Permintaan Pemutakhiran Data Jumlah dan Gaji Pengalihan PNSD

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat pengalihan kewenangan/urusan dari kabupaten/kota ke provinsi, dari provinsi ke kabupaten/kota, dan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Data gaji PNSD terkait pengalihan tersebut sudah pernah diminta oleh DJPK pada saat kegiatan koordinasi regional pengumpulan data gaji PNSD semester I tahun 2016 pada bulan Juni-Juli 2016 dan Desember 2016. Namun demikian, data tersebut belum merupakan data terakhir karena proses pengalihan masih berlangsung.

Mengingat saat ini DJPK sedang mempersiapkan perhitungan alokasi DAU dalam APBN-P Tahun 2017, diharapkan pemerintah daerah dapat segera memutakhirkan data dimaksud sebagaimana formulir terlampir. Info lebih lanjut dapat dilihat pada tautan berikut.

Download (PDF, 2.3MB)

Download (XLS, 3.82MB)

UNDANGAN SOSIALISASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (TKDD) TA 2017

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa guna mendukung percepatan pembangunan daerah , Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan akan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi mengenai perkembangan terbaru kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2017 dan Knowledge Sharing keberhasilan daerah dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan ekonomi daerah. Acara tersebut akan diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2017 di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta.

Penyelenggaraan kegiatan dimaksud mengundang 180 (seratus delapan puluh) kepala daerah seperti yang terlampir dalam undangan. Kepada seluruh undangan diharapkan untuk dapat melakukan konfirmasi kehadiran dengan mengirimkan Formulir Registrasi yang telah diisi melalui faksimili  atau email  yang tertera pada formulir paling lambat hari Jumat, tanggal 17 Februari 2017.

 

Download (PDF, 1.67MB)

Penandatanganan Kontrak Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

(Dari kiri ke kanan: Ibu Ria Sartika Azahari, Direktur EPIKD; Bapak Ubaidi Socheh Hamidi, Direktur PTNDP; Bapak Lisbon Sirait, Direktur PKKD; Bapak Boediarso Teguh Widodo, Dirjen Perimbangan Keuangan; Bapak Putut Hari Satyaka, Direktur Dana Perimbangan, serta Bapak Rukijo, Sesditjen PK)
(Dari kiri ke kanan: Ibu Ria Sartika Azahari, Direktur EPIKD; Bapak Ubaidi Socheh Hamidi, Direktur PTNDP; Bapak Lisbon Sirait, Direktur PKKD; Bapak Boediarso Teguh Widodo, Dirjen Perimbangan Keuangan; Bapak Putut Hari Satyaka, Direktur Dana Perimbangan, serta Bapak Rukijo, Sesditjen PK)

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melaksanakan penandatanganan kontrak kinerja seluruh pejabat dan pegawai (Kemenkeu-Two hingga Kemenkeu-Five) pada Selasa, 31 Januari 2017 bertempat di Aula Nagara Dana Rakca. Sebelumnya, telah dilaksanakan penandatanganan kontrak kinerja antara Menteri Keuangan dengan seluruh pejabat eselon I (Kemenkeu-Wide dan Kemenkeu-One) di lingkup Kementerian Keuangan pada 27 Januari 2017. Penandatanganan kontrak kinerja tersebut merupakan komitmen pejabat dan pegawai di lingkungan DJPK dalam melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab untuk mencapai target kinerja.

Untuk tahun 2017 ini, DJPK memiliki 12 Sasaran Strategis yang dijabarkan ke dalam 22 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka terdapat 12 IKU yang tidak mengalami perubahan, terdapat 4 IKU yang dihapus, terdapat tambahan 8 IKU baru, serta 2 IKU dilakukan rewording. Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan IKU dengan road map transformasi kelembagaan DJPK, kebijakan baru yang diterapkan dalam Transfer ke Daerah dan Dana Desa, pengelolaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang optimal serta pengendalian mutu yang efektif, serta peningkatan SDM yang kompetitif melalui pelaksanaan program internship dan secondment.

Target capaian kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2017 ini lebih menantang dengan menaikkan beberapa nilai target capaian agar terpacu menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Salah satu target IKU yang ditingkatkan adalah Persentase Daerah yang Memiliki APBD yang Sehat. Target tahun sebelumnya adalah 75%. Untuk tahun ini, targetnya ditingkatkan menjadi 82,27%. Dengan meningkatnya target tersebut, DJPK diharapkan menunjukkan komitmen untuk meningkatkan jumlah daerah yang mengelola keuangan daerahnya yang baik dan sehat.

Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai DJPK. Melalui Pakta Integritas tersebut, seluruh pegawai DJPK menyatakan janji bersama dan berkomitmen untuk patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Seluruh insan DJPK diharapkan dapat menumbuhkan keterbukaan dan kejujuran serta melaksanakan tugas dan kewajiban yang berkualitas, efektif, dan akuntabel. Optimisme, kerja keras, dan integritas mutlak diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut.

Penyaluran Kembali Sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2016

Dalam rangka pengamanan pelaksanaan APBN Perubahan Tahun 2016, Pemerintah telah melakukan pengendalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa, antara lain dilaksanakan melalui kebijakan penundaan sebagian DAU, pada bulan September, Oktober, November, dan Desember tahun 2016 untuk 169 daerah dengan jumlah Rp19,4 triliun. Kebijakan tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian DAU Tahun Anggaran 2016.

Informasi lebih lanjut, dapat dilihat pada file pada tautan berikut.

Download (PDF, 1.07MB)

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

Sehubungan dengan telah disahkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik,  kiranya perlu diinformasikan kepada seluruh pemangku kepentingan dimohon untuk dapat menjadikan peraturan tersebut sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik di bidang masing-masing.

 

Download (RAR, 58.08MB)

Dirjen Perimbangan Keuangan: Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa lebih besar daripada Belanja Kementerian/Lembaga

Foto3

 

Jakarta, 12/01/2016 DJPK – Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 di Aula Mezanin Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan telah dilangsungkan kegiatan Rapat Kerja Nasional Kementerian Keuangan dengan tema Evaluasi 2016 dan Rencana 2017 “Menyambut Tahun 2017: Prospek dan Tantangan 2017”. Acara yang dihadiri oleh seluruh pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Keuangan ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto dengan menampilkan pembicara utama Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Pada acara tersebut Menteri Keuangan menegaskan bahwa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia, peran anggaran negara sangat krusial. Oleh karena itu kemampuan Kementerian Keuangan dalam mendesain APBN yang mendorong pertumbuhan ekonomi mutlak diperlukan. Selain itu Menteri Keuangan juga berharap pembangunan sumber daya manusia Indonesia dapat menjawab tantangan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. “Manusia adalah the most important asset!” ujar Menkeu.

Selain Menkeu, dalam kesempatan tersebut juga menampilkan pembicara antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Dirjen Anggaran dan Dirjen Perimbangan Keuangan. Sebagai pembicara terakhir, Dirjen Perimbangan Keuangan menyampaikan materi mengenai Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa: “Evaluasi APBN-P 2016 dan Tantangan Pelaksanaan APBN 2017”.

Dirjen Perimbangan Keuangan menyampaikan bahwa desentralisasi fiskal sebagai bagian dari desentralisasi digunakan untuk memformulasikan kembali struktur hubungan keuangan intra pemerintahan (Pusat dan daerah) untuk peningkatan efisiensi & efektivitas alokasi dan pemanfaatan sumber daya.

Selain itu  Dirjen Perimbangan Keuangan juga menyampaikan bahwa sejak tahun 2016, anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) ditetapkan lebih besar daripada anggaran Belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Di tahun 2016, TKDD yang ditetapkan dalam UU APBN sebesar Rp776,3 triliun sementara Belanja K/L ditetapkan sebesar Rp767,8 triliun. Dalam APBN tahun 2017, TKDD ditetapkan sebesar Rp764,9 triliun sementara Belanja Kementerian/Lembaga ditetapkan sebesar Rp763,6 triliun. Naiknya anggaran TKDD ini bertujuan untuk mewujudkan Nawacita ke-3 yang dicanangkan oleh Presiden RI, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada kesempatan yang sama Dirjen Perimbangan Keuangan mengajak seluruh pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan untuk bersinergi dalam menyukseskan pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa mulai dari proses penganggaran hingga monitoring khususnya dengan Ditjen Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Pajak, dan Ditjen Bea dan Cukai.