Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah sebagai Dasar Pengalokasian DAK Fisik Tahun Anggaran 2018

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dilakukan berdasarkan Usulan DAK Fisik yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik Tahun Anggaran 2018, penyampaian Usulan DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Nomor SE-2/PK/2017. Surat edaran dimaksud dapat diunduh melalui tautan sebagai berikut.

Download (PDF, 1.29MB)

Informasi Kode Akun dan Uraian Akun Dana TKG dan Dana Pelayanan Adminduk

Dalam APBN TA 2017 terdapat 2 jenis DAK Nonfisik, yaitu Dana Tunjangan Khusus Guru (TKG) dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk). Penyaluran Dana TKG dan Dana Pelayanan Adminduk kepada daerah penerima dilakukan sesuai dengan PMK 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan TKDD yakni secara triwulanan untuk Dana TKG dan secara sekaligus untuk Dana Pelayanan Adminduk.

Rincian Penyaluran DAK Nonfisik termasuk Dana TKG dan Dana Pelayanan Adminduk dapat dimonitor melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (Simtrada) yang terdapat dalam portal DJPK yakni www.djpk.kemenkeu.go.id. Untuk membantu monitoring dan pencatatan penerimaan berdasarkan Simtrada dimaksud, Kode Akun dan Uraian Akun Dana TKG dan Dana Pelayanan Adminduk yang digunakan DJPK Kemenkeu dalam melakukan penyaluran kepada daerah dapat diunduh melalui tautan berikut.

Download (PDF, 753KB)

Undangan Rekonsiliasi Data dalam rangka Pengembalian Sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011

Sehubungan dengan pengembalian sisa Dana BOS TA 2011, pemerintah daerah kabupaten dan kota wajib mengembalikan sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2011 ke Rekening Kas Umum Negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 111 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Pengembalian tersebut didasarkan pada dokumen Laporan Hasil Monitoring Sisa Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor S-863/D4/02/2014 tanggal 19 November 2014, di mana dari jumlah 497 Pemda penerima alokasi Dana BOS TA 2011 terdapat 461 Pemda mempunyai sisa dana BOS TA 2011 dengan nilai sebesar Rp 287,26 miliar.

Terhadap 51 Pemda yang belum dapat diselesaikan perhitungan sisa dana BOS TA 2011, DJPK telah mengundang pemerintah daerah dimaksud untuk melakukan rekonsiliasi data dalam rangka pengembalian sisa dana BOS TA 2011 pada tanggal 26 Januari 2017 di DJPK melalui surat undangan nomor UND-4/PK/2017 tanggal 17 Januari 2017, dan pada kegiatan rekonsiliasi tersebut telah dapat dilakukan perhitungan sisa dana BOS TA 2011 bagi 22 Pemda serta dilakukan penandatanganan Berita Acara Perhitungan Sisa Dana BOS TA 2011 oleh Pemerintah Daerah, DJPK, dan BPKP.

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai Pengalihan PNSD yang diselenggarakan oleh DJPK yang mengundang seluruh Pemda Kab/Kota/Provinsi seluruh Indonesia pada tanggal 6 s.d. 17 April 2017  melalui surat undangan nomor UND-34/PK.2/2017 tanggal 22 Maret 2017, DJPK bermaksud untuk sekaligus melaksanakan rekonsiliasi data terhadap 29 Pemda yang masih belum terselesaikan perhitungan sisa dana BOS TA 2011 pada kegiatan rekonsiliasi tanggal 26 Januari 2017.

Informasi lebih lanjut dapat diunduh melalui tautan berikut.

Download (PDF, 2.68MB)

Status Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.

Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah.

Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi atas raperda pajak daerah dan retribusi daerah dan memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi tersebut melalui Kementerian Dalam Negeri.

Informasi atas Status Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat diunduh melalui tautan berikut.

Download (PDF, 5.79MB)

Perdirjen Perimbangan Keuangan tentang Tata Cara Pemotongan atas Lebih Bayar Dana Bagi Hasil dalam Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan I pada Tahun Anggaran 2017

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Per-1/PK/2017 tentang Tata Cara Pemotongan atas Lebih Bayar Dana Bagi Hasil dalam Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan I pada Tahun Anggaran 2017 pada tanggal 27 Maret 2017, berikut disampaikan softcopy salinan peraturan dimaksud.

Download (PDF, 41.3MB)

Undangan Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai Pengalihan PNSD

Sebagaimana dimaklumi bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa kewenangan/urusan pemerintahan yang dialihkan dari kabupaten/kota ke provinsi, dari provinsi ke kabupaten/kota dan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Pengalihan kewenangan tersebut akan memberikan dampak terhadap beban belanja pemerintah daerah, termasuk di antaranya belanja pegawai.

Menindaklanjuti hal tersebut, DJPK akan melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai Pengalihan PNSD. DJPK mengundang pejabat/staf pemerintah daerah yang berkompeten dan diberikan kewenangan penuh untuk mengikuti kegiatan dimaksud. Informasi lebih lanjut dapat diunduh melalui tautan berikut.

Download (PDF, 1023KB)