Pelaporan Dana Desa

IMG-20170905-WA0000

Mekanisme pelaporan #DanaDesa adalah sebagai berikut:
-Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap kepada Bupati/Walikota.
Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa, terdiri atas:
a. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahun anggaran sebelumnya; dan
b. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahap I.

Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan. Sedangkan, laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.

Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan, kepala desa dapat menyampaikan kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi software.
.
-Selanjutnya, Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa kepada Kepala KPPN dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa PDTT.
Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa terdiri atas:
a. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
b. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I.

Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun sebelumnya disampaikan paling lambat tanggal 14 Januari tahun anggaran berjalan.

Dalam hal terdapat perbaikan laporan setelah batas waktu penyampaian laporan, Kepala KPPN dapat meminta Bupati/Walikota untuk melakukan percepatan penyampaian laporan dimaksud untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi software.

Setelah TA 2006

Cakupan : APBD, Realisasi APBD, dan Neraca
Periode : Tahunan dan Triwulan
Sumber : Pemerintah Daerah
Diolah oleh : Subdit Data Keuangan Daerah, Direktorat EPIKD

Tahun Update DataSet
2017 2017
2016 2016
2015 2015
2014 2014
2013 2013
2012 2012
2011 2011
2010 2010
2009 2009
2008 2008
2007 2007
2006 2006

Sebelum TA 2006

1. 1994 / 1995

View | Kompilasi Seluruh Indonesia
View | Data per Daerah

2. 1995 / 1996

View | View | Kompilasi Seluruh Indonesia
View | Data per Daerah

3. 1996 / 1997

View | Kompilasi Seluruh Indonesia
View | Data per Daerah

4. 1997 / 1998

View | Kompilasi Seluruh Indonesia
View | Data per Daerah

5. 1998 / 1999

View | Kompilasi Seluruh Indonesia
View | Data per Daerah

6. 1999 / 2000

View | Kompilasi Seluruh Indonesia
View | Data per Daerah

7. 2000

View | Kompilasi Seluruh Indonesia
View | Data per Daerah

8. 2001

View | Realisasi

9. 2002

View | Anggaran
View | Realisasi

10. 2003

View | Anggaran
View | Anggaran (Bidang)
View | Realisasi
View | Realisasi (Bidang)

11. 2004

View | Anggaran
View | Anggaran (Bidang)
View | Realisasi
View | Realisasi (Bidang)

12. 2005

View | Anggaran
View | Anggaran (Bidang)
View | Realisasi
View | Realisasi (Bidang)

Nota Keuangan dan RAPBN 2018

Jakarta – Hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke 72 yang dirayakan pada 17 Agustus 2017 memberikan makna khusus bagi seluruh bangsa Indonesia. Makna khusus tersebut diwujudkan dalam prioritas pembangunan nasional tahun 2018 yang difokuskan pada pembangunan insfrastuktur, pengurangan kemiskinan, pengurangan kesejangan antarwilayah, serta perluasan kesempatan kerja dengan menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 merupakan instrumen pelaksanaan strategi fiskal yang sebangun dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 dengan tema “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”. Tema tersebut dijabarkan secara luas ke dalam strategi dan prioritas pembangunan yang termuat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018.

Kemudian Pemerintah telah menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 tersebut kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat melalui Surat Nomor: R-41/Pres/08/2017, pada tanggal 15 Agustus 2017, dengan dilampiri oleh:

  1. Buku I Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018,
  2. Buku II Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018,
  3. Buku III Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga Tahun Anggaran 2018.

Adapun maksud penyampaian dokumen tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk dibahas dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama. Selanjutnya, untuk keperluan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018, Presiden selaku Kepala Negara menugaskan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Pemerintah dalam membahas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 tersebut.

Selanjutnya, untuk memenuhi ketentuan dalam transparansi fiskal, maka dokumen tersebut akan di upload dalam website resmi Kementerian Keuangan agar masyarakat mudah dapat mengakses baik untuk kepentingan pengawasan maupun kepentingan lain yang dapat membantu Pemerintah dalam melaksanakan serta mewujudkan prioritas pembangunan nasional.

Buku I Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
Buku II Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
Buku III Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga Tahun Anggaran 2018