Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Hadiri Diseminasi Dana Desa di Bantul, Yogyakarta

Pada hari Selasa, 23 Januari 2018, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menggelar Diseminasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di aula kantor Bupati Bantul. Tema yang disampaikan dalam diseminasi ini adalah “Padat Karya Tunai untuk Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera”. Diseminasi ini dihadari oleh 75 Kepala Desa, 17 Camat se-Kabupaten Bantul dan pejabat yang membidangi desa di kabupaten sekitar Kabupaten Bantul. Diseminasi ini bertujuan mengkomunikasikan kebijakan Dana Desa tahun 2018, meningkatkan pemahaman para kepala desa dan aparat pemerintah daerah dalam mengelola Dana Desa, serta memperkuat sinergi dan harmonisasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan desa sehingga amanat UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 dapat tercapai, yaitu menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bapak Boediarso Teguh Widodo selaku Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan turut hadir untuk memberikan keynote speech sekaligus membuka acara diseminasi tersebut. Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan bahwa memasuki tahun keempat pelaksanaan Dana Desa, saat ini desa telah diperkuat kewenangannya dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta membina dan memberdayakan masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi, Dana Desa mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang ditunjukkan dengan menurunnya rasio ketimpangan pedesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 pada tahun 2017. Jumlah penduduk miskin menurun dari 17,4 juta pada tahun 2014 menjadi 16,3 juta pada tahun 2017. Persentase penduduk miskin berkurang dari tahun 2015 sebesar 14,09% menjadi 13,47% pada tahun 2017. Pemerintah berkomitmen terus meningkatkan capaian tersebut sehingga Dana Desa mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat desa.

Jika dilihat dari capaian pelaksanaan tahun 2016 di Provinsi D.I. Yogyakarta, Dana Desa telah berkontribusi positif terhadap perbaikan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa output yang dapat dirasakan oleh masyarakat Yogyakarta antara lain telah terbangunnya 7.377,4 kilometer jalan desa, 22.755 meter jembatan, 19 unit embung desa, 1.237 unit posyandu, 223 unit polindes, 140 unit pasar desa, 814 unit PAUD desa, 802 unit sambungan air bersih, 3.225 unit drainase dan irigasi.

Mulai tahun 2018, pengelolaan Dana Desa diharapkan dapat dilaksanakan dengan skema Padat Karya Tunai. Program Padat Karya Tunai atau Cash For Work sendiri merupakan program pemerintah terkait kebijakan Dana Desa agar penggunaan Dana Desa di masing-masing daerah dapat lebih difokuskan kepada pekerjaan Labor Intensive dengan menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran di desa. Pada prinsipnya, pelaksanaan Cash For Work diharapkan dapat dilakukan secara swakelola oleh desa, menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja setempat, dan bahan baku setempat. Adapun yang menjadi sasaran utama program Cash For Work ini adalah masyarakat yang masuk dalam kategori menganggur, setengah menganggur (bekerja kurang dari 35 jam seminggu), penduduk miskin, penerima Program Keluarga Harapan, dan penduduk dengan balita bermasalah gizi (stunting). Dengan begitu, diharapkan pengelolaan Dana Desa ke depannya dapat lebih optimal dalam menciptakan lapangan kerja di desa; meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat desa; serta menumbuhkan permintaan agregat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antar desa.

Terakhir, Direktur Jenderal mengingatkan kepada Pemerintah Daerah dan Desa setempat untuk segera menyelesaikan (1.) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (2.) Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa; dan (3.) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, agar penyaluran Dana Desa tahap I tahun 2018 dapat segera dilakukan.

bantul_1

bantul_2

bantul_3

bantul_4

bantul_5

bantul_6

bantul_7

bantul_8

Pelaporan Dana Desa

IMG-20170905-WA0000

Mekanisme pelaporan #DanaDesa adalah sebagai berikut:
-Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap kepada Bupati/Walikota.
Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa, terdiri atas:
a. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahun anggaran sebelumnya; dan
b. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahap I.

Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan. Sedangkan, laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.

Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan, kepala desa dapat menyampaikan kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi software.
.
-Selanjutnya, Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa kepada Kepala KPPN dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa PDTT.
Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa terdiri atas:
a. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
b. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I.

Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun sebelumnya disampaikan paling lambat tanggal 14 Januari tahun anggaran berjalan.

Dalam hal terdapat perbaikan laporan setelah batas waktu penyampaian laporan, Kepala KPPN dapat meminta Bupati/Walikota untuk melakukan percepatan penyampaian laporan dimaksud untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi software.

Setelah TA 2006

Cakupan : APBD, Realisasi APBD, dan Neraca
Periode : Tahunan dan Triwulan
Sumber : Pemerintah Daerah
Diolah oleh : Subdit Data Keuangan Daerah, Direktorat EPIKD

Tahun Update DataSet
2018 2018
2017 2017
2016 2016
2015 2015
2014 2014
2013 2013
2012 2012
2011 2011
2010 2010
2009 2009
2008 2008
2007 2007
2006 2006

Sebelum TA 2006

1. 1994 / 1995

View | Kompilasi Seluruh Indonesia
View | Data per Daerah

2. 1995 / 1996

View | View | Kompilasi Seluruh Indonesia
View | Data per Daerah

3. 1996 / 1997

View | Kompilasi Seluruh Indonesia
View | Data per Daerah

4. 1997 / 1998

View | Kompilasi Seluruh Indonesia
View | Data per Daerah

5. 1998 / 1999

View | Kompilasi Seluruh Indonesia
View | Data per Daerah

6. 1999 / 2000

View | Kompilasi Seluruh Indonesia
View | Data per Daerah

7. 2000

View | Kompilasi Seluruh Indonesia
View | Data per Daerah

8. 2001

View | Realisasi

9. 2002

View | Anggaran
View | Realisasi

10. 2003

View | Anggaran
View | Anggaran (Bidang)
View | Realisasi
View | Realisasi (Bidang)

11. 2004

View | Anggaran
View | Anggaran (Bidang)
View | Realisasi
View | Realisasi (Bidang)

12. 2005

View | Anggaran
View | Anggaran (Bidang)
View | Realisasi
View | Realisasi (Bidang)