Media Defis – Edisi XVIII 2017

Untuk mendorong pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan pengelolaan pemerintahan di daerah, pemerintah pusat memberikan insentif fiskal dalam bentuk Dana Insentif Daerah (DID) sejak tahun 2011. Pemerintah telah melakukan penguatan fungsi DID, antara lain berupa perbaikan kriteria kinerja, penambahan pagu DID, pemberian insentif nonfiskal berupa pemberian penghargaan Anugerah Dana Rakca, serta perluasan arah penggunaan. Kini penggunaan DID tidak lagi terikat pada fungsi-fungsi tertentu untuk memudahkan penggunaan dana serta semakin memotivasi daerah untuk meningkatkan kinerja dan layanan publik.

Tren daerah penerima DID terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, dengan menggunakan metode pertama, daerah penerima DID meningkat dari 61 daerah menjadi 99 daerah. Selanjutnya pada tahun 2016, dengan adanya perbaikan mekanisme penilaian dan peningkatan alokasi DID, pemerintah daerah yang menerima DID terus mengalami peningkatan dari 271 daerah di tahun 2016 dan 317 daerah di tahun 2017. Kebijakan pemberian DID untuk tahun 2018 disempurnakan untuk memperkuat instrumen insentif dalam sistem transfer ke daerah, sekaligus agar lebih mencerminkan prestasi dan kinerja daerah. Penyempurnaan dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja yang lebih memperlihatkan kinerja yang sesungguhnya serta dapat dengan mudah dikontrol dan dievaluasi dengan menggunakan kriteria utama dan kriteria kinerja. Penggunaan kriteria utama dalam DID 2018 bertujuan sebagai kunci masuk suatu daerah untuk dinilai lebih lanjut dalam kriteria kinerja, sehingga daerah yang tidak memenuhi persyaratan kriteria utama, otomatis daerah tersebut tidak memperoleh DID. Kriteria Utama ini terdiri atas Opini BPK atas LKPD dan Penetapan Perda tepat waktu serta penggunaan e-government yang berupa e-procurement.
Selanjutnya, kriteria kinerja juga disempurnakan menjadi empat kategori kinerja. Kategori pertama adalah kategori input, yaitu kategori pengelolaan keuangan yang dinilai berdasarkan kesehatan fiskal dan pengelolaan APBD. Kategori kedua adalah proses, yaitu kategori pelayanan pemerintahan umum, yang dinilai berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan daerah, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, inovasi pelayanan publik dan kemudahan investasi. Kategori ketiga adalah kategori output, yaitu kinerja pelayanan dasar publik, yang dinilai berdasarkan pelayanan dasar publik bidang pendidikan, pelayanan dasar publik bidang kesehatan dan pelayanan dasar publik bidang infrastruktur. Kategori terakhir adalah kesejahteraan, yang dinilai berdasarkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan skema DID yang baru tersebut, daerah diharapkan lebih meningkatkan daya saing sesuai dengan keunggulan daerah masing-masing untuk mendapatkan insentif berdasarkan masing-masing kategori. Untuk daerah yang memiliki kinerja yang baik di semua kategori, akan memiliki kesempatan untuk memperoleh Anugerah Dana Rakca. Perbaikan mekanisme pemberian DID di Indonesia diharapkan dapat lebih mendorong daerah untuk berkompetisi dalam meningkatkan kinerja masing-masing, sekaligus meningkatkan pencapaian atas target output dan outcome yang sudah ditetapkan. Untuk peningkatan perbaikan ke depan, skema pemberian insentif tersebut perlu didesain kembali untuk tidak hanya berdasarkan output dan outcome yang dihasilkan, melainkan juga memperhatikan substansial efisiensi yang telah dilaksanakan dalam pencapaian kinerjanya.

Dalam edisi ini redaksi menampilkan keberhasilan Kabupaten Badung dan Kota Depok dalam meraih peringkat pertama Anugerah Dana Rakca, masing-masing untuk kategori kabupaten dan kota.

Media Defis – Edisi XVII 2017

Salah satu Nawacita Presiden Jokowi menyebutkan untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Program ini menjadi penanda bahwa pemerintah begitu concern terhadap pembangunan di daerah. Pembangunan infrastruktur dijalankan secara masif di berbagai tempat. Desa mendapatkan perhatian dan juga pendanaan yang lebih optimal sebagai modal dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Dalam APBN tahun 2017, belanja transfer ke daerah dan Dana Desa jumlahnya melampaui belanja Kementerian/Lembaga. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), pemerintah berupaya untuk memberdayakan para apatur di daerah dalam mengelola keuangannya.

Akhir-akhir ini Dana Desa manjadi salah satu topik yang sering dibahas di ruang publik. Jumlahnya yang besar dan cakupannya yang begitu luas hingga ke seluruh penjuru nusantara membuat Dana Desa menarik dan aktual untuk didiskusikan.
Memasuki tahun ketiga implementasi Dana Desa, telah banyak capaian dan keberhasilan dari berbagai daerah di Indonesia. Media Defis edisi ini akan menampilkan beberapa contoh desa yang mampu menjadi role model bagi desa lain dalam mengelola Dana Desa.

Kisah sukses itu datang antara lain dari Gampong Blang Krueng di Kabupaten Aceh Besar, Desa Ponggok di Kabupaten Klaten, dan Desa Lingsar di Kabupaten Lombok Barat. Beragam prestasi dicapai oleh desa-desa tersebut. Masyarakat setempat merasakan langsung manfaatnya.

Pada tahun 2017 ini, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pembangunan infrastruktur fisik dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Media Defis – Edisi XVI 2017

Ibarat dua sisi mata uang, satu sama lain saling terkait. Satu sisi dengan sisi lainnya saling melengkapi. Desentralisasi fiskal memposisikan pusat dan daerah sama pentingnya. Masing-masing punya kontribusi terhadap keberhasilan pembangunan. Peningkatan jumlah Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN 2017 sebagai instrumen desentralisasi fiskal merupakan bukti kesungguhan pemerintah pusat. Namun demikian kebijakan ini tak akan berarti apa-apa bila tidak disertai kesungguhan dan peran aktif seluruh pemerintah daerah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa keputusan pemerintah pusat melaksanakan kebijakan desentralisasi dengan menyalurkan anggaran untuk pemerintah daerah dalam jumlah besar, merupakan langkah strategis untuk mendelegasikan wewenang kepada daerah yang secara riil memang lebih dekat dengan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat membutuhkan respon yang cepat, membutuhkan kehadiran negara dalam hal ini pemerintah untuk memberikan solusi berbagai permasalahan di daerah. Problem solving dan pendampingan masyarakat tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat saja melainkan perlu partisipasi aktif dari seluruh pemerintah daerah.

Pergerakan untuk move on beranjak dari sebuah tempat yang statis dan birokrasi yang kurang dinamis menjadi birokrasi yang lebih melayani ada di tangan pemerintah daerah. Desentralisasi sesungguhnya tidak berhenti pada pengalihan wewenang, tetapi sudah harus ditindaklanjuti oleh keberanian pemerintah
daerah melakukan berbagai terobosan untuk memajukan daerahnya. Fungsi pemerintah pusat adalah untuk memberikan guidelines dan selebihnya peranan untuk memajukan daerah akan lebih dominan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Media Defis edisi kali ini menyajikan liputan mengenai bagaimana desentralisasi direspon dengan baik di daerah. Ada kupas tuntas mengenai e-government ala Surabaya dan Banyuwangi maupun kisah sukses dari Bone Bolango dan Makassar. Dari jantung ibukota negara, update terbaru dari proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta mencoba membuka cakrawala bahwa pemerintah daerah sesungguhnya mempunyai kapasitas untuk berperan lebih besar dalam desentralisasi. Cerita terkait desentralisasi di India juga dituangkan di edisi kali ini untuk menambah khazanah dan pembelajaran kita semua. Selain itu berbagai feature menarik khas Media Defis juga sayang apabila dilewatkan begitu saja.

Sisi-sisi desentralisasi sesungguhnya amatlah luas apabila digali. Segala sesuatu yang ada di luar sana, menunggu untuk ditemukan. Kreativitas daerah sangat ditunggu untuk memberikan kontribusi positif dalam desentralisasi fiskal. Tentu dengan tetap berpegang teguh pada aturan yang ada.

Desentralisasi terus melangkah untuk membenahi segala kekurangannya menjadi lebih baik, dan apa yang sudah baik menjadi semakin baik. Pekerjaan rumah untuk mengejar ketertinggalan di berbagai bidang memang bukan perkara mudah. Berlari saja terkadang tak lagi cukup untuk mengejar ketertinggalan itu. Namun demikian desentralisasi senantiasa menyimpan potensi. Kini tinggal bagaimana pusat dan daerah melakukan sinergi, saling mengisi dan terus menyempurnakan desentralisasi dari berbagai sisi.

E-Magazine Media Defis Edisi XVI dapat diunduh melalui tautan berikut.