Bahan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2017 dan Knowledge Sharing Keberhasilan Kepala Daerah (Makassar, 23 Maret 2017)

Bahan paparan dalam kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2017 dan Knowledge Sharing Keberhasilan Kepala Daerah yang dilaksanakan di Makassar, 23 Maret 2017 dapat diunduh melalui tautan berikut.

Download (PDF, 3.56MB)

Download (PDF, 3.99MB)

Download (PDF, 3.85MB)

Download (PDF, 5.3MB)

Download (PDF, 4.41MB)

Download (PDF, 1.6MB)

Download (PDF, 3.69MB)

Download (PDF, 127.19MB)

Penyampaian Laporan DAK Nonfisik Tahun 2016

Untuk menjaga akuntabilitas penyaluran, daerah yang belum menyampaikan laporan atau masih terdapat kekurangan laporan, tidak dilakukan penyaluran sampai dengan dipenuhinya persyaratan penyaluran dengan mempertimbangkan batas akhir penyaluran untuk masing-masing jenis DAK Nonfisik.

Saat ini DJPK sedang melakukan revisi PMK 187 Tahun 2016 yang salah satu pengaturannya mengamanatkan penyampaian laporan sebagai persyaratan penyaluran untuk seluruh DAK Nonfisik. Ketentuan laporan sebagai persyaratan penyaluran untuk seluruh DAK Nonfisik diharapkan dapat segera efektif dilaksanakan pada semester II – TA 2017.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta mengingat adanya batasan waktu penyaluran maka diharapkan daerah dapat segera menyampaikan laporan penggunaan DAK Nonfisik kepada DJPK.

Informasi selengkapnya dapat diunduh melalui tautan berikut.

Download (PDF, 4.22MB)

Petunjuk Pengembalian Sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran (TA) 2011 menggunakan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Online (SIMPONI)

Sebagaimana diketahui bahwa penyaluran Dana BOS TA 2011 dilakukan dari RKUN ke RKUD Kab/Kota. Dalam pelaksanaannya mengalami permasalahan, terutama adanya keterlambatan dalam penyaluran dari RKUD Kab/Kota ke sekolah, sehingga sampai dengan akhir tahun anggaran masih terdapat sisa Dana BOS di RKUD. Namun demikian sisa Dana BOS dimaksud tidak dapat diperhitungkan dalam pengalokasian BOS tahun berikutnya karena mekanisme penyaluran BOS tahun 2012 mengalami perubahan menjadi dari RKUD provinsi langsung ke sekolah melalui hibah.

Berkaitan dengan hal tersebut, BPKP melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana BOS tahun 2011 di RKUD Kab/Kota yang disampaikan melalui surat Nomor S-863/D4/02/2014 tanggal 19 November 2014 hal Hasil Monitoring Sisa Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011, dimana terdapat 461 daerah mempunyai sisa dana BOS TA 2011 dengan nilai sebesar Rp 287,26 miliar.

Pengaturan mengenai pengembalian atas sisa Dana BOS tahun 2011 tersebut diatur dalam pasal 111, pasal 112, dan pasal 114 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2016 tentang Perubahan tentang PMK 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dimana terhadap sisa Dana BOS TA 2011 wajib disetorkan kembali oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) paling lambat bulan April 2017.

Pengembalian atas sisa Dana BOS TA 2011 ke RKUN tersebut dilakukan dengan mekanisme penyetoran PNBP melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI). Selama ini banyak terdapat Pemda Kab/Kota yang berkunjung ke Ditjen Perimbangan Keuangan hanya untuk berkoordinasi terkait petunjuk atau tata cara pengembalian sisa Dana BOS tahun 2011 dimaksud.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka memudahkan Pemda Kab/Kota memperoleh informasi terkait petunjuk atau tata cara pengembalian sisa Dana BOS tahun 2011, berikut dapat diunduh petunjuk dimaksud.

Download (PDF, 1.26MB)

Bimbingan Teknis dan Rekonsiliasi Data Realisasi Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2016

Dalam rangka sinkronisasi penyajian laporan realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) TA 2016, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Daerah melakukan rekonsiliasi data realisasi atas penyaluran TKDD. Kegiatan tersebut akan diselenggarakan secara bertahap mulai hari Kamis, tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan hari Rabu tanggal 5 April 2017 di Aula Nagara Dana Rakca, Gd Radius Prawiro Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin No. 1, Jakarta Pusat (sesuai dengan undangan masing-masing).

Kepada seluruh undangan diharapkan untuk dapat melakukan konfirmasi kehadiran dengan mengirimkan Formulir Registrasi yang telah diisi melalui faksimili, email  atau melalui tautan https://goo.gl/forms/Js8TwwDUJb4YeXpI3 yang tertera pada formulir paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan kegiatan.

 

 

 

Download (PDF, 1.22MB)

Download (PDF, 1.15MB)

Download (PDF, 1.19MB)

Download (PDF, 1.22MB)

Download (PDF, 1.15MB)

Download (PDF, 1.18MB)

UNDANGAN SOSIALISASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (TKDD) TA 2017 – MAKASSAR

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa guna mendukung percepatan pembangunan daerah , Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan akan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi mengenai perkembangan terbaru kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2017 dan Knowledge Sharing keberhasilan daerah dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan ekonomi daerah. Acara tersebut akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2017 di Hotel Grand Clarion Convention and Hotel, Makassar-Sulawesi Selatan.

Penyelenggaraan kegiatan dimaksud mengundang 157 (seratus lima puluh tujuh) kepala daerah seperti yang terlampir dalam undangan. Kepada seluruh undangan diharapkan untuk dapat melakukan konfirmasi kehadiran dengan mengirimkan Formulir Registrasi yang telah diisi melalui faksimili  atau email  yang tertera pada formulir paling lambat hari Jumat, tanggal 17 Maret 2017 pukul 15.00.

Download (PDF, 1.67MB)

Penyampaian Bukti Pembukaan Rekening Surat Berharga untuk Penyimpanan SBN Hasil Konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU pada Bank Kustodian

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai, dapat disampaikan bahwa kewajiban pemerintah daerah dalam menyampaikan rekening Sub-Registry, dapat kami sampaikan hal-hal sebagaimana tercantum dalam Surat S-312/PK/2017. Surat tersebut dapat diunduh melalui tautan berikut ini.

Download (PDF, 663KB)

PMK No.19/PMK.07/2017 tentang Rincian Kurang Bayar DBH Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang Dialokasikan dalam APBN 2017

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 jo. Pasal 39 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 187/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016, Kementerian Keuangan telah menerbitkan PMK Nomor 19/ PMK.07/2017 tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini dijelaskan bahwa penetapan alokasi kurang bayar DBH yang telah dianggarkan dalam APBN TA 2017 sebesar Rp856,9 miliar dengan rincian kurang bayar DBH Pajak sebesar Rp 555,5 miliar dan kurang bayar DBH SDA sebesar Rp301,4 miliar. Selain itu, dijelaskan pula mengenai mekanisme penyaluran kurang bayar.

Melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan ini, dapat dilaksanakan penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sesuai dengan alokasi pagu yang telah dianggarkan dalam APBN TA 2017.                  

Tautan untuk mengunduh peraturan tersebut adalah sebagai berikut.

Download (PDF, 37.41MB)