Buku Pegangan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA)

Sesuai dengan amanat Inpres No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017 maka dapat kita ketahui salah satu strategi pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat adalah terkait dengan Reformasi tentang Tata Kelola Minyak Bumi dan Gas Bumi secara Efektif dan Efisien dalam rangka membangun industri minyak dan gas nasional yang kuat dan dan berorientasi kedaulatan energi nasional. Salah satu aksi yang terkait dengan Kementerian Keuangan c.q DJPK untuk mewujudkan strategi nasional di atas adalah aksi tentang “Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif”. Peran DJPK terkait aksi transparansi yang dimaksud telah ditetapkan dalam lampiran Inpres No. 10 Tahun 2016 dengan ukuran keberhasilan berupa Terpublikasinya Buku Manual Penghitungan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) di website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (www.djpk.kemenkeu.go.id).

DBH SDA sesuai amanat UU No. 33 Tahun 2004 dan PP No. 55 Tahun 2005 merupakan salah satu jenis dana perimbangan yang pengalokasiannya didasarkan pada realisasi PNBP dan dibagihasilkan dengan persentase tertentu ke daerah penghasil, provinsi, dan kabupaten/kota sekitarnya yang mungkin terkena dampak eksternalitas dari proses usaha pertambangan minyak bumi dan gas bumi, mineral dan batu bara, panas bumi, kehutanan dan perikanan. Dalam rangka mewujudkan output untuk mendukung transparansi yang dimaksud maka DJPK menyusun Buku Pegangan Pengalokasian DBH SDA yang didasarkan pada proses bisnis dan peraturan perundang-undangan yang ada selama ini serta disertai contoh atau ilustrasi atas simulasi penghitungan alokasi Dana Bagi Hasil SDA yang dikemas dengan sedemikian rupa agar lebih mudah dipahami oleh para pembaca. Semoga buku pegangan pengalokasian DBH SDA ini bermanfaat bagi para stakeholders terkait.

Buku Pegangan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) selanjutnya dapat diunduh melalui tautan berikut.

Download (PDF, 2.12MB)

Status Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (update 31 Mei 2017)

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.

Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah.

Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi atas raperda pajak daerah dan retribusi daerah dan memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi tersebut melalui Kementerian Dalam Negeri.

Informasi atas Status Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah update pada 31 Mei 2017, selanjutnya dapat diunduh melalui tautan berikut.

Download (PDF, 7.61MB)

Permintaan Profile Pengelola Keuangan Daerah

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan capacity building pengelolaan keuangan daerah tahun 2017 dan 2018, pemerintah daerah diminta untuk menyampaikan profil SDM pengelola keuangan daerah. Profil tersebut sangat diperlukan untuk menyusun desain capacity building yang lebih efektif dalam rangka penyetaraan kompetensi SDM pengelola keuangan daerah di seluruh Indonesia.

Informasi selengkapnya dapat diunduh melalui tautan berikut.

Download (PDF, 630KB)

Status Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (update 2 Mei 2017)

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.

Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah.

Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi atas raperda pajak daerah dan retribusi daerah dan memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi tersebut melalui Kementerian Dalam Negeri.

Informasi atas Status Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah update pada 2 Mei 2017, selanjutnya dapat diunduh melalui tautan berikut.

Download (PDF, 6.67MB)

Rekonsiliasi Data Gaji PNSD Semester I Tahun 2017 untuk Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2018

Salah satu variabel dalam perhitungan alokasi DAU masing-masing daerah adalah alokasi dasar yang dihitung berdasarkan gaji PNSD. Data gaji PNSD tersebut merupakan data yang sifatnya relatif dinamis, artinya selalu mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan akibat adanya pemekaran daerah, perubahan standar gaji PNSD, mutasi, promosi, pensiun, dan lain sebagainya. Penting untuk melakukan penyempurnaan akurasi, validasi, dan pemutakhiran terhadap gaji PNSD tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut, DJPK akan melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Data Gaji PNSD Semester I (Januari s.d. Juni Tahun 2017) untuk perhitungan alokasi DAU Tahun 2018 dengan jadwal yang telah ditentukan. Informasi lebih lanjut dapat diunduh melalui tautan berikut.

Download (PDF, 874KB)

Download (PDF, 99KB)

Download (XLSX, 3.21MB)