status Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah update pada 27 Maret 2018, selanjutnya dapat diunduh melalui tautan berikut.