Bimbingan Teknis Keuangan Daerah dan Diseminasi Dana Desa di Jawa Tengah

Pada tanggal 11 April 2018, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Eksekutif Keuangan Daerah dengan topik utama “Strategi Penguatan Perpajakan Daerah di Era Desentralisasi Fiskal”. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menjelaskan bahwa Bimbingan Teknis Eksekutif Pengelolaan Keuangan Daerah ini berfokus pada pembahasan aspek peningkatan kapasitas fiskal/kemampuan keuangan daerah, atau aspek revenue assigment. Dalam melaksanakan penugasan pada aspek penerimaan (revenue assignment) tersebut, pemerintah daerah dapat memperkuat perpajakan daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah sendiri untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Selain acara Bimbingan Teknis Eksekutif Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan juga mengadakan acara Diseminasi Dana Desa di beberapa lokasi di Jawa Tengah antara lain Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Blora. Dalam acara diseminasi ini turut dipamerkan pula inovasi-inovasi dari masing-masing BUMDes. Inovasi tersebut antara lain alat panen garam rakyat, mesin pencacah plastik, pupuk cair, pengelolaan sampah rumah tangga, serta lukisan yang terbuat dari pelapah pisang.

Foto Dokumentasi :
A. Bimbingan Teknis Keuangan Daerah di Kota Semarang
002
“Keynote speech mengenai Strategi Penguatan Perpajakan Daerah di Era Desentralisasi Fiskal.”

003
“Sharing session oleh Wakil Walikota Semarang.”

B. Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Kendal
004
“Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan meninjau BUMDes yang membuka stand-stand di acara ini, salah satunya BUMDes yang mengolah kopi khas Kendal.”

005
“Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan bersama para Kepala Desa di Kabupaten Kendal melakukan foto bersama.”

006
“Antusiasme peserta Diseminasi Dana Desa yang diselenggarakan di Pendopo Kabupaten Kendal.”

C. Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Demak
007
“Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan keynote speech pada acara Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Demak.”

008
“Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan meninjau stand-stand BUMDes, salah satu produksi BUMDes yang dipamerkan adalah lukisan yang terbuat dari pelapah pisang.”

009
“Ada juga mesin pencacah plastik dari BUMDes Desa Kedondong Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak yang merupakan inovasi dalam pengelolaan sampah plastik.”

010
“Mesin pencacah plastik menghasilkan cacahan plastik yang siap untuk didaur ulang.”

D. Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Pati

011
“Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mencoba alat panen garam rakyat yang merupakan inovasi dari BUMDes Mitra Payang Mandiri, Desa Payang, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati.”

012
“Selain membuat alat panem garam rakyat, BUMDes tersebut juga membuat pupuk cair serta melakukan pengelolaan sampah rumah tangga.”

013
“Para wartawan dari Kabupaten Pati yang antusias meliput Diseminasi Dana Desa.”

E. Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Rembang

014
“Acara Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Rembang dibuka dengan tarian tradisional oleh para penari muda berbakat.”

015
“Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan memberikan gambaran mengenai Program Padat Karya Tunai terkait kebijakan Dana Desa ke depannya.”

016
“Peserta diseminasi begitu antusias mengikuti kegiatan Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Rembang ini.”

F. Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Blora

017
“Acara Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Blora yang berlokasi di Pendopo Kantor Bupati Blora.”

018
“Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan keynote speech pada acara Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Blora.”

4 Inovasi Kebijakan Dana Desa di Tahun 2018

Simalungun, 25/04/2018 – Dirjen Perimbangan Keuangan, Bapak Boediarso Teguh Widodo, menyampaikan empat langkah terobosan kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa di tahun 2018.

Pertama, mereformulasi pengalokasian Dana Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk miskin di desa tertinggal dan desa sangat tertinggal.
Kedua, memfokuskan penggunaan Dana Desa. Kepala Desa diminta untuk fokus pada maksimal 5 kegiatan untuk menjaga efektivitas kegiatan yang didanai oleh Dana Desa.
Ketiga, merubah cara melaksanakan Dana Desa dengan skema Padat Karya Tunai. Artinya, kegiatan yang dibiayai Dana Desa harus sebanyak mungkin melibatkan tenaga kerja setempat dengan sistem pembayaran upah secara tunai harian atau mingguan.
Terakhir, memperbaiki mekanisme penyaluran Dana Desa dari semula 2 tahap menjadi 3 tahap, dimana penyaluran tahap I dapat dilakukan sejak bulan Januari jika seluruh persyaratannya terpenuhi.

Hal tersebut disampaikan dalam acara Diseminasi Dana Desa pada hari Rabu, 25 April 2018 di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.
Diseminasi dengan tema “Padat Karya Tunai untuk Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera” tersebut diikuti oleh bupati, camat, kepala desa, perangkat desa, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Simalungun.

Foto Dokumentasi :

“Tarian adat mengawali acara diseminasi di Kabupaten Simalungun.”

“seluruh peserta dan narasumber menyanyikan lagu Indonesia Raya.”
“Seluruh peserta dan narasumber menyanyikan lagu Indonesia Raya.”


“Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Bapak Lisbon Sirait, menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan diseminasi kali ini.”

“Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Bapak Boediarso Teguh Widodo, menyampaikan keynote speech sekaligus membuka secara resmi acara diseminasi.”
“Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Bapak Boediarso Teguh Widodo, menyampaikan keynote speech sekaligus membuka secara resmi acara diseminasi.”

“Peserta diseminasi merupakan camat, kepala desa, perangkat desa, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Simalungun”
“Peserta diseminasi merupakan camat, kepala desa, perangkat desa, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Simalungun”

“Penyerahan kenang-kenangan dari Pemerintah Kabupaten Simalungun.
“Penyerahan kenang-kenangan dari Pemerintah Kabupaten Simalungun.”

Surat Menteri Keuangan dan Peraturan-peraturan Mengenai Pembayaran THR dan Gaji ke-13

Sesuai mandat yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (APBN 2018). Pemerintah melaksanakan kebijakan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ke-13 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), pejabat negara, serta pada pensiunan/penerima tunjangan. Kebijakan Gaji dan Pensiun ke-13 pernah dilakukan tahun 1979 dan mulai rutin diberikan sejak 2004, sedangkan kebijakan THR diberikan sejak tahun 2016. Pembayaran aparatur negara pusat dan pensiun bersumber dari dana APBN 2018, sedangkan pembayaran untuk aparatur negara daerah bersumber dari APBD.

Berikut ini adalah Surat Menteri Keuangan perihal Pembayaran THR dan Gaji Ke-13 TA 2018:

Berikut ini adalah peraturan-peraturan mengenai Pembayaran THR dan Gaji Ke-13

1. PP Nomor 18 Tahun 2018:

2. PP Nomor 19 Tahun 2018:

3. PP Nomor 20 Tahun 2018:

4. PMK Nomor 52/PMK.05/2018:

5. PMK Nomor 54/PMK.05/2018

Pemberitahuan Sisa DBH DR Per 11 April 2018

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya pembahasan kedua atas sisa DBH DR dan RKA Penggunaan DBH DR antara pemerintah daerah bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 11 April 2018 di hotel Oasis Amir Jakarta, bersama ini kami sampaikan pemberitahuan sisa DBH DR per 11 April 2018 berdasarkan Berita Acara Pembahasan di maksud yang terdiri dari:
1. Sisa DBH DR Definitif, bagi daerah yang telah selesai melakukan pembahasan atas sisa DBH DR dan telah disepakati sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1.
2. Sisa DBH DR sementara berdasarkan realisasi transfer DBH DR ke RKUD dari tahun 2008 s.d. tahun 2017, bagi daerah yang tidak hadir dan/atau hadir namun belum selesai melakukan pembahasan sisa DBH DR, sebagaimana terlampir dalam Lampiran 2.

Untuk selanjutnya bagi daerah yang sisa DBH DR telah ditetapkan secara definitif agar segera menyusun RKA penggunaan DBH DR sebagai dasar penganggaran di dalam APBD TA 2018. Adapun bagi daerah yang sisa DBH DR bersifat sementara dapat segera melakukan pembahasan sisa DBH DR dan RKA DBH DR bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Pembahasan RKA bagi daerah yang sisa DBH DR telah definitif serta pembahasan sisa DBH DR yang bersifat sementara dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan akan dilakukan di Ditjen Perimbangan Keuangan dengan jadwal waktu tanggal 23, 24, 30, 31 Mei, dan 6, 7, 27, dan 28 Juni 2018, diharapkan masing-masing daerah dapat menyesuaikan dengan jadwal dimaksud

Untuk penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi:
1. Fajar P Gotawa Nomor Telp.: 087812733399
2. Dimas Pradhana Nomor Telp.: 081222331108

Attachment :
1. S- 326/PK/2018, tentang Pemberitahuan Sisa DBH DR per 11 April 2018;
2. Softcopy Lampiran.

Rekonsiliasi Data Gaji PNSD Semester I Tahun 2018 untuk Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2019

Rekonsiliasi Data Gaji PNSD Semester I Tahun 2018 untuk Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2019

Salah satu variabel dalam perhitungan alokasi DAU masing-masing daerah adalah alokasi dasar yang dihitung berdasarkan gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). Data gaji PNSD terebut merupakan data yang sifatnya relatif dinamis, artinya selalu mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan akibat adanya pemekaran daerah, perubahan standar gaji PNSD, mutasi, promosi, penisun dan lain sebagainya.

Terkait hal tersebut, DJPK akan menyelenggarakan kegiatan Rekonsiliasi Data Gaji PNSD Semester I (Januari s.d. Juni Tahun 2018) dengan mengundang pemerintah daerah. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada tautan berikut.

Form Belanja Pegawai Semester 1 2018 <===== (WAJIB DOWNLOAD)

 
Undangan Acara sebagai berikut:

 
Daftar berkas yang harus dibawa nomor urut 1-10 pada link di bawah

[Updated 16 April 2018] Status Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.

Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah.

Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi atas raperda pajak daerah dan retribusi daerah dan memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi tersebut melalui Kementerian Dalam Negeri.

Informasi atas Status Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah update pada 16 April 2018, selanjutnya dapat diunduh melalui tautan berikut.

[Updated 10 April 2018] Status Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.

Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah.

Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi atas raperda pajak daerah dan retribusi daerah dan memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi tersebut melalui Kementerian Dalam Negeri.

Informasi atas Status Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah update pada 10 April 2018, selanjutnya dapat diunduh melalui tautan berikut.