Dana Bagi Hasil (DBH): Tujuan, Prinsip, dan Jenis

IMG-20170917-WA0000

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Pembagian DBH dilakukan berdasarkan prinsip by origin.
Penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip Based on Actual Revenue. Maksudnya adalah penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan (Pasal 23 UU 33/2004). Jenis-jenis DBH meliputi DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. DBH Pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan dan Cukai Hasil Tembakau. Sedangkan DBH SDA meliputi Kehutanan, Mineral dan Batu Bara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Pengusahaan Panas Bumi dan Perikanan.

DBH PBB dan PPh dibagi kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam UU No. 33/2004.
DBH CHT dan DBH SDA dibagi dengan imbangan Daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar, dan Daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam UU.

Dana Insentif Daerah 2018: Kriteria Utama

IMG-20170905-WA0001

#TahukahAnda bahwa dalam kebijakan RAPBN 2018, kriteria penilaian dalam pemberian Dana Insentif Daerah (DID) mencakup kriteria utama dan kategori kinerja.
Kriteria utama merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh suatu daerah sebagai penentu kelayakan daerah penerima, terdiri dari:
(1) opini BPK atas LKPD minimal Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),
(2) penetapan Perda APBD tepat waktu, dan (3) penggunaan e-government.

Dana Insentif Daerah 2018

IMG-20170831-WA0001

#TahukahAnda bahwa Dana Insentif Daerah (DID) dalam RAPBN 2018 direformulasi untuk lebih memacu perbaikan kinerja daerah di bidang pengelolaan keuangan, pelayanan pemerintahan umum, layanan dasar publik, dan kesejahteraan, dengan mengubah sistem yang semula satu kategori yang bersifat umum menjadi 10 kategori, yaitu:
a. Kesehatan Fiskal dan pengelolaan keuangan daerah;
b. Pelayanan dasar publik bidang Pendidikan;
c. Pelayanan dasar publik bidang Kesehatan;
d. Pelayanan dasar publik bidang Infrastruktur;
e. Kesejahteraan melalui penurunan kemiskinan dan perbaikan Indeks Pembangunan Manusia;
f. Penyelenggaraan pemerintahan daerah;
g. Perencanaan daerah;
h. Inovasi pelayanan publik;
i. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan
j. Kemudahan Investasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Mari wujudkan daerah yang berkinerja bagus demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2018

IMG-20170830-WA0001

#TahukahAnda untuk penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2018 akan dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu:
a. tahap I sebesar 25% dari pagu alokasi, disalurkan paling cepat Februari, paling lambat Juli
b. tahap II sebesar 45% dari pagu alokasi, disalurkan paling cepat April, paling lambat Oktober
c. tahap III sebesar selisih antara jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan tahap II dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan. Disalurkan paling cepat September dan paling lambat Desember.