Status Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (update 2 Mei 2017)

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.

Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah.

Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi atas raperda pajak daerah dan retribusi daerah dan memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi tersebut melalui Kementerian Dalam Negeri.

Informasi atas Status Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah update pada 2 Mei 2017, selanjutnya dapat diunduh melalui tautan berikut.

Download (PDF, 6.67MB)

Rekonsiliasi Data Gaji PNSD Semester I Tahun 2017 untuk Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2018

Salah satu variabel dalam perhitungan alokasi DAU masing-masing daerah adalah alokasi dasar yang dihitung berdasarkan gaji PNSD. Data gaji PNSD tersebut merupakan data yang sifatnya relatif dinamis, artinya selalu mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan akibat adanya pemekaran daerah, perubahan standar gaji PNSD, mutasi, promosi, pensiun, dan lain sebagainya. Penting untuk melakukan penyempurnaan akurasi, validasi, dan pemutakhiran terhadap gaji PNSD tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut, DJPK akan melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Data Gaji PNSD Semester I (Januari s.d. Juni Tahun 2017) untuk perhitungan alokasi DAU Tahun 2018 dengan jadwal yang telah ditentukan. Informasi lebih lanjut dapat diunduh melalui tautan berikut.

Download (PDF, 874KB)

Download (PDF, 99KB)

Download (XLSX, 3.21MB)

Status Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (update 13 April 2017)

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.

Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah.

Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi atas raperda pajak daerah dan retribusi daerah dan memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi tersebut melalui Kementerian Dalam Negeri.

Informasi atas Status Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah update pada 13 April 2017, selanjutnya dapat diunduh melalui tautan berikut.

Download (PDF, 6.33MB)