Bimbingan Teknis Keuangan Daerah dan Diseminasi Dana Desa di Jawa Tengah

Pada tanggal 11 April 2018, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Eksekutif Keuangan Daerah dengan topik utama “Strategi Penguatan Perpajakan Daerah di Era Desentralisasi Fiskal”. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menjelaskan bahwa Bimbingan Teknis Eksekutif Pengelolaan Keuangan Daerah ini berfokus pada pembahasan aspek peningkatan kapasitas fiskal/kemampuan keuangan daerah, atau aspek revenue assigment. Dalam melaksanakan penugasan pada aspek penerimaan (revenue assignment) tersebut, pemerintah daerah dapat memperkuat perpajakan daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah sendiri untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Selain acara Bimbingan Teknis Eksekutif Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan juga mengadakan acara Diseminasi Dana Desa di beberapa lokasi di Jawa Tengah antara lain Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Blora. Dalam acara diseminasi ini turut dipamerkan pula inovasi-inovasi dari masing-masing BUMDes. Inovasi tersebut antara lain alat panen garam rakyat, mesin pencacah plastik, pupuk cair, pengelolaan sampah rumah tangga, serta lukisan yang terbuat dari pelapah pisang.

Foto Dokumentasi :
A. Bimbingan Teknis Keuangan Daerah di Kota Semarang
002
“Keynote speech mengenai Strategi Penguatan Perpajakan Daerah di Era Desentralisasi Fiskal.”

003
“Sharing session oleh Wakil Walikota Semarang.”

B. Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Kendal
004
“Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan meninjau BUMDes yang membuka stand-stand di acara ini, salah satunya BUMDes yang mengolah kopi khas Kendal.”

005
“Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan bersama para Kepala Desa di Kabupaten Kendal melakukan foto bersama.”

006
“Antusiasme peserta Diseminasi Dana Desa yang diselenggarakan di Pendopo Kabupaten Kendal.”

C. Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Demak
007
“Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan keynote speech pada acara Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Demak.”

008
“Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan meninjau stand-stand BUMDes, salah satu produksi BUMDes yang dipamerkan adalah lukisan yang terbuat dari pelapah pisang.”

009
“Ada juga mesin pencacah plastik dari BUMDes Desa Kedondong Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak yang merupakan inovasi dalam pengelolaan sampah plastik.”

010
“Mesin pencacah plastik menghasilkan cacahan plastik yang siap untuk didaur ulang.”

D. Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Pati

011
“Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mencoba alat panen garam rakyat yang merupakan inovasi dari BUMDes Mitra Payang Mandiri, Desa Payang, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati.”

012
“Selain membuat alat panem garam rakyat, BUMDes tersebut juga membuat pupuk cair serta melakukan pengelolaan sampah rumah tangga.”

013
“Para wartawan dari Kabupaten Pati yang antusias meliput Diseminasi Dana Desa.”

E. Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Rembang

014
“Acara Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Rembang dibuka dengan tarian tradisional oleh para penari muda berbakat.”

015
“Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan memberikan gambaran mengenai Program Padat Karya Tunai terkait kebijakan Dana Desa ke depannya.”

016
“Peserta diseminasi begitu antusias mengikuti kegiatan Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Rembang ini.”

F. Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Blora

017
“Acara Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Blora yang berlokasi di Pendopo Kantor Bupati Blora.”

018
“Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan keynote speech pada acara Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Blora.”

4 Inovasi Kebijakan Dana Desa di Tahun 2018

Simalungun, 25/04/2018 – Dirjen Perimbangan Keuangan, Bapak Boediarso Teguh Widodo, menyampaikan empat langkah terobosan kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa di tahun 2018.

Pertama, mereformulasi pengalokasian Dana Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk miskin di desa tertinggal dan desa sangat tertinggal.
Kedua, memfokuskan penggunaan Dana Desa. Kepala Desa diminta untuk fokus pada maksimal 5 kegiatan untuk menjaga efektivitas kegiatan yang didanai oleh Dana Desa.
Ketiga, merubah cara melaksanakan Dana Desa dengan skema Padat Karya Tunai. Artinya, kegiatan yang dibiayai Dana Desa harus sebanyak mungkin melibatkan tenaga kerja setempat dengan sistem pembayaran upah secara tunai harian atau mingguan.
Terakhir, memperbaiki mekanisme penyaluran Dana Desa dari semula 2 tahap menjadi 3 tahap, dimana penyaluran tahap I dapat dilakukan sejak bulan Januari jika seluruh persyaratannya terpenuhi.

Hal tersebut disampaikan dalam acara Diseminasi Dana Desa pada hari Rabu, 25 April 2018 di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.
Diseminasi dengan tema “Padat Karya Tunai untuk Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera” tersebut diikuti oleh bupati, camat, kepala desa, perangkat desa, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Simalungun.

Foto Dokumentasi :

“Tarian adat mengawali acara diseminasi di Kabupaten Simalungun.”

“seluruh peserta dan narasumber menyanyikan lagu Indonesia Raya.”
“Seluruh peserta dan narasumber menyanyikan lagu Indonesia Raya.”


“Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Bapak Lisbon Sirait, menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan diseminasi kali ini.”

“Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Bapak Boediarso Teguh Widodo, menyampaikan keynote speech sekaligus membuka secara resmi acara diseminasi.”
“Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Bapak Boediarso Teguh Widodo, menyampaikan keynote speech sekaligus membuka secara resmi acara diseminasi.”

“Peserta diseminasi merupakan camat, kepala desa, perangkat desa, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Simalungun”
“Peserta diseminasi merupakan camat, kepala desa, perangkat desa, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Simalungun”

“Penyerahan kenang-kenangan dari Pemerintah Kabupaten Simalungun.
“Penyerahan kenang-kenangan dari Pemerintah Kabupaten Simalungun.”

Menkeu Himbau Kepala Desa Optimalkan Dana Desa

Tidore, 8 Maret 2018 – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghimbau agar Dana Desa digunakan secara optimal sesuai kebutuhan masyarakat.

“Dana Desa ini harus digunakan dengan fokus sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak terlalu banyak aktivitas, misalnya dana difokuskan untuk membangun infrastruktur desa,” ujarnya dalam acara Diseminasi Dana Desa di Kantor Walikota Tidore Kepulauan.

Acara bertema “Padat Karya Tunai untuk Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera” tersebut dihadiri oleh Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hatari, Plt. Gubernur Maluku Utara, Walikota Tidore Kepulauan, jajaran Pejabat Eselon I Kementerian Keuangan serta para kepala desa se-Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara.

Diseminasi ini merupakan upaya Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, untuk meningkatkan pemahaman seluruh aparat Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa sehingga kebijakan Dana Desa dapat semakin memajukan perekonomian desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo turut mendampingi wanita nomor satu di Kementerian Keuangan tersebut dalam sesi pemaparan dan tanya jawab seputar pelaksanaan Dana Desa.

Selepas acara, Menkeu menyempatkan diri mengunjungi stand-stand yang memamerkan kerajinan tangan, makanan ringan maupun barang lainnya yang diproduksi oleh BUMDes setempat.

Sebuah sejarah baru tercetak pada hari itu. Semenjak kemerdekaan Republik Indonesia, ini adalah pertama kalinya seorang menteri keuangan menginjakkan kaki di Provinsi Maluku Utara.

Foto Dokumentasi :

a

“Menteri Keuangan dan rombongan tiba di Tidore Kepulauan dengan menggunakan kapal patroli DJBC.”

b

“Menteri Keuangan menghadiri Diseminasi Dana Desa didampingi oleh Dirjen Perimbangan Keuangan.”

c

“Dirjen Perimbangan Keuangan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan diseminasi di Tidore Kepulauan.”

d

“Peserta diseminasi kali ini terdiri dari kepala desa se-Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Pulau Morotai.”

Q

“Menteri Keuangan memberikan arahan kepada para kepala desa agar mengelola Dana Desa secara optimal.”

g

 “Sesi tanya jawab dengan peserta diseminasi.”

h

“Sesi foto peserta diseminasi dan Menteri Keuangan.”

i

“Menteri Keuangan mengunjungi salah satu stand yang memamerkan barang-barang produksi lokal.”

Dirjen Perimbangan Keuangan Arahkan Penggunaan Dana Desa untuk Kegiatan Padat Karya Jawa Barat, 29 Maret 2018

Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang ditujukan untuk mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

Kebijakan Dana Desa merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan Cita ke-3 dari Nawa Cita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tak ayal, ketepatan waktu penyaluran dan efektivitas penggunaan Dana Desa yang telah disalurkan menjadi kunci penting agar cita-cita tersebut dapat terwujud.

Dalam rangka mensosialisasikan hal-hal terkait penganggaran, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa, DJPK mengadakan kegiatan diseminasi Dana Desa di Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang pada hari Kamis, 29 Maret 2018.

Acara yang mengambil tema “Padat Karya Tunai untuk Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera” tersebut diikuti oleh bupati, camat, kepala desa, perangkat desa, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di masing-masing kabupaten yang menjadi lokasi diseminasi tersebut.

Dalam kedua acara tersebut, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Bapak Boediarso Teguh Widodo menyampaikan keynote speech sekaligus membuka secara resmi acara diseminasi.

Direktur Jenderal menyampaikan bahwa untuk mempercepat penyaluran Dana Desa, pemerintah telah mengubah kebijakan penyaluran Dana Desa, yang semula dua tahap menjadi tiga tahap, yang memungkinkan penyaluran dilakukan sejak bulan Januari (awal tahun).

Selain itu, guna meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan, Direktur Jenderal menghimbau agar penggunaan Dana Desa difokuskan pada kegiatan yang sifatnya padat karya atau menyerap banyak tenaga kerja, dengan mengutamakan tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

 

 

 

Foto Dokumentasi :

Kabupaten Purwakarta

foto

2

taribenderadirjeng

Kabupaten Karawang

krw1qehs

 

Diseminasi Dana Desa Diharapkan Menjadi Wawasan Baru Bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Kabupaten OKI

pameran 2Ogan Komering Ilir, 2 Maret 2018

 

Diseminasi Dana Desa bertemakan “Padat Karya Tunai untuk Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera” yang digelar di Aula Kantor Bupati Ogan Komering Ilir disambut dengan antusias oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa. Dengan adanya diseminasi ini, para kepala OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, camat, kepala desa, perangkat desa, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir diharapkan dapat memperkaya informasi mengenai pengelolaan Dana Desa dan mekanisme cash for work.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Bapak Boediarso Teguh Widodo dalam sambutannya menyampaikan bahwa memasuki tahun keempat pelaksanaan Dana Desa, saat ini desa telah diperkuat kewenangannya dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta membina dan memberdayakan masyarakat. Hasil nyata dari pelaksanaan Dana Desa dalam periode 2015 hingga 2017 antara lain terbangunnya 199.100 kilometer jalan desa, 1.599 kilometer jembatan, 325.599 unit sambungan air bersih, 4.656 unit embung desa, 48.271 unit posyandu, 19.794 unit pasar desa, 43.723 unit PAUD desa, 342.407 unit sumur dan MCK, 299.345 unit drainase dan irigasi.

Bapak Boediarso juga menyampaikan bahwa program Padat Karya Tunai dapat berjalan secara optimal jika pembangunan di desa diarahkan untuk bidang-bidang seperti pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana prasarana pedesaan, pemanfaatan lahan untuk meningkatkan produksi (termasuk di kawasan hutan), pelaksanaan kegiatan yang produktif seperti pariwisata, ekonomi kreatif, pengembangan potensi ekonomi lokal, pengelolaan hasil produksi pertanian, serta pengelolaan usaha jasa dan industri kecil. Pemberdayaan masyarakat seperti pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, pengelolaan lingkungan pemukiman, pengembangan energi terbarukan, serta penyediaan dan pendistribusian makanan tambahan untuk anak juga turut mengoptimalkan program Padat Karya Tunai.

Stand-stand pameran produksi lokal masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir pun turut meramaikan acara tersebut. Produksi lokal tersebut meliputi jamur tiram, tas dan kotak tisu yang terbuat dari anyaman bambu, serta kreasi karangan bunga.

 

 

 

Foto Dokumentasi :

peserta diseminasi

 “Peserta diseminasi melakukan registrasi sebelum acara dimulai.”

Penyambutan Tarian

“Penyambutan dengan tarian daerah yang diperagakan oleh penari berbakat dari Kabupaten Ogan Komering Ilir.”

antusiasme peserta

 “Antusiasme peserta diseminasi mendengarkan penjelasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengenai cash for work.”

pameran 1

pameran 2

“Pameran produksi lokal masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir.”

Kunjungi Pulau Seribu Pura, Dirjen Perimbangan Keuangan Ingin Penggunaan Dana Desa Lebih Optimal Bali, 27-28 Februari 2018

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sejak tahun 2015, Dana Desa diserahkan kepada pemerintah desa dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian, serta mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa. Dalam rangka mendorong optimalisasi kebijakan Dana Desa inilah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengadakan diseminasi kebijakan pengelolaan Dana Desa pada tanggal 27-28 Februari 2018 lalu di Bali atau dikenal juga dengan sebutan “Pulau Seribu Pura”. Diseminasi yang mengambil tema “Padat Karya Tunai untuk Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera” ini diadakan di dua lokasi berbeda, yakni Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Klungkung.

Kegiatan diseminasi dihadiri oleh Bupati, Camat, Kepala Desa, aparat desa, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di masing-masing kabupaten tersebut. Turut hadir dalam acara tersebut, Bapak Boediarso Teguh Widodo selaku Dirjen Perimbangan Keuangan untuk memberikan keynote speech sekaligus membuka secara resmi acara diseminasi pada hari itu. Dalam pidatonya, Direktur Jenderal mengajak para kepala daerah yang hadir agar dapat mengoptimalkan penggunaan Dana Desa melalui skema Padat Karya Tunai atau Cash For Work.

Padat karya tunai merupakan program pemerintah agar penggunaan Dana Desa dapat difokuskan pada pekerjaan yang menyerap banyak tenaga kerja untuk mengurangi angka pengangguran di desa. Selain itu, pelaksanaan pekerjaan diharapkan bisa dilakukan secara swakelola oleh Desa sejak tahap perencanaan dan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal. Adapun sasaran utama dari program Padat Karya Tunai ini adalah masyarakat yang masuk kategori menganggur, setengah menganggur (bekerja kurang dari 35 jam seminggu), penduduk miskin, penerima Program Keluarga Harapan, dan penduduk dengan balita bermasalah gizi (stunting).

 

Pencanangan program Padat Karya Tunai bukanlah satu-satunya upaya pemerintah untuk memperbaiki kebijakan Dana Desa di tahun 2018. Upaya lain yang telah dilakukan pemerintah untuk menyempurnakan kebijakan tersebut, antara lain (1.) memperbaiki cara pengalokasian melalui pemberian affirmasi pada desa dengan tingkat kemiskinan yang tinggi; (2.) memfokuskan penggunaan Dana Desa pada maksimal lima kegiatan pembangunan infrastruktur dan kegiatan pemberdayaan masyarakat; serta (3.) memperbaiki pola penyaluran menjadi tiga tahap dan dilakukan sejak awal tahun anggaran.

 

Foto Dokumentasi :

Kabupaten Gianyar

Kesenian tari

Kesenian tari daerah setempat mengawali acara diseminasi.

lokasi diseminasi

Lokasi diseminasi bertempat di Balai Budaya Gianyar.

Dirjen K Speech

 

Direktur Jenderal menyampaikan keynote speech pada acara Diseminasi Dana Desa di Gianyar.

Dirjen secara simbolis

Direktur Jenderal secara simbolis membuka acara diseminasi.

Dirjen berfoto

Direktur Jenderal berfoto bersama Pejabat dan Pimpinan Perangkat Daerah yang hadir.

Dirjen berbincang

Direktur Jenderal berbincang dengan perwakilan BUMDes setempat perihal usaha pemurnian air yang dijalankan.

Kabupaten Klungkung

sebelum memasuki tempat acara

Sebelum memasuki tempat acara, Direktur Jenderal berbincang-bincang dengan perwakilan BUMDes setempat perihal kerajinan tangan yang dihasilkan.

Diseminasi kedua

Diseminasi kedua bertempat di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya, Klungkung.

Dir PKKD

 Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Bapak Lisbon Sirait, menyampaikan laporan kegiatan di awal acara.

Dirjen pidato

Direktur Jenderal menyampaikan pidato pembukaan mengenai kebijakan Dana Desa.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Dorong Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Bengkulu Bengkulu, 26 Februari 2018

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2015-2017), pelaksanaan dana desa telah menghasilkan penyediaan berbagai sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat perdesaan. Selain itu, Dana Desa bersama-sama dengan sumber pendanaan lainnya seperti Alokasi Dana Desa (ADD), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Beras untuk Rakyat Sejahtera (Rastra) juga telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan di perdesaan. Namun, berbagai capaian tersebut dirasa masih belum optimal dalam menurunkan angka kemiskinan di perdesaan (sekitar 13,47% pada tahun 2017). Untuk itu, pemerintah terus mendorong optimalisasi pengelolaan Dana Desa pada tahun 2018, salah satunya dengan mensosialisasikan Program Padat Karya Tunai atau Cash For Work.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Bapak Boediarso Teguh Widodo, menyampaikan setidaknya ada empat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk memaksimalkan Dana Desa di tahun 2018. Pertama, memperbaiki cara pengalokasian melalui pemberian affirmasi pada desa dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Kedua, memfokuskan penggunaan Dana Desa pada maksimal lima kegiatan pembangunan infrastruktur dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Ketiga, mendorong penerapan pola swakelola dengan skema padat karya tunai dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Dana Desa. Keempat, memperbaiki pola penyaluran menjadi tiga tahap dan dilakukan sejak awal tahun anggaran.

Setidaknya itulah pesan besar yang berusaha disampaikan Direktur Jenderal pada dua acara Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu pada Senin, 26 Februari 2018 lalu. Diseminasi yang dihadiri oleh Bupati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Camat, Kepala Desa, aparat desa, dan tokoh masyarakat di masing-masing kabupaten tersebut mengambil tema “Padat Karya Tunai untuk Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera”.

Sebagaimana dijelaskan di atas, Padat Karya Tunai merupakan salah satu program pemerintah terkait kebijakan Dana Desa yang bertujuan agar penggunaan Dana Desa di masing-masing daerah dapat lebih difokuskan kepada pekerjaan Labor Intensive dengan menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran di desa. Pada prinsipnya, pelaksanaan Padat Karya Tunai harus berpegang pada 3 prinsip utama yaitu pelaksanaan kegiatan secara swakelola oleh desa, menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja setempat, dan bahan baku setempat.

Melalui penerapan skema Padat Karya Tunai, diharapkan pengelolaan Dana Desa ke depannya dapat lebih optimal dalam menciptakan lapangan kerja; meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat; serta menumbuhkan permintaan agregat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antar desa. Lebih lanjut, Direktur Jenderal berpesan agar Pemerintah Daerah senantiasa mengutamakan efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparansi, serta akuntabilitas dalam mengelola Dana Desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan diseminasi di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Seluma ini merupakan diseminasi ke-16 dan 17 dalam rangkaian kegiatan diseminasi Dana Desa tahun 2018 untuk mensosialisasikan program Padat Karya Tunai kepada Pemerintah Daerah. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal juga menyaksikan kesenian daerah, serta produk dan kerajinan tangan yang diproduksi oleh BUMDes setempat.

 

Foto Dokumentasi :

Kabupaten Bengkulu Selatan

Tarian daerah

Tarian daerah setempat menyambut kedatangan Direktur Jenderal dan rombongan.

Acara diseminasi

Acara diseminasi ini bertempat di Gedung Pemuda Manna, Bengkulu Selatan.

turut hadir

 

Turut hadir dalam acara tersebut Bupati Bengkulu Selatan – Bapak Dirwan Mahmud, Anggota Komisi XI DPR RI – Ibu Anarulita Muchtar, dan Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan – Bapak Ubaidi Socheh Hamidi.

dirjen k speech

Direktur Jenderal menyampaikan keynote speech tentang Program Padat Karya Tunai dalam pengelolaan Dana Desa.

dirjen berfoto w pejabat

Direktur Jenderal berfoto bersama Pejabat dan Pimpinan Perangkat Daerah yang hadir dalam acara diseminasi kali ini.

dirjen mengunjungi stand

Direktur Jenderal mengunjungi stand-stand yang memamerkan produk dan kerajinan tangan hasil BUMDes setempat.

 

Kabupaten Seluma

dirjen tiba di lokasi

Direktur Jenderal tiba di lokasi diseminasi kedua di Kabupaten Seluma.

diseminasi kedua

Diseminasi kedua ini dihadiri juga oleh Bupati Seluma, Bapak Bundra Jaya.

Dir PTNDP

Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan – Bapak Ubaidi Socheh Hamidi menyampaikan laporan kegiatan acara diseminasi kali ini.

Dirjen Ks

Direktur Jenderal menyampaikan keynote speech sekaligus membuka acara diseminasi.