15
Oct2018
12
Oct2018
LOMBA BLOG DAN VLOG
dengan tema
Inovasi Membangun Negeri dari Daerah
Apa itu DJPK?
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) adalah unit eselon I di Kementerian Keuangan yang bertugas menyusun kebijakan, melakukan bimbingan teknis, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pengelolaan transfer ke daerah, dana desa, serta pajak daerah dan retribusi daerah
Tema ... Read More
11
Oct2018
Sehubungan dengan beredarnya Undangan Rapat Koordinasi Nomor UND-91/PK/2018, kami informasikan bahwa undangan tersebut merupakan undangan palsu. Sampai dengan saat ini, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan tidak menyiapkan agenda rapat koordinasi pelaksanaan pemotongan pajak rokok untuk dukungan program JKN.
Pemerintah Daerah agar lebih berhati-hati dan waspada dalam menyikapi surat/informasi dengan kontak ... Read More
09
Oct2018
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.
Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
24
Sep2018
Yth. Gubernur, Bupati/Walikota beserta seluruh jajaran pemerintah daerah mohon agar lebih berhati-hati dan waspada dalam menyikapi surat atau informasi yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Perlu diketahui bahwa Surat Pengesahan DIPA BUN TA 2018 Nomor: SP DIPA-999.05.6.403700/2018 tanggal 19 September 2018 merupakan DIPA Palsu, dan bahwa sampai dengan saat ini, ... Read More
30
Aug2018
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.
Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
15
Aug2018
Dalam rangka meningkatkan kualitas dan jenis data yang didukung oleh aplikasi agen SINERGI SIKD serta agar aplikasi dapat berjalan dengan optimal, telah dilakukan update dan perbaikan atas bug atau error yang ditemukan.
Update SINERGI Versi 3.1.0, dengan perubahan:
Update Jenis LKPD/LPP APBD versi Unaudited, Audited dan Perda untuk data Neraca, Laporan Operasional ... Read More