Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Diseminasikan Dana Desa dan Mekanisme Cash for Work kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Jawa Timur Jawa Timur, 21-23 Februari 2018

Dalam rangka penyebarluasan informasi kepada para pemangku kepentingan dalam pengelolaan Dana Desa, baik pemerintah daerah, pemerintah desa, maupun para pihak yang terlibat dalam pendampingan, pembinaan dan pengawasan dana desa, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyelenggarakan Diseminasi Dana Desa. Februari lalu, tepatnya pada tanggal 21-23 Februari 2018, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengadakan diseminasi di empat lokasi di Provinsi Jawa Timur. Keempat lokasi tersebut antara lain: (1.) Kabupaten Pasuruan; (2.) Kabupaten Sidoarjo; (3.) Kota Batu; dan (4.) Kabupaten Banyuwangi.

Dana Desa merupakan kebijakan yang telah berjalan sejak tahun 2015. Banyak sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat perdesaan yang telah dibangun dengan menggunakan Dana Desa selama ini, seperti embung desa, jalan desa, jembatan, sanitasi, posyandu, pasar desa, dan sebagainya. Meskipun begitu, pemerintah memandang kebijakan Dana Desa ini masih dapat lebih dioptimalkan untuk menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan di perdesaan, salah satunya melalui penerapan skema Padat Karya Tunai atau Cash For Work.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Bapak Boediarso Teguh Widodo dalam sambutannya menyampaikan bahwa Cash for Work merupakan skema baru dalam pelaksanaan Dana Desa yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dengan memberikan honorarium (upah) langsung secara tunai kepada tenaga kerja yang terlibat, dibayarkan secara harian atau mingguan, dengan tujuan memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Bapak Boediarso juga menginstruksikan agar pembangunan melibatkan sumber daya masing-masing desa sendiri. Material batu dan pasir hingga tenaga kerja harus dari desa itu sendiri.

Di sela-sela padatnya rangkaian kegiatan diseminasi tersebut, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan juga sempat meninjau Mal Pelayanan Publik Banyuwangi dan pengembangan tempat wisata bahari Bunder (Bangsring Under Water) Banyuwangi yang dikelola oleh kelompok nelayan tradisional setempat.

 

 

Foto Dokumentasi :

Kabupaten Pasuruan

Ramah tamah Ramah tamah dengan Sekretaris Daerah dan Pejabat Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Dandes

 Dana Desa di Kabupaten Pasuruan digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelatihan menjahit dan bordir.

 

Dirjen menjelaskan Direktur Jenderal menjelaskan mengenai kebijakan pemerintah terkait optimalisasi Dana Desa tahun 2018.sekda kab pasuruan

 Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan menyerahkan cinderamata kepada Direktur Jenderal.

Dirjen ternyata

Direktur Jenderal ternyata punya bakat membatik juga lho.

 

Kabupaten Sidoarjo

Kab sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo merupakan lokasi ke-2 diseminasi yang dihadiri Direktur Jenderal dalam rangkaian acara kali ini

Turut hadir

Turut hadir dalam acara tersebut Ibu Indah Kurnia, Anggota Komisi XI DPR RI dan Bapak Saiful Ilah, Bupati Sidoarjo .

dirjen menyampaikan

Direktur Jenderal menyampaikan keynote speech sekaligus membuka acara diseminasi.

stand

Direktur Jenderal mengunjungi stand-stand yang memamerkan hasil kerajinan setempat.

 

Kota Batu

Lokasi Dandes

Lokasi Diseminasi Dana Desa di Graha Pancasila Balai Kota Among Tani Kota Batu.

Penyambutan dg tarian

Penyambutan dengan tarian daerah yang diperagakan oleh penari berbakat dari Kota Batu.

Dirjen PK

 

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan keynote speech pada acara Diseminasi Dana Desa di Kota Batu.

Dirjen PK berkunjung

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berkunjung ke Desa Sidomulyo meninjau produksi lokal masyarakat desa setempat.

 

Kabupaten Banyuwangi

 

lokasi dandes banyuwangi

Lokasi Diseminasi Dana Desa di Pendopo Pemda Banyuwangi.

Dirjen PK KS

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan keynote speech sekaligus membuka acara diseminasi di Kabupaten Banyuwangi.

Sesi wawancara

Sesi wawancara dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Dirjen PK berdialog

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdialog dengan salah satu pengelola tempat wisata bahari Bunder (Bangsring Under Water) Banyuwangi.

tempat wisata bahari

Tempat wisata bahari Bunder (Bangsring Under Water) Banyuwangi yang dikelola oleh kelompok nelayan tradisional setempat.

Dirjen PK berkunjung ke mal

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berkunjung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi.

Salah satu stand

Salah satu stand yang ada di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi : Stand Layanan Perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi.

 

 

Menanamkan Semangat Program Padat Karya Tunai di Tanah Minang

Sumatera Barat, 7-8 Februari 2018

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan terus menyebarkan semangat program padat karya tunai atau cash for work dalam pengelolaan Dana Desa kepada pemerintah daerah. Pada tanggal 7 dan 8 Februari 2018 lalu, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kembali mengadakan Diseminasi Dana Desa di Tanah Minang, Sumatera Barat. Terdapat tiga kabupaten yang menjadi lokasi pelaksanaan diseminasi di Provinsi yang terkenal dengan legenda “malin kundang” tersebut, antara lain Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Padang Pariaman.

Diseminasi yang dihadiri oleh Bupati, Camat, Kepala Desa (Wali Nagari), perangkat pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat di masing-masing kabupaten tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman seluruh aparat Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa sekaligus mengevaluasi pelaksanaan Dana Desa sampai dengan tahun 2017. Bapak Boediarso Teguh Widodo selaku Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan hadir dalam rangkaian kegiatan diseminasi tersebut untuk memberikan keynote speech dan menanamkan semangat program padat karya tunai kepada seluruh peserta diseminasi yang hadir. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal juga menyaksikan kesenian daerah, kerajinan tangan dan produk lainnya yang diproduksi oleh BUMDes (BUMNag) setempat.

Program Padat Karya Tunai atau Cash For Work merupakan program pemerintah terkait kebijakan Dana Desa agar penggunaan Dana Desa di masing-masing daerah dapat lebih difokuskan kepada pekerjaan Labor Intensive dengan menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran di desa. Dalam rangka mensosialisasikan program tersebut kepada Pemerintah Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengadakan diseminasi ke berbagai daerah di seluruh Indonesia selama tahun 2018.

Dalam pidato pembukaannya, Direktur Jenderal menyampaikan bahwa dalam melaksanakan skema cash for work, pemerintah daerah harus memegang 3 prinsip utama dalam mengelola Dana Desa yakni pelaksanaan kegiatan secara swakelola oleh desa, menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja setempat, dan bahan baku setempat. Direktur Jenderal juga menjelaskan bahwa sasaran utama program Cash For Work ini adalah masyarakat yang masuk dalam kategori menganggur, setengah menganggur (bekerja kurang dari 35 jam seminggu), penduduk miskin, penerima Program Keluarga Harapan, dan penduduk dengan balita bermasalah gizi (stunting).

Melalui skema cash for work, diharapkan pengelolaan Dana Desa ke depannya dapat lebih optimal dalam menciptakan lapangan kerja; meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat; serta menumbuhkan permintaan agregat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antar desa.

Terakhir, Direktur Jenderal senantiasa mengingatkan kepada Pemerintah Daerah dan Desa setempat untuk segera menyelesaikan (1.) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (2.) Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa; dan (3.) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, agar penyaluran Dana Desa tahap I tahun 2018 dapat segera dilakukan.

Terlepas dari padatnya rangkaian diseminasi kali ini, Direktur Jenderal menyempatkan diri melakukan kunjungan ke lahan yang rencananya akan menjadi lokasi pembangunan Kawasan Pendidikan Terpadu Tarok City di Kabupaten Padang Pariaman. Bersama dengan Bapak Suhatri Bur selaku Wakil Bupati Padang Pariaman,  Direktur Jenderal tampak antusias berdiskusi mengenai rencana pembangunan Tarok City di bawah guyuran hujan kala itu. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap Tarok City nantinya dapat menimbulkan multiplier effect bagi peningkatan perekonomian masyarakat Sumatera Barat, khususnya masyarakat Padang Pariaman.

minang_1minang_2

 

Kabupaten Lima Puluh Kota

minang_1

Aula Kantor Bupati Lima Puluh Kota menjadi lokasi pertama pelaksanaan Diseminasi Dana Desa di Provinsi Sumatera Barat dalam rangkaian diseminasi kali ini.

minang_2

Kedatangan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan disambut dengan tarian daerah setempat.

minang_3

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Lima Puluh Kota – Bapak Ferizal Ridwan dan Anggota Komisi XI DPR RI – Bapak John Kennedy Azis.minang_4

Peserta diseminasi kali ini terdiri dari camat, kepala desa (wali nagari), perangkat pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota.minang_5

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan keynote speech pada acara Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Lima Puluh Kota.minang_6

Wakil Bupati Lima Puluh Kota menyerahkan cinderamata kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.minang_7

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berbincang-bincang dengan BUMDes (dikenal dengan sebutan BUMNagari di Sumatera Barat) setempat mengenai produk dan jasa yang dihasilkan untuk kegiatan usahanya.

 

Kabupaten Tanah Datar

minang_8

Masih di hari yang sama, Direktur Jenderal menghadiri diseminasi kedua bertempat di Aula Kantor Bupati Tanah Datar.

minang_9

Direktur Jenderal menyampaikan keynote speech sekaligus membuka acara diseminasi.

minang_10

Peserta diseminasi antusias mendengarkan penjelasan Direktur Jenderal mengenai program padat karya tunai.minang_11

Direktur Jenderal berbincang-bincang dengan masyarakat setempat usai membuka acara diseminasi di Kabupaten Tanah Datar.

 

Kabupaten Padang Pariaman

minang_12

Diseminasi Dana Desa di Aula Kantor Bupati Padang Pariaman menutup rangkaian diseminasi kali ini.

minang_13

Kedatangan Direktur Jenderal disambut dengan tari-tarian daerah dan seni bela diri silek atau pencak silat.minang_14

Ramah tamah Direktur Jenderal dengan Anggota Komisi XI DPR RI dan Pejabat Kabupaten Padang Pariaman.minang_15

Direktur Jenderal memberikan gambaran umum mengenai program padat karya tunai kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.minang_16

Direktur Jenderal selanjutnya membuka secara resmi acara Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Padang Pariaman.

minang_17

Dalam diseminasi ini, turut dipamerkan beberapa hasil produksi BUMN Padang Pariaman.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Berikan Edukasi Padat Karya Tunai di Kabupaten PALI dan Kabupaten Ogan Ilir

Pada tanggal 30 dan 31 Januari 2018, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Bapak Boediarso Teguh Widodo melaksanakan Diseminasi Dana Desa di dua kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan Kabupaten Ogan Ilir. Di hari pertama, 30 Januari 2018, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan memberikan edukasi kepada perangkat desa dalam menjalankan skema cash for work atau Padat Karya Tunai pada acara Diseminasi Dana Desa yang bertempat di Gedung Arsendora Kompleks Pertamina Pendopo Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI. Pelaksanaan Diseminasi pada hari tersebut mengundang seluruh Camat dan seluruh Perangkat Desa se-Kabupaten PALI. Selain itu, juga diundang Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, anggota DPRD wakil Provinsi Sumatera Selatan, Kepala BPKAD, dan Kepala DPMD.

Dalam rangkaian kegiatan diseminasi ini, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan juga melakukan peninjauan ke stand–stand produksi lokal masyarakat Kabupaten PALI yang pengelolaannya menggunakan dana desa. Kemudian Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan beserta rombongan Bupati PALI meninjau lokasi perkantoran di Talang Kerangan Kelurahan Talang Ubi Utara dan dilanjutkan dengan meninjau Bandara eks. PT Stanvac di kelurahan Handayani Mulya, serta Candi Bumi Ayu di Desa Bumi Ayu Kecamatan Tanah Abang.

Pada hari berikutnya, 31 Januari 2018, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sampai di lokasi Diseminasi Dana Desa selanjutnya yaitu di Gedung Serbaguna Kompleks Perkantoran Terpadu Tanjung Senai Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir. Dalam keynote speech-nya Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan bahwa penggunaan Dana Desa harus benar-benar fokus ke pekerjaan Labor Intensive dengan menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran di desa.

Di akhir acara, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melihat hasil progres pencapaian program padat karya tunai pada stand-stand yang telah disediakan oleh pemerintah setempat seperti pembudidayaan jamur tiram, pembuatan pupuk kompos, kerajinan songket serta pembuatan batu batako dan paving blok.

sumsel_1

Gambar-1:Penyambutan dengan tarian daerah di lokasi Diseminasi Dana Desa, Gedung Arsendora Kompleks Pertamina Pendopo, Kabupaten PALI.

sumsel_2

Gambar-2:Peserta diseminasi yang terdiri dari seluruh Camat dan seluruh Perangkat Desa se-Kabupaten PALI.

sumsel_3

Gambar-3:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan keynote speech pada acara Diseminasi Dana Desa di Kabupaten PALI.

sumsel_4

Gambar-4:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berkunjung ke stand–stand produksi lokal masyarakat Kabupaten PALI yang pengelolaannya menggunakan dana desa.

sumsel_5

Gambar-5:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan meninjau lokasi perkantoran di Talang Kerangan Kelurahan Talang Ubi Utara.

sumsel_6

Gambar-6:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengunjungi Candi Bumi Ayu di Desa Bumi Ayu Kecamatan Tanah Abang.

sumsel_7

Gambar-7:Lokasi Diseminasi Dana Desa kedua di Gedung Serbaguna Kompleks Perkantoran Terpadu Tanjung Senai Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir.

sumsel_8

Gambar-8:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan keynote speech pada acara Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Ogan Ilir.

sumsel_9

Gambar-9:Bupati Ogan Ilir, Bapak H. M. Ilyas Panji Alam, menyerahkan cinderamata kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

sumsel_10

Gambar-10:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berkunjung ke stand-stand di lokasi acara Diseminasi Dana Desa, salah satunya adalah stand pembudidayaan jamur tiram.

sumsel_11

Gambar-11:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berfoto bersama masyarakat pengelola BUMDes pembuatan batu batako dan paving blok.

Kawal Program Padat Karya Tunai, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan “Maraton” di Kalimantan Selatan

Kalimantan Selatan, 25-26 Januari 2018 – Program Padat Karya Tunai atau Cash For Work, merupakan program pemerintah terkait kebijakan Dana Desa agar penggunaan Dana Desa di masing-masing daerah dapat lebih difokuskan kepada pekerjaan Labor Intensive dengan menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran di desa. Dalam rangka mensosialisasikan program tersebut kepada Pemerintah Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan akan mengadakan diseminasi ke berbagai daerah di seluruh Indonesia selama tahun 2018.

Pada tanggal 25 dan 26 Januari 2018 kemarin misalnya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan baru saja melakukan “maraton” Diseminasi Dana Desa di Kalimantan Selatan. Bukan hanya satu melainkan tiga tempat di tiga kabupaten berbeda di Provinsi Kalimantan Selatan yang dikunjungi Bapak Boediarso Teguh Widodo dalam rangkaian kegiatan diseminasi dengan tema “Padat Karya Tunai untuk Desa yang Lebih Sejahtera”. Tiba di Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin pada hari Kamis, 25 Januari 2018 sekitar pukul 08.35 WITA, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan bergegas menuju ke lokasi Diseminasi Dana Desa yang pertama yakni Mahligai Sultan Adam, Kabupaten Banjar. Pada siang harinya, Direktur Jenderal juga memberikan keynote speech pada acara diseminasi di Balairung Tuntung Pandang, Kabupaten Tanah Laut. Pada pagi hari berikutnya, rangkaian “maraton” Diseminasi Dana Desa kali ini diakhiri dengan pemberian keynote speech pada diseminasi yang diadakan di Pawon Tlogo, Kabupaten Barito Kuala.

Seluruh kegiatan diseminasi yang dihadiri oleh Bupati, Camat, Kepala Desa, perangkat pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat di masing-masing kabupaten tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman seluruh aparat Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa sekaligus mengevaluasi pelaksanaan Dana Desa sampai dengan tahun 2017. Dalam rangkaian kegiatan diseminasi ini, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan juga menyempatkan diri menyaksikan kesenian daerah, kerajinan tangan dan produk lainnya yang diproduksi oleh BUMDes setempat.

Dalam pidato pembukaannya, Direktur Jenderal menitikberatkan pada prinsip pelaksanaan Cash For Work yakni dilakukan secara swakelola oleh desa, menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja setempat, dan bahan baku setempat. Direktur Jenderal juga menjelaskan bahwa sasaran utama program Cash For Work ini adalah masyarakat yang masuk dalam kategori menganggur, setengah menganggur (bekerja kurang dari 35 jam seminggu), penduduk miskin, penerima Program Keluarga Harapan, dan penduduk dengan balita bermasalah gizi (stunting). Dengan begitu, diharapkan pengelolaan Dana Desa ke depannya dapat lebih optimal dalam menciptakan lapangan kerja di desa; meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat desa; serta menumbuhkan permintaan agregat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antar desa.

Terakhir, Direktur Jenderal senantiasa mengingatkan kepada Pemerintah Daerah dan Desa setempat untuk segera menyelesaikan (1.) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (2.) Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa; dan (3.) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, agar penyaluran Dana Desa tahap I tahun 2018 dapat segera dilakukan.

kalsel_1

Gambar-1:Lokasi pertama Diseminasi Dana Desa kali ini, Mahligai Sultan Adam, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan

 

kalsel_2

Gambar-2:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyempatkan diri melihat-lihat produk kerajinan tangan yang dibuat oleh BUMDes setempat.

 

kalsel_3

Gambar-3:Peserta diseminasi begitu antusias mengikuti kegiatan kali ini.

 

kalsel_4

Gambar-4:Acara dimulai dengan pertunjukkan kesenian tari daerah yang diperagakan oleh penari-penari cantik Kabupaten Banjar.

 

kalsel_5

Gambar-5:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan keynote speech pada acara Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Banjar.

 

kalsel_6

Gambar-6:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sekaligus membuka acara diseminasi di Kabupaten Banjar tersebut.

 

kalsel_7

Gambar-7:Bupati Banjar, Bapak KH. Khalilurrahman, menyerahkan cinderamata kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebelum Bapak Dirjen bertolak ke lokasi diseminasi berikutnya.

 

kalsel_8

Gambar-8:Lokasi Diseminasi Dana Desa kedua, Balairung Tuntung Pandang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

 

kalsel_9

Gambar-9:Peserta diseminasi melakukan registrasi sebelum acara dimulai.

kalsel_10

Gambar-10:Kali ini acara kembali dimulai dengan pertunjukkan kesenian tari daerah yang diperagakan oleh adik-adik imut dan berbakat dari Kabupaten Tanah Laut.

 

kalsel_11

Gambar-11:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan keynote speech pada acara Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Tanah Laut.

 

kalsel_12

Gambar-12:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan memberikan gambaran mengenai Program Padat Karya Tunai terkait kebijakan Dana Desa ke depannya.

 

kalsel_13

Gambar-13:Wakil Bupati Tanah Laut, Bapak Sukamta, menyerahkan cinderamata kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

 

kalsel_14

Gambar-14:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyempatkan diri melihat-lihat produk kerajinan tangan yang dibuat oleh BUMDes setempat.

 

kalsel_15

Gambar-15:Hari Kedua, peserta diseminasi melakukan registrasi di Pawon Tlogo, Kabupaten Barito Kuala.

 

kalsel_16

Gambar-16:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; Anggota Komisi XI DPR RI, Bapak Ir. H. Ahmadi Noor Supit; dan Bupati Barito Kuala, Ibu Hj. Noormiliyani AS tiba di lokasi terakhir dari rangkaian diseminasi kali ini, yaitu Pawon Tlogo, Kabupaten Barito Kuala.

 

kalsel_17

Gambar-17:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan keynote speech pada acara Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Barito Kuala.

 

kalsel_18

Gambar-18:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan bersama-sama dengan Anggota Komisi XI DPR RI dan Bupati Barito Kuala memberikan pidato sambutan untuk membuka acara Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Barito Kuala – Jumat, 26 Januari 2018.

 

kalsel_19

Gambar-19:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berbincang-bincang dengan perwakilan BUMDes Kabupaten Barito Kuala perihal produk-produk yang dibuat oleh BUMDes tersebut.

 

 

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Hadiri Diseminasi Dana Desa di Bantul, Yogyakarta

Pada hari Selasa, 23 Januari 2018, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menggelar Diseminasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di aula kantor Bupati Bantul. Tema yang disampaikan dalam diseminasi ini adalah “Padat Karya Tunai untuk Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera”. Diseminasi ini dihadari oleh 75 Kepala Desa, 17 Camat se-Kabupaten Bantul dan pejabat yang membidangi desa di kabupaten sekitar Kabupaten Bantul. Diseminasi ini bertujuan mengkomunikasikan kebijakan Dana Desa tahun 2018, meningkatkan pemahaman para kepala desa dan aparat pemerintah daerah dalam mengelola Dana Desa, serta memperkuat sinergi dan harmonisasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan desa sehingga amanat UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 dapat tercapai, yaitu menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bapak Boediarso Teguh Widodo selaku Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan turut hadir untuk memberikan keynote speech sekaligus membuka acara diseminasi tersebut. Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan bahwa memasuki tahun keempat pelaksanaan Dana Desa, saat ini desa telah diperkuat kewenangannya dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta membina dan memberdayakan masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi, Dana Desa mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang ditunjukkan dengan menurunnya rasio ketimpangan pedesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 pada tahun 2017. Jumlah penduduk miskin menurun dari 17,4 juta pada tahun 2014 menjadi 16,3 juta pada tahun 2017. Persentase penduduk miskin berkurang dari tahun 2015 sebesar 14,09% menjadi 13,47% pada tahun 2017. Pemerintah berkomitmen terus meningkatkan capaian tersebut sehingga Dana Desa mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat desa.

Jika dilihat dari capaian pelaksanaan tahun 2016 di Provinsi D.I. Yogyakarta, Dana Desa telah berkontribusi positif terhadap perbaikan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa output yang dapat dirasakan oleh masyarakat Yogyakarta antara lain telah terbangunnya 7.377,4 kilometer jalan desa, 22.755 meter jembatan, 19 unit embung desa, 1.237 unit posyandu, 223 unit polindes, 140 unit pasar desa, 814 unit PAUD desa, 802 unit sambungan air bersih, 3.225 unit drainase dan irigasi.

Mulai tahun 2018, pengelolaan Dana Desa diharapkan dapat dilaksanakan dengan skema Padat Karya Tunai. Program Padat Karya Tunai atau Cash For Work sendiri merupakan program pemerintah terkait kebijakan Dana Desa agar penggunaan Dana Desa di masing-masing daerah dapat lebih difokuskan kepada pekerjaan Labor Intensive dengan menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran di desa. Pada prinsipnya, pelaksanaan Cash For Work diharapkan dapat dilakukan secara swakelola oleh desa, menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja setempat, dan bahan baku setempat. Adapun yang menjadi sasaran utama program Cash For Work ini adalah masyarakat yang masuk dalam kategori menganggur, setengah menganggur (bekerja kurang dari 35 jam seminggu), penduduk miskin, penerima Program Keluarga Harapan, dan penduduk dengan balita bermasalah gizi (stunting). Dengan begitu, diharapkan pengelolaan Dana Desa ke depannya dapat lebih optimal dalam menciptakan lapangan kerja di desa; meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat desa; serta menumbuhkan permintaan agregat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antar desa.

Terakhir, Direktur Jenderal mengingatkan kepada Pemerintah Daerah dan Desa setempat untuk segera menyelesaikan (1.) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (2.) Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa; dan (3.) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, agar penyaluran Dana Desa tahap I tahun 2018 dapat segera dilakukan.

bantul_1

bantul_2

bantul_3

bantul_4

bantul_5

bantul_6

bantul_7

bantul_8

Memantau Kesiapan Daerah Menjalankan Program Padat Karya Tunai Dana Desa (Cash for Work)

madiun

Kabupaten Madiun, 18 Januari 2018 – Memasuki tahun keempat pelaksanaan Dana Desa, saat ini desa telah diperkuat kewenangannya dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta membina dan memberdayakan masyarakat. Hasil nyata dari pelaksanaan Dana Desa dalam periode 2015 hingga 2016 antara lain terbangunnya lebih dari 95.200 kilometer jalan desa, 914.000 meter jembatan, 22.616 unit sambungan air bersih, 2.201 unit tambatan perahu, 14.957 unit PAUD, 4.004 unit polindes, 19.485 unit sumur, 3.106 unit pasar desa, 103.405 unit drainase dan irigasi, 10.964 unti posyandu, serta 1.338 unit embung.

Berdasarkan hasil evaluasi, Dana Desa mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang ditunjukkan dengan menurunnya rasio ketimpangan pedesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 pada tahun 2017. Jumlah penduduk miskin menurun dari 17,4 juta pada tahun 2014 menjadi 16,3 juta pada tahun 2017. Persentase penduduk miskin berkurang dari tahun 2015 sebesar 14,09% menjadi 13,47% pada tahun 2017. Pemerintah berkomitmen terus meningkatkan capaian tersebut sehingga Dana Desa mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat desa.

Pada tahun 2018 ini Dana Desa dianggarkan sebesar Rp60 triliun untuk 74.958 desa di seluruh Indonesia. Dana ini diarahkan untuk mengatasi kemiskinan di desa dengan memberikan afirmasi kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai penduduk miskin tinggi. Pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa bersama program penanggulangan kemiskinan lainnya seperti Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai sehingga dapat segera mengentaskan kemiskinan di desa serta mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Pada 18 Januari 2018, DJPK menggelar Diseminasi dan Berbagi Pengalaman dalam Pengelolaan Dana Desa di pendopo Kantor Bupati Madiun. Tema yang disampaikan dalam diseminasi ini adalah “Padat Karya Tunai untuk Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera”. Diseminasi ini dihadari oleh 198 kepala desa, 15 camat, aparat pemerintah daerah, serta pihak-pihak terkait. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Bapak Boediarso Teguh Widodo, menyampaikan bahwa diseminasi ini bertujuan mengkomunikasikan kebijakan Dana Desa tahun 2018, meningkatkan pemahaman para kepala desa dan aparat pemerintah daerah dalam mengelola Dana Desa, serta memperkuat sinergi dan harmonisasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan desa sehingga amanat UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 dapat tercapai, yaitu menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangkaian kegiatan diseminasi ini, Wakil Menteri Keuangan, Bapak Mardiasmo, beserta jajaran pejabat Kabupaten Madiun dan Kementerian Keuangan, melakukan kunjungan kerja ke Desa Klecorejo untuk memantau kesiapan desa dalam menjalankan skema cash for work atau Padat Karya Tunai. Program ini merupakan arahan Presiden RI agar masyarakat desa mendapatkan dampak positif langsung dari Dana Desa. Program Padat Karya Tunai di Desa dimulai dengan melaksanakan piloting di 1.000 desa pada 100 kabupaten/kota yang mempunyai permasalahan sosial ekonomi tinggi.

Tujuan dari Program Padat Karya Tunai di Desa antara lain untuk (i) menciptakan dan memperluas kesempatan kerja di desa, (ii) memupuk rasa kebersamaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat desa, (iii) meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat desa, (iv) meningkatkan akses masyarakat miskin, perempuan, anak, dan kelompok marginal kepada pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, dan (v) membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi di desa.

 

Agar Program Padat Karya Tunai dapat berjalan secara optimal, pembangunan di desa diarahkan untuk bidang-bidang seperti (i) pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana prasarana pedesaan, (ii) pemanfaatan lahan untuk meningkatkan produksi (termasuk di kawasan hutan), (iii) pelaksanaan kegiatan yang produktif seperti pariwisata, ekonomi kreatif, pengembangan potensi ekonomi lokal, pengelolaan hasil produksi pertanian, serta pengelolaan usaha jasa dan industri kecil, (iv) pemberdayaan masyarakat seperti pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, pengelolaan lingkungan pemukiman, pengembangan energi terbarukan, serta penyediaan dan pendistribusian makanan tambahan untuk anak; serta (v) kegiatan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan fisik bangunan tetapi mendukung keberhasilan pelaksanaan pekerjaan fisik.

 

Untuk mendukung pelaksanaan Program Padat Karya Tunai di Desa serta melaksanakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kementerian Keuangan telah melakukan langkah-langkah penyempurnaan pengelolaan Dana Desa. Dari sisi penganggaran dan pengalokasian, pemerintah memperbaiki kebijakan distribusi Dana Desa yang lebih difokuskan pada upaya mendukung pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat antar desa. Dari sisi penyaluran, telah dilakukan perbaikan penyaluran Dana Desa yang memungkinkan Dana Desa Tahap I dapat disalurkan paling cepat pada bulan Januari sebesar 20% dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni, serta Tahap II sebesar 40% paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni, dan Tahap III sebesar 40% paling cepat bulan Juli. Penyaluran Dana Desa didasarkan pada kinerja penyerapan dan capaian output. Dari sisi penggunaan Dana Desa, pemerintah mempertajam prioritas penggunaan Dana Desa yang fokus pada 3-5 kegiatan, yang dilakukan melalui mekanisme swakelola, pemanfaatan bahan baku lokal, dan melalui skema padat karya tunai yang produktif. Dari sisi pembinaan dan pengawasan, perlu dilakukan penguatan pembinaan dan pengawasan, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat pengawas fungsional di daerah, maupun masyarakat desa setempat.

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

bnpb04

Pada Kamis, 24 November 2016 telah dilaksanakan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana antara pemerintah pusat dengan 93 pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Acara yang digelar di Auditorium Graha BNPB, Jakarta itu, dihadiri oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Boediarso Teguh Widodo, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Willem Rampangilei. Para kepala daerah yang mendapatkan hibah juga turut hadir dalam acara tersebut.

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana merupakan salah satu kegiatan yang mendapat perhatian serius dari pemerintah. Keseriusan tersebut diwujudkan oleh pemerintah melalui pemberian hibah kepada pemerintah daerah dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana seperti yang ditetapkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU nomr 14 Tahun 2015 tentang APBN Tahun Anggaran 2016. Terkait hal tersebut, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp750 miliar dalam rangka pemberian hibah kepada pemerintah daerah terutama pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Pemerintah daerah penerima hibah diharapkan dapat menjaga komitmen dalam menggunakan dana hibah sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh BNPB. Pemerintah daerah memiliki waktu selama 12 bulan sejak dana hibah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sehingga harus segera melakukan kesiapan untuk percepatan penganggaran dan realisasi penggunaan dana hibah di daerah. Pemerintah daerah perlu terus mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dalam pengelolaan hibah tersebut.